logo Kompas.id
InternasionalSuu Kyi Batalkan Hadir di SU...
Iklan

Suu Kyi Batalkan Hadir di SU PBB

Oleh
· 4 menit baca

YANGON, RABU — Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, Rabu (13/9), memutuskan tidak menghadiri Sidang Umum PBB. Ia akan menyampaikan pidato dalam upaya menciptakan rekonsiliasi nasional dan perdamaian, 19 September. Saat ini, desa-desa warga Rohingya di Rakhine telah kosong tanpa penghuni. Sidang Umum (SU) PBB akan berlangsung mulai Selasa pekan depan hingga 25 September. Juru bicara Pemerintah Myanmar, Zaw Htay, mengatakan, Suu Kyi dijadwalkan menyampaikan pidato yang akan disiarkan televisi pada 19 September mendatang demi terciptanya rekonsiliasi nasional dan perdamaian. "Alasan pertama (Suu Kyi tak bisa menghadiri Sidang Umum PBB) adalah karena serangan teroris Rakhine," kata Zaw Htay, juru bicara kantor Suu Kyi, dalam konferensi pers. "Penasihat negara sedang fokus menenangkan situasi di Negara Bagian Rakhine. Ada kejadian-kejadian.""Alasan kedua, ada orang- orang yang memicu kerusuhan di beberapa wilayah. Kami berusaha menangani isu keamanan di banyak tempat yang lain. Alasan ketiga, kami mendengar bakal ada serangan teroris dan kami berusaha menangani isu ini."Menurut Zaw Htay, mengingat Presiden Htin Kyaw dirawat di rumah sakit, Wakil Presiden Kedua Henry Van Tio yang akan menghadiri sidang PBB. Suu Kyi bukan presiden Myanmar. Jabatan resminya adalah penasihat negara dan menteri luar negeri. Namun, dia efektif berfungsi sebagai pemimpin Myanmar. Suu Kyi berada dalam tekanan internasional karena dinilai tidak mampu menangani krisis kekerasan dan kemanusiaan di Rakhine. Akibat kekerasan di negara bagian itu sejak 15 Agustus lalu, sekitar 500.000 warga Rohingya mengungsi ke Banglades. Zaw Htay mengatakan, saat ini 176 dari 471 desa warga Bengali-sebutan yang biasa digunakan aparat Pemerintah Myanmar untuk merujuk pada warga Rohingya-benar-benar kosong ditinggalkan penghuninya dan sedikitnya 34 desa lain ditinggalkan oleh sebagian warganya. Ia menambahkan, sejak 25 Agustus hingga 5 September, sedikitnya meletus 86 pertempuran antara kelompok militan dan pasukan Pemerintah Myanmar. Seorang pasukan penjaga perbatasan Banglades mengatakan, jumlah warga Rakhine yang menyeberang memasuki Banglades berkurang tajam. Diperkirakan, hampir semua warga telah meninggalkan distrik-distrik yang dilanda pertempuran sengit. Perdana Menteri Banglades Sheikh Hasina meminta Pemerintah Myanmar menyediakan zona aman untuk menampung kembali warga Rakhine yang mengungsi ke Banglades.Rabu kemarin, Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar sidang tertutup untuk membahas krisis Myanmar. Ini merupakan sidang kedua sejak krisis tersebut berlangsung. Duta Besar Inggris untuk PBB Matthew Rycroft mengatakan, ia berharap bakal ada pernyataan sikap yang disepakati DK PBB. Wapres Kalla ke ASMenjelang pelaksanaan Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Wakil Presiden Jusuf Kalla bertolak ke AS setelah menyelesaikan lawatan di Astana, Kazakhstan. Selain untuk membahas masalah perdamaian yang menjadi tema sidang umum tahun ini, kehadiran Wapres di Sidang Umum PBB juga akan dimanfaatkan untuk lebih intensif menggalang dukungan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2019-2020.Wapres Kalla beserta Ny Mufidah Jusuf Kalla, seperti dilaporkan wartawan Kompas, Anita Yossihara, bertolak dari Bandar Udara Nursultan Nazarbayev, Astana, menuju Dubai sekitar pukul 02.00 waktu setempat menggunakan Pesawat Kepresidenan RI. Dari Dubai, Wapres Kalla melanjutkan perjalanan ke AS dengan pesawat komersial.Wapres Kalla akan memimpin delegasi Indonesia mengikuti Sidang Umum PBB di Markas Besar PBB, New York, pada 17-24 September. Selain menyampaikan pernyataan Indonesia dalam sesi debat umum, Wapres Kalla juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara dan pemerintahan untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara sahabat.Tidak hanya itu, Wapres Kalla juga akan meminta dukungan dari negara-negara sahabat atas pencalonan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sidang umum tahun ini merupakan forum terakhir di PBB yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mengampanyekan pencalonan sebagai anggota tidak tetap DK PBB.Staf Khusus Wapres, Husain Abdullah, mengatakan, kampanye pencalonan Indonesia adalah tugas khusus yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Wapres Kalla. "Pak Jokowi memberikan tugas khusus kepada Pak JK (Jusuf Kalla), bagaimana agar Indonesia bisa masuk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB," katanya.Oleh karena itu, lanjut Husain, Wapres akan menggunakan semua kesempatan pertemuan dengan pemimpin negara lain untuk menyampaikan permintaan dukungan kepada Indonesia. (AP/AFP/REUTERS/SAM)

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000