Perkuat Sekretariat ASEAN

JAKARTA, KOMPAS — Memasuki usia ke-50 tahun, ASEAN didorong untuk mengimplementasikan segala kesepakatan yang selama ini dicapai sampai ke tingkat kebijakan nasional di 10 negara anggota. Untuk memastikan pelaksanaan komitmen itu, peran Sekretariat ASEAN harus diperkuat, baik dari sisi finansial maupun penegakan hukum. Hal ini menjadi salah satu tema di dalam seminar Peringatan 50 Tahun ASEAN "Development of ASEAN Community from Japanese Perspective", Rabu (26/7), yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta. Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN di Kementerian Luar Negeri RI Jose Antonio Morato Tavares mendorong ASEAN untuk lebih efektif membuat keputusan dan sudah waktunya ASEAN membuat suatu mekanisme implementasi putusan. "ASEAN tak punya sistem penegakan hukum sehingga tiap negara anggota seharusnya punya kesadaran untuk melaksanakannya," ujarnya. Dalam satu tahun, ada sekitar 1.200 pertemuan dalam kerangka ASEAN. Jose menyayangkan banyaknya kesepakatan atau deklarasi yang belum efektif terlaksana. Untuk itu, seharusnya ada mekanisme pemantauan dari Sekretariat ASEAN agar semua negara anggota disiplin melaksanakan komitmen. "Mereka yang bisa menekan," ujarnya. Namun, menurut Direktur Eksekutif CSIS Philips Vermonte, implementasi kesepakatan tak bisa sepenuhnya tergantung pada pemerintahan nasional. Hal itu tetap memerlukan ketegasan kepemimpinan Sekretariat ASEAN. Karena itu, peran sekretariat harus diperkuat. Salah satu caranya, meningkatkan jumlah iuran anggota yang saat ini masih dinilai terlalu kecil. Anggota Dewan pengawas Yayasan CSIS Mari Elka Pangestu mengatakan, Penggunaan pendekatan konsensus yang dipakai ASEAN membuat perkembangan ASEAN lambat. Ide membangun masyarakat ASEAN saja baru muncul setelah 25 tahun berdiri. Meskipun pelan, kepercayaan diri kawasan terbangun, apalagi setelah ada "Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025"."Ini kemajuan yang signifikan. Itu sudah bagus, apalagi di kondisi normal baru seperti sekarang. Untungnya, kita berada di lingkungan yang baik (ASEAN)," jelas Mari. Bantuan mitraMeski ada kemajuan, ASEAN tetap menghadapi tantangan, seperti pergerakan orang atau SDM di dalam lingkup ASEAN. Isu ini sampai sekarang belum diselesaikan. Infrastruktur juga merupakan sektor yang membutuhkan bantuan dari negara-negara mitra, seperti Jepang dan China. Sebagai negara mitra "terlama" ASEAN, Duta Besar Jepang untuk ASEAN Kazuo Sunaga menegaskan, Pemerintah Jepang berada dalam posisi siap membantu apa saja kebutuhan ASEAN dan anggotanya. "Apabila situasi kawasan stabil dan damai, ASEAN dapat meraih kesejahteraan," katanya. Bentuk dukungan Jepang pada ASEAN, menurut Presiden Japan International Cooperation Agency (JICA) Shinichi Kitaoka, antara lain proyek-proyek infrastruktur yang bertujuan mewujudkan kemudahan dan kelancaran konektivitas antaranggota ASEAN. Salah satu proyek yang berjalan adalah pembangunan di kawasan Mekong. (LUK)