logo Kompas.id
InternasionalYingluck Mengaku Tidak...
Iklan

Yingluck Mengaku Tidak Bersalah

Oleh
· 2 menit baca

BANGKOK, SELASA — Sambil berurai air mata, dalam pembelaan dirinya, mantan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra, Selasa (1/8), di Bangkok, Thailand, mengaku tidak bersalah. Ia mengatakan hanya menjadi korban politik dalam sidang pengadilan kasus pemberian subsidi beras di Thailand. Jika terbukti bersalah, ia dapat dikenai hukuman penjara 10 tahun. Inti kasus tersebut adalah dugaan kesalahan penanganan subsidi pembelian beras petani yang dilakukan Yingluck saat menjabat sebagai perdana menteri. Sejumlah rekening bank Yingluck dibekukan setelah pemerintah junta menilai dia bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar 1 miliar dollar AS (Rp 13,3 triliun) dari program subsidi beras. Kasus ini secara luas dipandang sebagai upaya untuk memadamkan gerakan politik yang didirikan kakak Yingluck, mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra, yang dikudeta pada 2008. Ia dituduh korupsi dan bertindak dengan tidak hormat pada monarki. Perebutan kekuasaanThaksin kemudian mengasingkan diri ke Uni Emirat Arab sejak 2008 untuk menghindari hukuman penjara. Kudeta itu memicu kekerasan perebutan kekuasaan selama bertahun-tahun di Thailand. Kritik yang dilancarkan kepada Thaksin menyebutkan bahwa dia melakukan korupsi, politisi yang hanya cari untung. Namun, pendukungnya tetap saja memilih keluarganya dalam pemilu Thailand. Pendukung Thaksin mengatakan, kekuatan politik tradisional menentang tokoh itu karena popularitasnya yang tinggi dalam pemilu mengancam hak-hak istimewa kekuatan politik lama yang telah mengakar. Dalam pernyataan penutupnya saat membela diri di pengadilan Thailand, Yingluck meminta kebijaksanaan pengadilan. Keputusan atas kasus Yingluck akan diputuskan pada 25 Agustus mendatang.Pendukung Yingluck di luar gedung pengadilan, Selasa, meneriakkan, "Perdana Menteri, berjuang, berjuang!"Yingluck memenangi pemilu sebelum akhirnya dikudeta pada Mei 2014. Saat itu, pengadilan menyatakan bahwa pergantian personel di pemerintahan terbukti bersifat nepotis. PM Thailand Prayuth Chan- ocha, yang memimpin kudeta 2014, telah memperingatkan pendukung Yingluck agar berhati-hati. Menurut dia, setiap warga harus dapat menahan diri dan membiarkan pengadilan mengambil putusan. (AP/LOK)

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000