Presiden Meminta Negosiasi Diintensifkan
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta perundingan atau negosiasi untuk menyelesaikan persoalan perbatasan wilayah Indonesia-Malaysia diintensifkan. Hal ini penting diwujudkan agar persoalan batas negara bisa segera diselesaikan sehingga potensi konflik dapat dicegah.Sampai saat ini, setidaknya terdapat sembilan titik sengketa batas Indonesia-Malaysia yang belum terselesaikan. Lima titik berada di perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah, sedangkan empat titik terletak di antara Kalimantan Barat dan Sarawak.Persoalan batas negara itu menjadi salah satu tema yang dibahas dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato\' Sri Anifah Aman di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/8). Dalam pertemuan sekitar 30 menit itu, Presiden didampingi Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi.Seusai pertemuan, Retno menjelaskan, Indonesia memiliki batas darat dan batas laut terpanjang dengan Malaysia. "Karena itu, Presiden menyampaikan agar dilakukan intensifikasi negosiasi (batas negara) sehingga masalahnya segera selesai," ucapnya.Retno mengatakan, penyelesaian sengketa batas negara bukan persoalan mudah. Negara mana pun memerlukan waktu yang relatif lama untuk merundingkan batas wilayah.Meski demikian, Kementerian Luar Negeri RI terus mengupayakan penyelesaian persoalan batas negara. Untuk itu, pemerintah telah melakukan sembilan pertemuan untuk negosiasi sepanjang 2015-2017. Enam pertemuan di antaranya tingkat utusan khusus dan tiga pertemuan tingkat tim teknis. Menurut rencana, tim teknis kembali berunding pada November."Kami terus berupaya mengintensifkan negosiasi, tetapi kondisi lapangan tidak mudah. Tadi Menlu Malaysia mendengar sendiri apa yang diinginkan Presiden Indonesia, yakni agar cepat dicapai kemajuan," katanya.Perlindungan WNISelain masalah perbatasan, pertemuan Presiden Jokowi dengan Menlu Malaysia juga membahas masalah perlindungan warga negara Indonesia. Kepada delegasi Malaysia, Presiden mengatakan bahwa perlindungan WNI di Malaysia merupakan prioritas bagi Indonesia. Karena itu, diharapkan pihak Malaysia mendahulukan dialog dan penyelesaian bersama jika terjadi persoalan terkait WNI.Hal lain yang dibahas adalah kerja sama untuk melawan kampanye hitam terhadap perkebunan kelapa sawit beserta produk turunannya yang dilakukan parlemen Eropa. Sebagai sesama produsen sawit, Indonesia dan Malaysia perlu meningkatkan posisi tawar. Salah satu caranya adalah mempromosikan produksi sawit lestari. (NTA)
