Kerja Sama Teknik dan Diplomasi Ekonomi Kita

Diplomasi ekonomi menjadi salah satu dari empat prioritas politik luar negeri Indonesia di bawah Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tiga prioritas lainnya adalah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlindungan warga negara Indonesia, dan peningkatan peran Indonesia di dunia internasional. Kerja sama teknik Indonesia merupakan salah satu sarana untuk menjalankan diplomasi ekonomi itu. "Kerja sama teknik Indonesia menjadi salah satu penyangga diplomasi ekonomi kita. Kerja sama teknik mendukung upaya- upaya diplomasi RI di forum bilateral, regional, ataupun internasional," kata R Sigit Witjaksono, Kepala Subdirektorat Wilayah Afrika dan Timur Tengah, Direktorat Kerja Sama Teknik, Kementerian Luar Negeri, di Jakarta, Selasa (15/8).Seiring dengan meningkatnya kapasitas Indonesia, sejak tahun 1981 Indonesia bekerja sama dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) diikuti kerja sama dengan sejumlah lembaga lain, seperti Kelompok Kerja Internasional Jerman (GIZ) dan Badan untuk Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Bantuan teknik diberikan kepada negara-negara berkembang di kawasan Asia, Afrika, Pasifik, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Bantuan teknik yang diberikan berupa pelatihan dan pengiriman tenaga ahli di sejumlah bidang, seperti pertanian dan perikanan, usaha mikro kecil dan menengah, serta kepariwisataan. Untuk mengembangkan program-program kerja sama teknik tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia membentuk Direktorat Kerja Sama Teknik tahun 2006. Hingga saat ini, peserta dari banyak negara di dunia telah berkunjung ke Indonesia untuk mengikuti sejumlah pelatihan teknik.Sigit mengungkapkan, bantuan teknik yang telah diberikan Indonesia sampai tahun 2016 mencakup 124 negara. Selama pemerintahan Joko Widodo, hingga akhir tahun lalu, tercatat sudah dilakukan 517 kegiatan peningkatan kapasitas bagi negara- negara yang dibantu, dengan peserta 6.245 orang. Program ini dikoordinasikan Kemlu bersama Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Sekretariat Negara."Saat ini tengah ada proses menuju pembentukan sebuah badan yang akan menangani pelaksanaan kerja sama teknik Indonesia ke negara berkembang lainnya," kata Sigit.Ia menyatakan, dasar hukum pembentukan badan itu akan menggunakan peraturan presiden. Peraturan ini diharapkan sudah ada pada akhir tahun ini.Menurut catatan Kemlu, kerja sama teknik Indonesia tak dapat dilepaskan dari komitmen kuat Indonesia pada Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS). KSS merupakan program kerja sama pembangunan di antara negara-negara berkembang guna mencapai kemandirian bersama yang dilandasi solidaritas, kesetaraan, dan saling menguntungkan. Dalam perjalanannya, model kerja sama tersebut berkembang dengan adanya dukungan mitra pembangunan, yang dikenal dengan istilah Kerja Sama Triangular (Triangular Cooperation). Partisipasi aktif Indonesia dalam KSS dilandasi kebijakan politik luar negeri Indonesia dan pelaksanaan hubungan internasional yang bebas dan aktif sebagai wujud pengejawantahan amanat UUD 1945, yaitu turut melaksanakan ketertiban dunia.Cerita suksesSalah satu cerita sukses, kata Sigit, yakni kala Indonesia berhasil membuka pasar traktor produksi Indonesia di kawasan Pasifik. Hal itu berawal dari pelatihan pertanian bagi peserta asal Pasifik di salah satu daerah pelatihan di Indonesia. Mereka puas dengan praktik membajak sawah dengan traktor buatan Indonesia. Pemerintah Indonesia lalu memberikan sejumlah traktor tangan bagi Fiji dan Vanuatu. Beberapa negara Pasifik pun tertarik membeli dan memasarkan traktor tangan buatan Indonesia di kawasan Pasifik. Contoh lainnya adalah di bidang bantuan pembangunan (ODA). Menurut catatan Kemlu, Mesir melihat Indonesia sebagai negara yang dinilai berhasil keluar dari krisis ekonomi tahun 1998. Berkat pengalaman dan kemampuan itu, manajemen ODA yang dimiliki Indonesia diminta Pemerintah Mesir memperbaiki ekonomi negara Afrika itu. Pelatihan manajemen ODA ini dilaksanakan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan tahun lalu. Pemerintah Mesir mengutus 10 pejabat. Materi yang diberikan sesuai permintaan mereka, terutama pengurangan ketergantungan ODA dan beralih pada alternatif pembiayaan berkelanjutan. Pada akhirnya, melalui kerja sama teknik dalam kerangka KSS ataupun kerangka yang lebih besar, diplomasi ekonomi pun dipandang sebagai investasi jangka menengah panjang. Ketika Indonesia memberikan bantuan teknik dan pengembangan kapasitas bagi negara berkembang, Indonesia tengah mempromosikan keunggulan yang dimiliki. Keahlian dan produk Indonesia yang diberikan dapat menjadi modal untuk masuk ke pasar lebih luas di negara-negara berkembang. Kerja sama teknik Indonesia juga dinilai berperan bagi RI dalam fungsi-fungsi multilateralitasnya. Negara-negara yang bekerja sama dengan RI diharapkan mendukung posisi RI di sejumlah forum multilateral. (BENNY D KOESTANTO)