Misi Indonesia Merebut Kursi Dewan Keamanan
Cuaca New York, Amerika Serikat, cerah saat Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi tiba di kota itu, Sabtu (16/9) sore. Ia langsung menuju kantor Perwakilan Tetap RI (PTRI) untuk PBB, sekitar 45 menit berkendara dari Bandar Udara Internasional John F Kennedy. Kantor PTRI berlokasi tak jauh dari Markas Besar PBB.
Di kantor PTRI ini, Retno menginap dan mengonsolidasikan delegasi Indonesia untuk menghadapi Sidang Umum (SU) PBB, pekan ini. Salah satu yang menonjol di kantor tersebut ialah keberadaan spanduk-spanduk bertuliskan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB.
"Indonesia, A True Partner for World Peace. Candidate for Non-permanent Member UN Security Council 2019-2020", demikian tulisan di spanduk, berdampingan dengan bendera PBB, Merah Putih, dan ASEAN di ruangan lobi. Salah satu misi Indonesia dalam Sidang Umum PBB ini ialah mewujudkan target merebut kursi Dewan Keamanan PBB 2019-2020.
Sidang pekan ini adalah SU PBB terakhir sebelum keputusan pencalonan Indonesia ditentukan lewat pemungutan suara, Juni 2018. Indonesia bersaing dengan Maladewa, menggantikan Kazakhstan yang status keanggotaannya habis tahun 2018.
DK PBB beranggotakan 15 negara. Lima negara merupakan anggota tetap (AS, China, Inggris, Perancis, dan Rusia). Adapun 10 negara adalah anggota tidak tetap yang dirotasi berdasarkan kawasan (Afrika, Asia Pasifik, Amerika Latin dan Karibia, Eropa Barat dan yang lain, serta Eropa Timur) dengan periode keanggotaan dua tahun.
Sebelum ini, Indonesia tiga kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yakni periode 1974-1975, 1995-1996, dan 2007-2008.
129 suara
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan, Indonesia menargetkan minimal meraup 129 suara dukungan dari 193 negara anggota PBB agar lolos menjadi anggota tidak tetap DK PBB. "Banyak dukungan telah disampaikan kepada Indonesia, tertulis maupun lisan," ucapnya.
Ia tak bersedia menyebutkan persentase dari target dukungan minimal 129 negara yang sudah diraih. Yang pasti, Sidang Umum PBB ini menjadi panggung sangat penting untuk menjaring lebih banyak dukungan.
Karena itu, jumlah pertemuan bilateral tingkat menlu berlipat ganda dari SU PBB tahun lalu. Arrmanatha menyebut, ada 71 pertemuan bilateral menlu yang sudah dirancang. Delegasi Indonesia di SU PBB dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Dalam kampanye pencalonan anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia mengangkat rekam jejak kontribusinya mewujudkan prinsip dan tujuan Piagam PBB, yakni menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Indonesia sudah aktif berpartisipasi dalam Operasi Penjaga Perdamaian PBB sejak 1957. Saat ini, sekitar 2.700 anggota militer dan polisi Indonesia tergabung dalam 10 misi pasukan perdamaian PBB. Jumlah itu akan ditambah hingga menjadi 4.000 personel pada tahun 2019.
Di New York, Sekretaris Wakil Presiden Mohamad Oemar juga menyampaikan, misi utama delegasi Indonesia pada Sidang Umum PBB adalah mengupayakan RI dapat menjadi anggota tidak tetap DK PBB 2019-2020. "Indonesia ingin lebih aktif dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional," ucapnya.
Menurut Oemar, untuk mendukung kampanye pencalonan RI, Kalla dijadwalkan menghadiri pertemuan dengan beberapa pemimpin dari negara yang belum menyatakan dukungan mereka. "Wapres juga akan menjadi tuan rumah resepsi diplomatik Indonesia pada Jumat petang di Markas Besar PBB," katanya.
Rangkaian kegiatan terkait SU PBB diawali dengan makan siang bersama bertajuk "Financing The 2030 Agenda: Unlocking The Prosperity" di Markas Besar PBB, Senin (18/9). Senin malam, delegasi Indonesia mengikuti jamuan makan malam Global Hope Coalition.
Sesi debat Sidang Umum PBB berlangsung pada Selasa (19/9). Pada hari yang sama, Kalla dijadwalkan menghadiri jamuan makan malam oleh Presiden AS Donald Trump di Palace 445 Hotel Madison Avenue. Rangkaian acara debat pada Sidang Umum PBB berlangsung hingga Kamis (21/9).
(Mh Samsul Hadi dan Andy Riza Hidayat dari New York, AS)