logo Kompas.id
InternasionalPerkawinan Bermasalah
Iklan

Perkawinan Bermasalah

Oleh
· 4 menit baca

Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ketiga negara itulah yang sejak semula berperan besar dalam bergabungnya Myanmar dengan ASEAN. Sementara negara anggota lainnya, seperti Thailand dan Filipina, memiliki pendapat berbeda. Thailand, misalnya, menyatakan, Myanmar-yang dikuasai junta militer-harus menjadi negara demokrasi terlebih dahulu sebelum bergabung dengan ASEAN (Lee Jones: 2008). Meskipun, apakah prinsip-prinsip demokrasi juga hidup atau dihidup-hidupi di Thailand juga merupakan sebuah tanda tanya.Thailand, sebagai negara tetangga Myanmar, sudah memiliki sejarah hubungan yang panjang. Dari tahun 1962 hingga 1988, kebijakan Thailand terhadap Myanmar didasarkan pada pemikiran "zona penyangga", yang memberikan dukungan diam-diam kepada beberapa kelompok etnik, terutama Shan dan Karen, untuk mengimbangi ancaman dari militer Myanmar dan komunis Thailand di wilayah utara (Chulangkongkorn University: 2010). Kebijakan "zona penyangga" itu berakhir ketika Chatichai Choonhavan (1988-1991) berkuasa di Thailand. Ia membuka hubungan baik dengan Indochina maupun Myanmar. Kebijakan ini disebut sebagai "mengubah medan tempur menjadi pasar". Namun, ketika pemerintah Bangkok dipimpin Partai Demokrat (1992-1995 dan 1997-2001), masalah-masalah hak asasi manusia dan demokrasi menjadi perhatian, menjadi landasan dalam menjalin hubungan dengan Yangon. Ketika Thaksin Shinawatra berkuasa (2001-2006), kebijakan Thailand terhadap Myanmar berubah lagi. Kebijakan Thaksin, yang penguasa, lebih praktis dan pragmatis. Ia melihat kesempatan untuk mengubah Thailand menjadi pemain regional dan "kekuatan menengah" di Asia Tenggara daratan. Ia pun mengembangkan strategi pembangunan ekonomi yang disebut "Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy" (ACMECS). Strategi pengembangan ekonomi di negara-negara yang dilalui Sungai Ayeyawady, Chao Phraya, dan Mekong ini-Thailand, Myanmar, Laos, dan Kamboja-menjadi dasar kerja sama ekonomi mulai 2003. Masa setelah Thaksin, hubungan kedua negara tak sekokoh sebelumnya. Dalam bahasa lain, hubungan Thailand dan Myanmar tidaklah konsisten. Mula-mula menempatkan hubungan dengan junta militer menjadi prioritas ketimbang HAM; lalu menempatkan masalah HAM menjadi prioritas; dan kemudian orientasi bisnis menjadi yang lebih utama (Takahashi Masaki: 2012). Sementara bagi Malaysia (di zaman Mahathir Mohamad memiliki hubungan erat dengan Myanmar, tetapi kini "berjauhan") dan Indonesia, perlakuan terhadap umat Muslim di Myanmar yang mayoritas Buddha merupakan keprihatinan utama. Untuk membantu meredakan ketegangan antara rezim Myanmar dan pemimpin Malaysia serta Indonesia, rezim yang berkuasa di Yangon mengizinkan repatriasi ribuan pengungsi Rohingya dari Banglades pada tahun 1992 (Aung Zaw: 1999).Dukungan Indonesia terhadap Myanmar memiliki akar historis, sekurang-kurangnya bisa ditarik sampai tahun 1955 saat dilaksanakan KAA di Bandung. Ada garis sejarah yang paralel yang dilalui Indonesia dan Myanmar. Para pemimpin Myanmar dapat menggunakan pengalaman Indonesia dalam reformasi dan mengembangkan demokrasi. Bahkan, Konstitusi Myanmar 2008 disusun dengan cara yang sangat mirip dengan UUD 1945. Bukan hanya itu, UUD 1945 (yang belum diamendemen) menjamin kursi bagi militer di parlemen dan tidak memberikan batasan jumlah masa jabatan presiden. Konstitusi seperti itu yang oleh para jenderal Myanmar dimintakan kepada para anggota Konvensi Nasional saat menyusun Konstitusi.Sejarawan JS Furnival dalam Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherland India (kini Indonesia), 1948, menyatakan bahwa Myanmar dan Indonesia memiliki karakter yang sama sebagai "masyarakat majemuk". Masyarakat majemuk merupakan salah satu by-products dari kolonialisme, yang menerapkan kapitalisme laissez-faire terhadap masyarakat tradisional (Catherine Shanahan Renshaw: 2013). Sementara itu, sebagai negara investor terbesar di Myanmar (di antara negara-negara ASEAN), dukungan Singapura terhadap masuknya Myanmar ke ASEAN didasarkan pada pertimbangan yang berbeda. Singapura kurang begitu berminat terhadap isu-isu HAM dan tidak keberatan terhadap perlakuan rezim terhadap lawan-lawan politiknya. Negara pulau itu lebih memberi perhatian pada masalah ekonomi dan terutama kebijakan investasi luar negerinya. Selama ini, Singapura menjadi pemasok senjata bagi Myanmar (Aung Zaw: 1999).Semuanya itu memberikan gambaran tentang bagaimana hubungan Myanmar dengan negara-negara ASEAN. Ada plus dan minus hubungan bilateral masing-masing negara dengan Myanmar yang menjadi landasan bergabungnya Myanmar dengan ASEAN. Akan tetapi, sebenarnya alasan geopolitik-apabila Myanmar bergabung dengan ASEAN akan membuka peluang bagi China masuk ke negara itu-menjadi pertimbangan negara-negara ASEAN menerima Myanmar. (Bersambung)

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000