Setelah berbulan-bulan ditekan demonstrasi massa, Pemerintah Venezuela menghadapi lawan baru: tuntutan hukum dari Jaksa Agungnya sendiri.
Jaksa Agung Venezuela Luisa Ortega Diaz sebelumnya dikenal sebagai loyalis pemerintah, yang dipilih oleh Majelis Nasional untuk menjadi jaksa agung pada 2007. Sepeninggal mendiang Presiden Hugo Chavez, Ortega Diaz melanjutkan jabatannya sebagai jaksa penuntut tertinggi di negara itu. Namun, krisis yang mengguncang Venezuela membuat keadaan berubah. Upaya terakhir Presiden Nicolas Maduro membentuk Dewan Konstituante untuk menyusun konstitusi baru membuat Ortega Diaz memilih berseberangan jalan dengan pemerintah.
Maduro mengatakan, penulisan ulang konstitusi adalah cara terbaik untuk membuka kembali dialog dengan kubu oposisi untuk menyelesaikan krisis. Namun, kubu oposisi yang menggalang unjuk rasa di sejumlah kota menolak untuk bergabung dalam Dewan Konstituante. Mereka menuduh Dewan Konstituante adalah akal-akalan Maduro untuk mempertahankan kekuasaan dan menghindari kekalahan pada pemilihan umum.
Jaksa Agung pun mengajukan tuntutan hukum karena menganggap langkah Maduro membahayakan demokrasi negeri itu. Namun, Mahkamah Agung, yang terdiri atas para loyalis Maduro dan pada akhir Maret sempat berusaha melucuti kekuasaan Majelis Nasional yang dikuasai oposisi, membatalkan tuntutan Ortega Diaz.
Tak mau kalah, Ortega Diaz menuntut agar imunitas delapan dari 13 hakim agung dari tuntutan hukum dicabut karena mengancam konstitusi dan menempatkan bangsa Venezuela dalam risiko yang besar. Menurut dia, membiarkan para hakim agung itu berkuasa sama dengan memberi hukuman mati pada hukum di Venezuela.
Ortega Diaz pun menjadi pejabat pemerintah tertinggi yang menentang Maduro. Hal ini membuat pemerintahan Maduro terjepit karena Jaksa Agung dan Mahkamah Agung saling menyandera satu sama lain. Maduro tak bisa memecat Ortega Diaz karena pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung membutuhkan persetujuan Majelis Nasional, yang kursi mayoritasnya dikuasai oposisi.
Di sisi lain, konstitusi Venezuela memberikan imunitas pada Hakim Agung. Untuk menggeser mereka, perlu penyelidikan dari tiga institusi, salah satunya Kejaksaan Agung. Namun, dua institusi penyelidik lain diketahui setia pada Maduro sejak unjuk rasa memanas, dua bulan lalu.
Jalan buntu yang dihadapi di sektor yudisial ini hanya memperburuk krisis politik dan ekonomi di Venezuela. Harga kebutuhan pokok melambung, makanan dan obat-obatan langka di pasaran. Kemiskinan melonjak dan inflasi melejit hingga lebih dari 700 persen. Saat para petinggi negara sibuk mempertahankan kekuasaan, rakyat banyak yang menjadi korban.
