UE Tak Sabar pada Inggris

REUTERS/Emmanuel Dunand/Pool

Delegasi Inggris, yang dipimpin Menteri Urusan Keluar dari Uni Eropa David Davis (barisan kiri), duduk berhadapan dengan delegasi Uni Eropa yang dipimpin ketua juru rundingnya, Michael Barnier, pada hari pertama perundingan Brexit di Markas Komisi Eropa, Brussels, Belgia, 19 Juni lalu.

”Inggris harus memiliki rasa kegentingan. Kerja keras dimulai saat ini,” kata ketua juru runding Brexit dari UE, Michel Barnier, yang terus menanti proposal lebih rinci dari London sebelum kedua pihak bertemu di meja perundingan, besok.

Barnier akan bertemu dengan juru runding Inggris, David Davis, di Markas Komisi Eropa, Brussels, Belgia, dengan didampingi tim masing-masing. Kedua tim akan berunding selama empat hari dalam bentuk kelompok kerja dan rapat paripurna dengan prioritas mengidentifikasi topik- topik yang disepakati dan yang diperselisihkan berdasarkan pertemuan 19 Juni lalu.

Yang terutama adalah isu tentang hak warga negara Inggris di UE dan warga UE di Inggris, uang perceraian yang harus dibayar Inggris sekitar 100 miliar euro, serta masalah perbatasan antara UE dan Inggris, khususnya dengan Irlandia, agar tak menimbulkan ketegangan dan kekerasan kembali.

Semua isu itu di atas kertas sangat sulit dibereskan karena baik Inggris maupun UE bergeming dari posisi awal. Misalnya saja, untuk uang perceraian, Inggris sudah menyatakan tagihan itu tak beda dengan pemerasan.

Sebaliknya, UE menuduh Inggris tak bertanggung jawab karena pembayaran uang cerai, termasuk kontribusi yang seharusnya dibayar Inggris kepada UE sampai 2020, tercantum dalam aturan UE.

Isu perbatasan lebih sensitif lagi karena ini melibatkan kesepakatan damai antara Irlandia Utara dan Inggris yang dicapai dengan susah payah pada masa Perdana Menteri Tony Blair. Konflik berdarah itu telah merenggut sekitar 3.000 nyawa di kedua pihak.

Salah satu persyaratan damai adalah tak ada penempatan militer Inggris di perbatasan dengan Irlandia. Jika hal ini dilanggar pasca-Brexit, Irlandia Utara diyakini akan bergolak kembali, seperti yang dikhawatirkan PM Republik Irlandia Enda Kenny.

Sementara terkait nasib warga UE di Inggris dan sebaliknya, ini menjadi kekhawatiran utama UE. Belum lama ini, tokoh Parlemen Eropa yang sangat vokal, Guy Verhofstadt, sudah mengancam bahwa Parlemen Eropa akan memveto hasil perundingan jika warga UE di Inggris tidak memperoleh hak yang setara seperti yang dimiliki saat ini.

Ide PM Theresa May bahwa warga UE yang telah lima tahun bermukim di Inggris akan mendapat hak bermukim permanen tidak memuaskan UE. ”Lalu, bagaimana dengan bayi-bayi yang lahir di sana?” kata mereka.

Tanpa kemajuan yang signifikan di dalam isu-isu di atas, Barnier sudah menegaskan, juru runding Inggris tak akan diizinkan untuk berbicara soal masa depan perdagangan Inggris-UE.

”Waktu terus berjalan,” kata Barnier yang mulai khawatir melihat ketidaksiapan Inggris. Ia menegaskan, perundingan harus tuntas Oktober 2018 dan setiap pihak akan melakukan ratifikasi sampai dengan Maret 2019.

Inggris akan resmi meninggalkan UE pada 30 Maret 2019, terlepas apakah kesepakatan perceraian tercapai atau tidak.

UU Inggris

Selain itu, UE juga menginginkan Mahkamah Eropa tetap memiliki kewenangan untuk menangani persoalan yang dihadapi warga UE di Inggris. Namun, Inggris menolaknya karena semua aturan Eropa yang jumlahnya sekitar 12.000 regulasi akan diubah ke UU Inggris.

Kamis lalu, Pemerintah Inggris mengajukan usulan RUU Pengganti yang akan mengubah seluruh aturan Uni Eropa. Sejak awal kubu oposisi—Partai Buruh, Skotlandia, Wales, dan Liberal Demokrat—sudah memprotes RUU yang disebut sebagai ”cara untuk melanggengkan kekuasaan” itu.

Barnier sudah bertemu dengan pimpinan kubu oposisi, Kamis lalu, untuk memberikan penjelasan terkait perundingan yang sedang berlangsung.

Kubu oposisi menginginkan agar Inggris tetap terkoneksi dengan UE untuk melindungi pekerjaan warga Inggris. Ketua Partai Buruh James Corbyn menyatakan, berbeda dengan May, ia akan memberikan hak penuh kepada seluruh warga UE yang bermukim di Inggris pasca-Brexit, tanpa persyaratan apa pun.

Kondisi politik di Inggris kian membuat UE ketar-ketir. UE khawatir PM May yang gagal meraih mayoritas dalam pemilu, Juni lalu, akan tergusur di tengah-tengah perundingan Brexit. (AP/AFP/REUTERS/MYR)