Kilas Luar Negeri

Eksekusi Melanggar HAM di Filipina Meningkat

Jumlah laporan eksekusi, termasuk eksekusi terhadap anak, meningkat di Filipina. Tiga pakar HAM untuk PBB, Senin (31/7), mendesak pemerintahan Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyelidiki semua kasus itu dan menghentikan tindakan yang melanggar HAM itu. ”Kasus pembunuhan, ancaman terhadap masyarakat adat, dan eksekusi anak harus segera dihentikan,” kata tim panel HAM PBB yang terdiri atas tiga pakar dalam pernyataan tertulis. Salah satu pakar mengutip laporan dari pelapor khusus PBB untuk pembunuhan di luar pengadilan Agnes Callamard. ”Semua kasus harus diselidiki dan pelaku harus diadili,” sebut pernyataan yang ditandatangani Michel Forst, pakar pejuang HAM untuk PBB, dan Maud de Boer-Buquicchio, pelapor khusus untuk perdagangan dan eksploitasi seksual anak. Akibat perang Duterte melawan penyalahgunaan narkoba, lebih dari 2.000 orang tewas dieksekusi. (AFP/LUK)

Kebebasan Berekspresi di Myanmar Terancam

Di bawah pemerintahan demokratis, hak kebebasan berekspresi di Myanmar belum sepenuhnya terjamin. Minggu (30/7), wartawan terkemuka Myanmar dan Pemimpin Redaksi Myanmar Now Swe Win ditahan polisi karena kritiknya terhadap Wirathu, biksu terkemuka di Mandalay. Penahanan atas Swe Win berlangsung sehari. Senin lalu, ia dibebaskan dengan jaminan. Polisi menuduh Swe Win melanggar Pasal 66 Undang-Undang Telekomunikasi. Swe Win diadukan ke polisi oleh pengikut Wirathu setelah Swe Win mengunggah pesan di Facebook, mengutip seorang kepala biara Buddhis yang menuduh Wirathu melanggar aturan biara. Wirathu dikenal sebagai biksu yang kerap menggelorakan retorika anti-Rohingya. Aktivis pers khawatir atas kasus Swe Win. Sebelumnya, tiga wartawan lain ditahan karena dituduh menghadiri acara yang digelar kelompok etnik bersenjata. (AP/AFP/Reuters/JOS)