Kelaparan Mengancam Korut

SEOUL, JUMAT — Musim kering terparah selama 15 tahun terakhir menerjang Korea Utara. Akibatnya akan terjadi gagal panen parah dan kekurangan makanan. Bencana kelaparan mengancam perempuan, anak, dan orangtua. PBB mendorong impor bahan makanan segera. Dalam laporan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Kamis (20/7), disebutkan, musim kemarau di Korea Utara kali ini lebih berisiko daripada tahun-tahun sebelumnya karena bantuan pangan dari negara yang lain jauh berkurang. Padahal, bantuan pangan asing itu yang menjadi andalan Korea Utara selama ini. Bencana kelaparan di hampir seluruh wilayah Korea Utara pernah terjadi pada 1990-an dengan korban tewas dilaporkan hingga ratusan ribu orang. Bencana kelaparan yang sama dikhawatirkan akan terjadi pada tahun ini. Musim kering kuartal pertama tahun ini merusak panen sejumlah komoditas penting seperti beras, gandum, kentang, jagung, dan kedelai. Laporan FAO menyebutkan, ada sekitar 50.000 hektar lahan pertanian yang terdampak musim kering ini. "Curah hujan musiman turun drastis di bawah level tahun 2001. Perlu ada intervensi sesegera mungkin untuk membantu petani agar tak perlu ada pengurangan jatah makan setiap hari," kata Kepala Perwakilan FAO untuk China dan Korut Vincent Martin. Bencana banjir dan kekeringan itu memperparah kondisi keamanan pangan yang jumlah luasan lahannya semakin minim. Tanah yang berkualitas juga berkurang. Begitu pula bibit, pupuk, dan peralatan pertanian yang minim. Produksi 2017 awal musim panen jatuh hingga lebih dari 30 persen daripada tahun sebelumnya, dari 450.000 ton menjadi hanya 310.000 ton. Selama 10 tahun terakhir, bencana kelaparan terjadi berkala di Korut. Penyebabnya tidak hanya kekeringan. Lebih dari 40 persen penduduk di Korut masuk kategori PBB sebagai kurang gizi. Ini akibat kesalahan pemerintah dalam tata kelola keuangan. Mayoritas anggaran pemerintah dialokasikan membiayai pengeluaran pengembangan rudal dan nuklir. Bantuan makanan dari negara lain, khususnya Korea Selatan dan Amerika Serikat, yang selama ini menjadi andalan terus berkurang. Ini akibat ketegangan hubungan di antara mereka karena program nuklir Korut. Dengan situasi seperti ini, perempuan, anak-anak, dan warga usia lanjut dikhawatirkan akan menjadi kelompok paling rentan terdampak bencana kelaparan. Selama ini pun mayoritas kematian ibu dan anak di Korut disebabkan kekurangan gizi. Larangan ASKetegangan hubungan AS dan Korut terlihat dengan kabar terbaru AS yang akan melarang warganya bepergian ke Korut. Rencana ini dikemukakan dua agen perjalanan, Jumat, satu bulan setelah kematian warga AS, Otto Warmbier. Agen perjalanan Young Pioneer Tours dan Koryo Tours menyatakan larangan mulai berlaku pada 27 Juli. Jika ada warga AS yang tetap ke Korut, paspornya akan dicabut. Jika larangan itu diberlakukan, pariwisata AS ke wilayah itu akan berakhir. Selama ini turis AS yang berkunjung ke Korut wajib memakai agen perjalanan. Rute perjalanan khusus bagi AS harus dari Beijing dengan pesawat. Adapun untuk turis dari negara lain boleh memakai kereta api. Hubungan Korut dengan tetangganya di Selatan pun memburuk setelah tawaran dari Korsel tak ditanggapi oleh Korut. Agar situasi tak memanas, Korsel menawarkan dialog terbuka militer dengan batas waktu Jumat. Tawaran ini tidak pernah terjadi sebelumnya, tetapi Korsel merasa itu satu-satunya cara untuk menyelesaikan persoalan. "Penting untuk meredakan ketegangan antara dua Korea agar tercapai perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Korsel, Moon Sang-kyun. Rezim Korut juga tidak memberikan jawaban kepada tawaran Palang Merah Korsel untuk bertemu pada 1 Agustus, membahas rencana reuni keluarga yang terpisahkan pada saat Perang Korea 1950-1953. Bulan lalu, seorang pejabat Korut mengaku tidak akan membicarakan reuni keluarga lagi kecuali Korsel mau mengembalikan sejumlah warga Korut yang lari menyelamatkan diri ke Seoul, tahun lalu. Kedua tawaran Korsel itu termasuk langkah konkret dari Presiden Korsel Moon Jae-in. Sejak masa kampanye, Moon mengajak Korut berdialog, ajakan yang tak pernah datang dari mantan Presiden Park Geun-hye. Park cuma mau berunding jika Korut mau menghentikan program nuklir.(REUTERS/AFP/AP/LUK)