Tokoh Oposisi Ditangkap dengan Tuduhan Berkhianat

PHNOM PENH, MINGGU — Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Minggu (3/9), menduga Amerika Serikat berada di balik rencana aksi antipemerintah yang dipimpin tokoh oposisi Kem Sokha. Di depan para pekerja garmen, Hun Sen mengatakan, ada pihak ketiga di balik plot yang ditengarai sama dengan kudeta tahun 1973, yang diyakini mendapat dukungan dari AS."Ini adalah Amerika Serikat. Ini adalah tindakan pengkhianatan melalui persekongkolan dengan negara asing, mengkhianati bangsanya sendiri. Ini harus ditangkap," kata Hun Sen. Beberapa jam sebelumnya, polisi menahan Kem Sokha dengan tuduhan pengkhianatan. Namun, Kem Sokha membantah tuduhan itu. Penangkapan itu disebut bermotif politik. Tahun depan, Kamboja akan menggelar pemilihan nasional. Menurut putri Kem Sokha, Monovithya Kem, yang juga anggota Partai Penyelamat Nasional Kamboja, ada 100 hingga 200 aparat keamanan terlibat penangkapan itu. Monovithya mengatakan, polisi tidak menunjukkan surat perintah penangkapan dan keluarga tak tahu di mana Kem Sokha ditahan.Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Jenderal Khieu Sopheak, mengatakan, Kem Sokha ditahan di penjara Tropeang Phlong, Provinsi Tbuong Khmun. Kota itu terletak sekitar 130 kilometer di timur Phnom Penh. Khieu Sopheak mengatakan, Kem Sokha akan segera diajukan ke pengadilan dengan ancaman hukuman 15-30 tahun penjara. Pemerintah Kamboja mengklaim memiliki rekaman video dan bukti lain yang mendukung tuduhan pada Kem Sokha. Menurut pemerintah, ada persekongkolan antara Kem Sokha dan orang asing yang berniat menyakiti Kerajaan Kamboja. Penangkapan Kem Sokha dinilai merupakan bagian dari cara Hun Sen, perdana menteri terlama di dunia, menghancurkan lawan politiknya. Langkah itu juga dinilai sebagai upaya membungkam kritik terhadap pemerintah, terutama menjelang pemilu. Otoritas Kamboja dalam beberapa pekan terakhir menutup stasiun radio yang memberi waktu dan ruang kepada kelompok oposisi. Otoritas Kamboja juga mengancam akan menutup media independen lainnya dengan tuduhan pelanggaran pajak.Surat kabar The Cambodia Daily, satu dari sedikit media independen yang bertahan, pada Minggu mengumumkan edisi Senin (4/9) adalah edisi terakhir mereka. Surat kabar yang kritis terhadap pemerintah ini tutup setelah dikenai tagihan pajak senilai jutaan dollar AS, yang menurut mereka didasari motif politik. (AP/AFP/Reuters/JOS)