Washington Dinilai Gagal di Afganistan
ISLAMABAD, KAMIS — Mendapat angin segar, yaitu dukungan dari China, Kantor Perdana Menteri Pakistan, Kamis (25/8), dengan lugas membalik tudingan Amerika Serikat terkait isu terorisme. Selain kembali menegaskan bahwa Islamabad tidak pernah memberi tempat aman bagi kelompok militan, Pakistan pun menyoroti kegagalan militer AS di Afganistan. "Kami ingin melihat upaya militer AS yang efektif dan segera untuk menghilangkan tempat- tempat suci yang menampung para teroris dan penjahat di tanah Afganistan, termasuk mereka yang bertanggung jawab untuk mengobarkan teror di Pakistan," kata kantor Perdana Menteri. Pernyataan itu merupakan tanggapan atas tuduhan yang dilontarkan Presiden AS Donald Trump bahwa Pakistan melindungi dan memberi tempat aman bagi kelompok militan. Reaksi seperti ditunjukkan kantor Perdana Menteri Shahid Khaqan Abbasi jarang terjadi. Namun, kali ini, tampaknya Pakistan melihat berbagai hal dalam cara yang berbeda. Menteri Luar Negeri Pakistan Khawaja Asif mengatakan, Washington seharusnya tidak menjadikan Pakistan sebagai kambing hitam atas kegagalan AS dalam perang di Afghanistan. Pakistan menilai, AS sama sekali tidak menghormati pengorbanan negara itu dalam perang melawan kelompok militan, dan keberhasilan Pakistan melawan Al Qaeda, Taliban, serta Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). Pakistan memperkirakan ada 70.000 korban serangan militan, termasuk 17.000 orang terbunuh, karena pilihan Islamabad untuk bergabung dengan AS memerangi terorisme. "Kami merasa Pemerintah AS yang dipimpin Tuan Trump benar-benar tidak adil terhadap Pakistan, serta tidak menghargai dan mengakui Pakistan telah menjadi pemain penting," kata Ketua Komite Pertahanan Senat Senator Mushahid Hussain. Beberapa analis mengatakan, tekanan yang lebih besar kepada Pakistan berisiko membawa Islamabad lebih dalam ke pelukan China. Sebagaimana diberitakan, anggota Dewan Negara China, Yang Jiechi, kepada Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengatakan, AS harus menghargai peran Pakistan di Afganistan serta menghormati kebijakan keamanan mereka. (AP/Reuters/JOS)
