Menlu Retno Temui Menlu Banglades, Bahas Penanganan Pengungsi Rohingya

AFP PHOTO/OZAN KOSE

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi (ketiga dari kanan) melambaikan tangan bersama para menteri luar negeri lainnya dalam sesi foto bersama menjelang sidang Konferensi Tingkat Tinggi D-8 di Istanbul, Turki, Kamis (19/10).

ISTANBUL, KOMPAS -- Indonesia tidak henti-hentinya memastikan semua bantuan untuk migran Rohingya tersalurkan dengan baik. Untuk itu, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi D-8 di Istanbul, Turki, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi akan menggelar pertemuan dengan mitranya, Menteri Luar Negeri Banglades Abul Hassan Mahmood Ali.

Salah satu agenda pertemuan itu, yakni memastikan terjalinnya komunikasi yang baik antara semua pihak untuk memastikan penanganan migran Rohingya dilakukan dengan tepat.

"Saya akan bertemu Menlu Banglades, tentu hal yang akan kami bicarakan tentang pengungsi. Kami (terus) berusaha menjembatani komunikasi antara Banglades dan Myanmar untuk mengatasi krisis di Negara Bagian Rakhine,” kata Retno saat ditemui wartawan Kompas, Andy Riza Hidayat, Kamis (19/10) di Istanbul, Turki.

Sebagaimana diketahui, September lalu, Indonesia mengirim bantuan kemanusiaan untuk migran Rohingya melalui Banglades. "Sejak awal kami bicara, kita sampaikan distribusi bantuan kemanusiaan harus mencapai semua orang yang sangat membutuhkan, tanpa harus menimbang latar belakang agama, etnis, dan sebagainya,” kata Retno.

Pertimbangan itu harus dikedepankan karena kekerasan di Rakhine tidak hanya berdampak pada warga dari etnis dan agama tertentu. "Karena itu, kami menyampaikan agar bantuan harus mencapai semua orang yang memerlukan," kata Retno.

Selain akan bertemu dengan Menlu Abul Hasan, komunikasi terkait penanganan migran Rohingya akan digelar pihak lain terkait, seperti PBB dan perwakilan pemerintah Myanmar. Kiprah Indonesia terkait krisis kemanusiaan di Rakhine diakui dunia. Sekjen PBB Antonio Guterres mengapresiasi peran Indonesia untuk krisis di Rakhine.

Atasi kesenjangan

Terkait KTT D-8, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengharapkan organisasi itu tetap menjadi platform ekonomi yang relevan demi kesejahteraan rakyat. Dalam kesempatan itu, Menlu menyampaikan, capaian kerja sama D-8 masih belum sepenuhnya memanfaatkan potensi dan kesempatan yang ada.

Dibarengi dengan kondisi ekonomi global yang tidak menentu, tantangan pembangunan ekonomi negara-negara anggota D-8 kini semakin besar. "Kita harus mengubah D-8 menjadi organisasi yang lebih kuat, melakukan kerja sama nyata sesuai piagam D-8," tegas Menlu Retno.

Untuk itu, Indonesia berharap kerja sama D-8 diarahkan ke sejumlah bidang yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat di semua negara anggota, terutama untuk mengurangi kesenjangan antara yang miskin dan kaya. Hal itu penting, mengingat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi sering menjadi akar masalah dari berbagai kejahatan lintas batas, seperti penyelundupan manusia, perdagangan narkoba, dan masalah terorisme. (JOS)