logo Kompas.id
InternasionalPara Pemimpin Dorong...
Iklan

Para Pemimpin Dorong Pertumbuhan Digital Ekonomi

Oleh
· 2 menit baca

HAMBURG, KOMPAS — Pertemuan para pemimpin negara kelompok G-20 yang berakhir Sabtu (8/7) menyoroti digitalisasi yang berkembang di dunia, termasuk ekonomi digital. Semua menyepakati untuk menyediakan kondisi yang baik untuk perkembangan ekonomi digital. Selain transparansi serta perlindungan hak dan data konsumen, diperlukan juga kompetisi yang efektif untuk memunculkan investasi dan inovasi. Hal ini disampaikan dalam komunike bersama para pemimpin negara G-20 sebagaimana dilaporkan wartawan Kompas, Nina Susilo, dari Hamburg, Jerman.Dalam pernyataan bersama itu, para pemimpin mengakui transformasi digital menjadi pendorong pertumbuhan global yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan. Transformasi digital juga berkontribusi mengurangi kesenjangan dan mencapai agenda pembangunan berkelanjutan. Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sabtu malam, menjelaskan, Presiden Joko Widodo pun dalam sesi G-20 mengatakan, ekonomi digital akan meluas dan semakin banyak pelaku ekonomi pindah ke digital. "Ekonomi digital saat ini semakin banyak dan besar," ucap Sri Mulyani. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama mengantisipasi kebijakan terkait ekonomi digital, implikasi pada para pekerja, pasar tenaga kerja, serta bagaimana menarik pajak dari pelaku usaha digital ini secara adil. Di Indonesia, sepanjang aktivitas banyak dilakukan di Indonesia, perusahaan digital tetap wajib memiliki entitas pajak Indonesia. Para pemimpin negara juga mengakui usaha mikro, kecil, dan menengah serta perusahaan rintisan memainkan peran dalam pembangunan. Karena itu, semua sepakat untuk mendorong akses yang lebih baik pada sumber dan layanan keuangan.Selain itu, didorong pula kerja sama yang lebih baik di antara para pemangku kepentingan. Penggunaan standar internasional pada produk dan layanan ekonomi digital juga jadi perhatian. Dalam komunike disebutkan Peta Jalan G-20 untuk Digitalisasi akan menjadi pedoman.Setiap negara juga diharapkan memantau perkembangan keuangan digital, termasuk masalah lintas batas, baik di yurisdiksi masing-masing maupun bekerja sama dengan komunitas pelaku usaha dan instansi khusus penyusun standar. Komitmen perpajakanDi sisi lain, reformasi sistem perpajakan terus disuarakan. Sebab, untuk mencapai tujuan G-20, yakni pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif, semua instrumen akan dioptimalkan, baik instrumen moneter, fiskal, maupun struktural. Kebijakan moneter akan mendukung kegiatan dan stabilitas ekonomi. Salah satu instrumen kebijakan fiskal yang diperkuat adalah pajak. Dalam intervensi Presiden Jokowi, disampaikan upaya Indonesia memperkuat transparansi dan efisiensi pengelolaan pajak. Untuk itu, disiapkan akses otomatis atas data finansial untuk otoritas perpajakan. Proses pengampunan pajak Juli 2016-Juli 2017 dan dilaporkan harta warga Indonesia secara keseluruhan mencapai lebih dari Rp 4.800 triliun. "Sebanyak tiga perempatnya disclosure di dalam negeri, tapi yang seribu triliun rupiah lebih masih di luar negeri, baru Rp 114 triliun yang direpatriasi," tutur Sri Mulyani.

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000