Pecahnya Persaudaraan

Timur Tengah terjerumus dalam krisis baru. Bahkan, dapat dikatakan krisis yang terjadi sejak awal Juni ini merupakan krisis terburuk dalam 30 tahun terakhir di antara negara-negara Timur Tengah. Sungguh menarik, negeri kecil-Qatar yang hanya berpenduduk 2,7 juta jiwa (88 persen bukan orang Qatar dan hanya 12 persen orang Qatar), dengan luas wilayah 11.437 kilometer persegi (sebagai perbandingan, jumlah penduduk Arab Saudi 28,7 juta jiwa dengan luas wilayah 2,24 juta kilometer persegi), tetapi dengan produk domestik bruto (GDP) 166,9 miliar dollar AS (Uni Emirat Arab 370,3 miliar dollar AS; Kuwait 112,8 miliar dollar AS; dan Arab Saudi 646 miliar dollar AS pada 2015)-dikeroyok negara-negara tetangga yang adalah sahabat dan saudaranya. Keputusan untuk memutus hubungan diplomatik dimulai oleh Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir. Ketiga negara pertama tidak hanya memutus hubungan secara diplomatik, tetapi juga ekonomi, blokade ekonomi, bahkan menutup jalur darat dan udara dengan Qatar yang hanya memiliki perbatasan darat dengan Arab Saudi. Bahkan, mengusir orang Qatar dari negara-negara tersebut. Semua itu bermula dari beredarnya berita di kantor berita Qatar yang disebut sebagai pernyataan Emir Qatar Sheik Mohammad bin Abdulrahman al-Thani, akhir Mei 2017. Dalam pernyataan itu, Emir mengkritik AS (berkait dengan pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menyebut Iran adalah musuh dan menyerukan kepada negara-negara Arab agar mengepungya, dalam arti memusuhinya) dan mendukung Iran serta menegaskan dukungannya kepada Hamas dan Persaudaraan Muslim. Qatar juga menyatakan hubungannya dengan Israel "baik" (David Roberts, BBC).Selain itu, kantor berita Qatar juga memberitakan, Qatar menarik duta besarnya dari Arab Saudi, Bahrain, Mesir, dan Uni Emirat Arab, setelah terbongkarnya "konspirasi" terhadap Qatar. Namun, para pejabat Qatar menyatakan, pernyataan itu tidak benar. Mereka menyebut, kantor berita Qatar telah diretas; yang menurut FBI, diretas oleh peretas dari Rusia, tetapi tidak melibatkan Pemerintah Rusia, melainkan dilakukan oleh peretas freelance (The Guardian, 7 Juni 2017). Penjelasan tersebut seperti tidak ada artinya. Pemutusan hubungan diplomatik tidak hanya dilakukan oleh Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirab Arab, dan Mesir, tetapi juga diikuti Yaman, pemerintah Libya timur, Maldives, Mauritius, Mauritania, dan Senegal (sementara Yordania dan Djibouti menurunkan hubungan diplomatiknya).Melihat perkembangannya, muncul pertanyaan: apakah pemutusan hubungan diplomatik dilakukan "hanya" karena halhal di atas atau ada hal lain yang lebih mendasar? Qatar selama ini dikenal sebagai negara-meski anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) bersama Arab Saudi, Kuwait, UEA, Bahrain, dan Oman-memiliki kebijakan politik luar negeri yang sangat berbeda dengan anggota GCC lainnya. Qatar menjalin hubungan dengan Hezbollah, Persaudaraan Muslim (IM), NIIS, Al Qaeda, Al Shabab, dan Hashd al-Shabi. James Piscatori dari Pusat Studi Islam dan Arab Universitas Nasional Australia mengatakan, mungkin Qatar dan orang-orang kaya Qatar mendukung Jabhat al-Nusra yang sekarang bernama Jabhat Fatah al-Sham (di Suriah) yang memerangi rezim Bashar al-Assad. Qatar juga mendukung bahkan memberikan dukungan keuangan pada Hamas.Pendapat lain menyatakan bahwa yang didukung Qatar bukan Hamas, melainkan rakyat Palestina. Sebagai bukti, pada 2006, Qatar mencoba menjembatani perpecahan antara Fatah dan Hamas. Qatar meminta Hamas meninggalkan cara-cara kekerasan dan mengakui Israel. Karena itu, Qatar menjadi salah satu dari 22 negara yang hadir dalam KTT Liga Arab di Yordania (2017) yang mendukung Prakarsa Perdamaian Arab dengan perantara Arab Saudi. Qatar juga mendukung solusi dua negara dan normalisasi hubungan dengan Israel.Qatar selama ini dikenal sebagai negara yang menjalankan kebijakan luar negeri mediasi. Sejak pertengahan 2000-an, Qatar menjadi salah satu mediator paling aktif di dunia dalam konflik regional dan intranasional di Timur Tengah serta bagian Afrika. Qatar terlibat dalam mediasi di Lebanon, Sudan, dan Yaman, serta Palestina; juga konflik perbatasan antara Djibouti dan Eritrea. Karena "niche diplomacy"-nya, Qatar memiliki reputasi sebagai peace broker yang dapat dipercaya (Mehran Kamrava: 2011). Jadi, apa yang menjadi penyebab utama sehingga saat ini Qatar "dihukum" negara-negara tetangga dan saudara-saudaranya? Setiap krisis di Timur Tengah senantiasa menggambarkan betapa ruwetnya hubungan antar-negara di kawasan itu dan perbenturan kepentingan terjadi bukan hanya antar-negara di kawasan, tetapi juga negara di luar kawasan (Bersambung).