Indonesia Terus Mendorong Peran ASEAN untuk isu Rakhine dan Terorisme

Kompas/B Josie Susilo Hardianto

anak-anak warga Rohingya di pinggiran Sittwe menyambut kehadiran delegasi Indonesia, Januari lalu.

Manila, Minggu Pemerintah Indonesia terus peran Asosiasi Negara-Negara di Asia Tenggara (ASEAN) untuk terlibat lebih besar dalam sejumlah isu regional seperti krisis di Negara Bagian Rakhine, Myanmar serta pemberantasan terorisme dan radikalisme. Secara khusus, terkait isu Rakhine, Pemerintah Indonesia memonitor perkembangan yang ada di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Indonesia tidak tinggal diam setelah proses bantuan kemanusiaan dan diplomasi dilakukan ketika krisis di Negara Bagian Rakhine memanas.

Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus menjalin komunikasi dengan banyak pihak, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), serta Komite Palang Merah Internasional (ICRC) untuk mengoptimalkan misi kemanusiaan, penyelesaian isu pengungsi, serta mendorong penyelesaian damai di Rakhine. Hal itu dikemukakan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Minggu (12/11) saat bertemu dengan sejumlah wartawan di Manila, Filipina.

Kompas/B Josie Susilo Hardianto

misi bantuan kemanusiaan Indonesia untuk krisis di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Bantuan tersebut dikirim dengan pesawat terbang TNI Angkatan Udara ke Bandara Internasional Chittagong, Bangladesh, 6 September lalu.

Terkait komunikasi itu, Jumat lalu Menlu Retno kembali menjalin komunikasi dengan mantan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan serta sejumlah pihak, antara lain Menlu Uni Eropa Federica Mogherini. Langkah itu dilakukan untuk terus mendorong agar kemajuan dalam sejumlah misi kemanusiaan di Rakhine tidak berhenti.

Hal itu, menurut Menlu Retno, menunjukkan keinginan Indonesia untuk betul-betul membantu Myanmar. Indonesia tidak hanya hadir membantu saat krisis terjadi, tetapi terus terlibat dalam proses penyelesaian krisis itu.

Pemerintah Daerah Cox's Bazar

bantuan tenda pengungsi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah didirikan di kamp pengungsi di Cox\'s Bazar, Bangladesh.

“Yang terus dimonitor adalah kerjasama Myanmar Bangladesh tentang repatriasi pengungsi,” kata Menlu Retno. Pada hari Selasa pekan lalu, Menlu Retno menjalin komunikasi dengan Menlu Bangladesh Mahmood Ali dan mitra mereka dari Myanmar untuk membahas draf nota kesepahaman repatriasi warga Rohingya yang saat ini melarikan diri ke Bangladesh. Hasil dari proses pembicaraan itu antara lain rencana Menlu Mahmood Ali untuk berkunjung ke Myanmar dalam beberapa waktu ke depan.

Selain itu, terkait isu Rakhine, Indonesia pun terus mendorong peran ASEAN. Menlu Retno menegaskan bahwa sudah waktunya bagi ASEAN untuk menunjukkan kepada masyarakat ASEAN dan dunia bahwa ASEAN dapat melindungi rakyatnya, serta mampu merespon tantangan di Asia Tenggara.

“Situasi di Rakhine State memerlukan komitmen dan tindakan yang kongkrit agar krisis kemanusiaan dapat segera diakhiri,” kata Menlu Retno dalam Pertemuan ASEAN Political and Security Community (APSC) Council, di Manila.

REUTERS/Erik De Castro

Salah satu sudut Philippine International Convention Center, yang digunakan untuk gelaran ASEAN Summit ke-31, di Manila, Filipina. 7 November lalu.

Salah satu langkah yang diambil adalah melalui misi bantuan kemanusiaan ASEAN atau ASEAN Humanitarian Assistance (AHA). Dalam pertemuan dengan menteri luar negeri ASEAN di Manila, Menlu Retno secara khusus mengangkat isu tersebut. Menurutnya lembaga itu harus diperhatikan, didukung, dan disokong dengan sumber daya yang memadai.

“Kita, pemberi mandat, harus melihatnya dengan dekat,” kata Menlu Retno. Menlu pun telah meminta agar Pemerintah Myanmar membuka akses penuh untuk AHA. Dan Sejauh ini, akses itu telah diberikan. “Kehadiran AHA baik untuk Myanmar dan ASEAN,” kata Menlu Retno.

Mencegah radikalisme

Pada pertemuan APSC ini, Indonesia diwakili oleh Menlu Retno dan Menkopolhukam Wiranto. Dalam kesempatan itu Menkopolhukam Wiranto menekankan perlunya upaya mencegah krisis ini menjadi sebuah bencana yang akan menjadi pintu masuk radikalisme dan terorisme.

Kementerian Luar Negeri RI

Menkopolhukam Wiranto dan Menlu Retno LP Marsudi, Minggu (12/11) berbicara dalam Pertemuan ASEAN Political and Security Community (APSC) Council, di Manila.

Terkait penanganan terorisme, Menkopolhukam menekankan pentingnya kerja sama ASEAN dalam melawan terorisme. Mengacu pada aksi terorisme di Marawi, Filipina, Menko Polhukam menekankan ASEAN untuk selalu waspada dengan ancaman terorisme, khususnya peningkatan ancaman terorisme lintas batas.

AFP PHOTO/Ted ALJIBE

Tentara Filipina berjalan melewati bangunan-bangunan yang hancur di Distrik Bangolo setelah Presiden Rodrigo Duterte menyatakan Kota Marawi dibebaskan dari teroris, di Marawi, Filipina selatan, Selasa (17/10).

“Kami menyambut baik disetujuinya ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism and Manila Declaration to Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism,” demikian disampaikan oleh Menko Polhukam.

Menko Polhukam juga menyampaikan bahwa Indonesia telah meratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP), yaitu konvensi untuk memberantas penyelundupan manusia, terutama wanita dan anak-anak.  Pada bagian lain, Menko Polhukam juga mengingatkan kembali ancaman kejahatan Narkoba. Oleh karena itu, kerja sama di kawasan harus ditingkatkan agar visi “Drug Free ASEAN” dapat tercapai melalui implementasi “ASEAN Work Plan on Securing Community Against Illicit Drugs 2016 -2025”.

APSC Council merupakan salah satu organ ASEAN yang memiliki mandat untuk mengkoordinasikan badan-badan sektoran di bawah pilar Politik Keamanan ASEAN. (*/JOS)

AFP PHOTO/Ted ALJIBE

Tentara Filipina mengibarkan bendera Filipina di atas kendaraan lapis baja setelah Presiden Rodrigo menyatakan Kota Marawi dibebaskan dari teroris, di Marawi, Filipina selatan, Selasa (17/10).