Maduro Tetap Mau UUD Baru

CARACAS, SELASA — Presiden Nicolas Maduro menegaskan akan tetap melanjutkan upaya untuk mengubah konstitusi. Alasannya, hanya dengan cara itulah Venezuela bisa damai dan ekonomi kembali pulih. Dalam situasi itu, oposisi mengumumkan rencana mengangkat 13 hakim agung. Pernyataan Presiden Maduro, Selasa (18/7) malam atau Rabu pagi WIB, disampaikan dalam rapat Dewan Keamanan Nasional dan dipancarkan lewat televisi. "Tak ada pemerintah asing yang menguasai Venezuela," kata Maduro di pertemuan. "Di Venezuela, rakyat Venezuela yang memerintah, bukan Trump." Pernyataan yang terakhir ini ditujukan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sebelumnya mengancam akan menerapkan sanksi ekonomi terhadap Venezuela jika Maduro tetap melanjutkan pembentukan Majelis Konstitusi yang akan mengubah undang-undang dasar negara itu. Trump menyebut Maduro sebagai pemimpin yang sedang bermimpi menjadi diktator. Hubungan AS dan Venezuela selama beberapa dekade terakhir mengalami pasang surut, terutama sejak pemerintahan mendiang Hugo Chavez. Kedua negara sejak 2010 tidak mempunyai duta besar. Presiden Maduro, yang merupakan pengganti Chavez pada 2013, melanjutkan sikap keras terhadap AS. Menteri Luar Negeri Samuel Moncada mengatakan, Maduro memerintahkan untuk meninjau hubungan dengan AS.Sanksi ekonomi AS bisa memperburuk keadaan ekonomi yang sedang dalam keadaan krisis. Venezuela merupakan negara ketiga terbesar yang menjual minyak mentah kepada AS.Ekspor negara penghasil minyak ini mencapai sekitar 700.000 barrel per hari. Jika pembelian minyak dihentikan, menurut anggota Kongres Angel Alvarado, hal itu akan memangkas 75 persen pendapatan Pemerintah Venezuela. Venezuela saat ini mengalami krisis ekonomi mendalam. Inflasi tinggi, kriminalitas, dan kelangkaan obat, makanan, ataupun barang kebutuhan rumah tangga mendera warga Venezuela. Tetap lanjutPresiden Maduro menegaskan, Majelis Konstitusi yang akan dibentuk lewat referendum 30 Juli mendatang diperlukan untuk menyelamatkan Venezuela. Adapun penentangnya melihat pengubahan konstitusi tersebut merupakan upaya Maduro memperpanjang kekuasaan.Plebisit tak resmi yang diselenggarakan pihak oposisi, hari Minggu lalu, meminta pendapat rakyat tentang perlu atau tidaknya Majelis Konstitusi. Dari 7,6 juta rakyat yang ikut referendum, 98 persen menolak rencana pemerintah membentuk Majelis Konstitusi. Maduro tak menganggap referendum tersebut dan mengatakan bahwa kegiatan itu tidak resmi. Oposisi meski gembira dengan hasil akhir merasa kecewa dengan partisipasi rakyat yang kurang bergairah. Hal ini di-tunjukkan dengan partisipasi yang tak sampai separuh dari 19 juta rakyat yang berhak memilih. Oposisi yang semakin mendapat angin dari negara-negara luar mengajak rakyat melakukan mogok nasional pada Kamis atau Jumat waktu Indonesia. Mogok nasional ini dilancarkan sebagai serangan terakhir untuk menjatuhkan Maduro. Pihak oposisi yang menguasai kursi di Majelis Nasional (parlemen) mengumumkan rencana untuk mengangkat 13 hakim Mahkamah Agung pada Jumat mendatang. Oposisi melakukan hal itu karena menganggap lembaga hukum tertinggi ini merupakan kepanjangan tangan Presiden Maduro.Kerusuhan lagiKerusuhan kembali terjadi di sejumlah tempat di Caracas, Selasa. Hal ini dipicu oleh demonstran yang memblokade jalan-jalan di Caracas. Penyidik pemerintah mengatakan melalui Twitter, seorang pria tewas terbakar saat terjadi unjuk rasa. Dalam cuitannya, penyidik tidak merinci kapan peristiwa itu terjadi. Demonstrasi menjadi bagian aktivitas warga di banyak tempat di Venezuela selama beberapa bulan terakhir. Hampir 100 orang kehilangan nyawa dan sekitar 1.500 warga luka-luka. Meski demikian, keadaan hal ini tak membuat rakyat takut turun ke jalan. "Semua rakyat Venezuela harus mengambil tanggung jawab guna mempertahankan demokrasi," kata Wuilly Arteaga, seorang musisi yang mengikuti demonstrasi, Selasa. (AFP/AP/REUTERS/RET)