Kurdistan Tawarkan Pembekuan Hasil Referendum, Siap Dialog dengan Baghdad

AFP PHOTO/Delil Souleiman

Warga Suriah Kurdi berunjuk rasa di kota Qamishli, Suriah timur laut, 23 Oktober lalu, menentang operasi militer Irak di Kirkuk, Irak utara. Mereka menyerukan kepada komunitas internasional agar membantu mempertahankan rakyat Kurdi.

ERBIL, RABU — Para pemimpin Kurdistan Irak, Rabu (25/10), menawarkan kepada Pemerintah Irak pembekuan hasil referendum, 25 September, yang menyatakan kemenangan suara yang menuntut kemerdekaan wilayah Kurdistan. Mereka juga ingin membuka pintu dialog dengan Baghdad.

Tawaran itu muncul di tengah situasi tidak menentu dan cenderung panas antara Pemerintah Irak dan kelompok-kelompok militan pro Irak di satu pihak dan warga Kurdi di bawah Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) di pihak lain. Saat bersamaan, secara terpisah Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi tiba di Ankara, Turki, untuk bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dengan agenda pembicaraan soal isu yang sama.

Belum ada komentar langsung dari Abadi terkait tawaran pihak KRG. Mengenai posisi Irak terhadap referendum dan tindakan pada KRG dan warga Kurdi, Erdogan dalam pernyataan mendukung langkah-langkah Irak.

Selain menawarkan pembekuan hasil referendum dan dialog dengan Baghdad, KRG juga menyatakan siap melakukan gencatan senjata. Hal itu disampaikan KRG, seraya menegaskan bahwa gencatan senjata dilakukan sesegera mungkin seiring dengan penghentian operasi militer di wilayah Kurdistan.

AP Photo/Khalid Mohammed

Sebuah bendera Kurdi berkibar di dekat toko-toko suvenir yang sepi di dekat citadel di Erbil, ibu kota wilayah otonomi Kurdistan, Irak utara, 21 September 2017.

Tanggapan atas tawaran itu telah disampaikan milisi Hashed al-Shaabi (Mobilisasi Rakyat). Mereka menyatakan, pembekuan hasil referendum itu tidak cukup. Milisi Syiah dukungan Iran tersebut mendesak pembatalan referendum tanpa syarat dan hasil-hasilnya secara penuh.

Terkait perkembangan yang terjadi di wilayah Kurdistan Irak, Amerika Serikat, Rusia, hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendesak pemimpin KRG, Masoud Barzani, untuk menahan diri dan membuka dialog dengan Baghdad. Hal itu diharapkan akan menjadi jalan keluar dari krisis pascareferendum yang digelar sebulan lalu.

AFP PHOTO/SAFIN HAMED

Pemimpin Pemerintah Regional Kurdistan (KRG), Masoud Barzani, saat menyampaikan pernyataan dalam konferensi pers di Erbil, ibu kota wilayah otonomi Kurdistan, Irak utara, Selasa (24/10).

Selain menyebabkan puluhan warga meninggal akibat pertempuran antara militer Irak dan pasukan Kurdi, konflik itu telah mengakibatkan sedikitnya 30.000 warga Kurdi mengungsi dari kota Tuz Khurmato. Kota yang dihuni warga multietnis di selatan Kirkuk itu juga dilaporkan mengalami sejumlah kerusakan fisik. Mayoritas warga yang mengungsi dilaporkan tinggal sementara di tenda-tenda darurat di luar kota. Mereka sangat membutuhkan bantuan darurat.

Dukungan Turki

Di Ankara, Erdogan menyatakan terbuka pada permintaan Baghdad serta bersedia membantu Irak membuka kembali pipa-pipa minyak mentah dari ladang-ladang minyak di Kirkuk menuju Turki. Sebagaimana diketahui, Irak sejak tahun 2014 menghentikan pengiriman minyak ke Turki.

Terkait pertemuannya dengan Abadi, Erdogan menyatakan, keduanya mendiskusikan sejumlah hal, khususnya langkah-langkah yang sepatutnya dilakukan di bidang politik, militer, hingga ekonomi pascareferendum Kurdistan Irak. Erdogan menyebut referendum itu sebagai langkah yang tidak sah.

PresIdential Press Service, pool photo via AP

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (kanan) menyambut Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi di Istana Kepresidenan di Ankara, Turki, Rabu (25/10).

Erdogan dan Abadi menekankan kembali dukungan pada integritas teritorial Irak. Ankara berketetapan mempertahankan 2.000 tentaranya di Irak. Sebanyak 500 orang di antaranya tahun lalu ditempatkan di kamp pelatihan di utara Bashiqa. Mereka ikut berperan merebut Mosul dari kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS).

”Melalui referendum, mereka berusaha memecah belah teritorial kami. Mereka berusaha menetapkan ulang garis perbatasan negara kami,” kata Abadi. (AP/AFP/REUTERS)