Pakistan Harapkan Peran Indonesia
ISLAMABAD, KOMPAS — Sengketa wilayah Kashmir yang meletus sejak Oktober 1947 dan melibatkan Pakistan, India, dan gerilyawan Kashmir tak kunjung usai. Terkait itu, Pemerintah Pakistan mengharapkan Indonesia dapat turut berperan dalam penyelesaian konflik itu. Harapan itu berkaca pada peran Indonesia dalam upaya penyelesaian krisis Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, serta Palestina. "Kami punya harapan kepada Indonesia agar bisa ikut berperan menyelesaikan konflik di Kashmir. Seperti halnya konflik di Timur Tengah, dunia Islam kini makin menderita karena terpecah. Untuk menyelesaikan konflik ini, harus ada komitmen dunia," kata Menteri Luar Negeri Pakistan Khawaja Asif di kantor Kementerian Luar Negeri, Selasa (7/11), di Islamabad, Pakistan.Sebagaimana dilaporkan wartawan Kompas, Elok Dyah Messwati dari Islamabad, Asif mengatakan, saat ini hubungan Pakistan dan India ada dalam fase yang sulit. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Pakistan sangat berharap konflik di wilayah Kashmir dapat segera diselesaikan. "Kami ingin membawa perdamaian di Pakistan. Juga menciptakan perdamaian permanen di Kashmir. Secara emosi, Pakistan dekat dengan Indonesia. Karena itu, kami berharap dukungan Indonesia," kata Asif. Kesamaan latar belakang sebagai warga Muslim dapat menjadi jembatan untuk menyelesaikan persoalan di Kashmir. Sebagai catatan, mayoritas penduduk Kashmir adalah Muslim. Seperti halnya warga Muslim Rohingya di Myanmar dan Palestina, warga Muslim di Kashmir juga teraniaya. "Kami berharap pada persaudaraan Muslim untuk mendukung upaya perdamaian ini," ujar Asif. Kepala Departemen Hubungan Internasional Universitas Pertahanan Nasional Islamabad Muhammad Khan mengatakan, konflik di Kashmir berlangsung selama 70 tahun dan menyebabkan puluhan ribu orang tewas. Ia berharap komunitas internasional membantu menyelesaikan konflik itu.Upaya nasionalSenator Mushahid Hussain Sayed mengatakan, selain dukungan internasional, perlu kebijakan yang lebih terstruktur di tingkat nasional. Ketua Komite Parlemen untuk Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC) itu mengatakan, saat ini kebijakan pemerintah atas isu Kashmir cenderung reaktif. "Sebenarnya kami menginginkan Pemerintah Pakistan lebih proaktif. Senat Pakistan pun telah memberi rekomendasi pada Pemerintah Pakistan terkait kasus Kashmir ini," kata Sayed.Ada beberapa poin yang disampaikan Senat kepada Pemerintah Pakistan, antara lain pemerintah harus terus mendukung semua upaya menciptakan perdamaian dan stabilitas di Kashmir. Selain itu, pembicaraan damai yang melibatkan Pakistan dan India terkait konflik Kashmir harus dilanjutkan dan diperluas. Para pihak diminta menghormati mekanisme yang disepakati.
