Pemerintah Perlu Memanfaatkan Momentum

JAKARTA, KOMPAS — Kehadiran Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi G-20 bisa dimanfaatkan untuk mengatasi lambannya kerja sama konkret antar-anggota. Namun, Indonesia perlu hadir dengan ide-ide segar, termasuk mendorong kerja sama multilateral untuk penanggulangan terorisme. Presiden meninggalkan Jakarta untuk kunjungan kerja selama tiga hari, Rabu (5/7). Lawatan diawali kunjungan kenegaraan di Turki, 6 Juli, dilanjutkan KTT G-20 di Hamburg, 7-8 Juli 2017. Menurut pengajar Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Surabaya, Joko Susanto, G-20 tengah didera persoalan. Lembaga ini pernah mati suri, sebelum dibangkitkan ketika Amerika Serikat di bawah era Presiden Barack Obama. Namun, di bawah Presiden Donald Trump, posisi AS di G-20 tak menentu. Di sisi lain, Kanselir Jerman Angela Merkel tengah bersiap menghadapi pemilu. "Indonesia bisa menunggu dan melihat bagaimana G-20 melangkah. Kita juga bisa memberi gagasan dan terobosan, muncul dengan ide segar, lebih baik lagi jika lebih sistematis," kata Joko, Selasa (4/7).Adapun pakar Hukum Internasional, Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menambahkan, Indonesia perlu menegaskan kerja sama negara produsen dan pasar. Anggota G-20 selayaknya tidak melihat Indonesia sebagai pasar, tetapi mitra kerja sama. "Jangan sampai Indonesia dibidik menjadi pasar, tetapi lapangan kerja tidak tercipta. Ini meresahkan masyarakat dan membuat mereka menolak investor asing," katanya.KTT G-20 diawali sesi retret kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam sesi retret ini, dibicarakan antara lain masalah penanggulangan terorisme, dengan Presiden, menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, menjadi pembicara utama. Hikmahanto menilai hal ini bisa menjadi sangat strategis. Presiden bisa menegaskan perlunya kerja sama internasional melawan terorisme. Saat ini radikalisme menjangkiti kelas menengah ke atas dengan dalih mempraktikkan agama dan menyebarkan pengaruh.Indonesia memiliki banyak pengalaman. Pelaku terorisme pun menjangkiti kelas menegah, cukup agresif, bahkan ada pula yang pergi ke luar negeri, seperti ke Suriah dan Filipina. Namun, ada yang sadar dan kembali.Untuk menanggulangi terorisme, Indonesia bisa menegaskan bahwa tidak ada satu negara di dunia yang bisa melawan terorisme sendiri. "Untuk itu, mekanisme multilateral bisa digunakan. Setiap negara juga perlu memiliki kebebasan dalam memberantas terorisme tanpa intervensi AS," tambah Hikmahanto. KTT G-20 juga dimanfaatkan untuk kerja sama bilateral. Kali ini, Jokowi dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Trump, juga Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, PM Australia Malcolm Turnbull, PM Spanyol Mariano Rajol, PM Vietnam Nguyen Xuan Phuc, dan PM Norwegia Erna Solbergdan. Pertemuan bilateral, menurut Jokowi, bermanfaat untuk membuka peluang kerja sama. Sambil menunggu hasil kerja sama multilateral, kerja sama bilateral bisa cepat menghasilkan. (INA)