Maduro Tunda Bayar Utang
Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
CARACAS, SENIN — Pemerintah Venezuela bertemu dengan para kreditor guna membicarakan restrukturisasi utang negara itu. Penjadwalan pembayaran utang diperlukan terutama untuk membeli bahan pokok. Pada saat yang sama, Uni Eropa menyepakati pemberian sanksi ekonomi.
Pertemuan dengan pemilik surat utang dan investor dilakukan pada Senin (13/11) di Istana Putih, yang terletak di seberang kantor presiden. Pertemuan diperkirakan akan menghasilkan pengumuman gagal bayar.
Total utang Venezuela saat ini 150 miliar dollar AS. Pemerintah Presiden Nicolas Maduro kabarnya telah memanggil investor yang memegang sekitar 60 miliar dollar AS obligasi "tak berharga" milik pemerintah.
Para investor mengatakan, mereka enggan menghadiri pertemuan karena khawatir dengan sanksi AS terhadap para pejabat senior Venezuela. Mereka juga takut dengan situasi keamanan Caracas dan bingung dengan pencapaian yang diharapkan oleh Maduro.
Maduro mencoba meyakinkan para investor bahwa Venezuela yang kekurangan uang tidak akan pernah gagal bayar. Dalam siaran televisi, Minggu, dia menyatakan, Venezuela merupakan korban "perang ekonomi". Pengganti Hugo Chavez ini mengklaim sedang melakukan negosiasi dengan China dan Rusia.
Tak terelakkan
Krisis ekonomi yang menerpa bekas negara penghasil minyak ini semakin parah. Sebagian besar rakyat sudah mengalami kekurangan gizi dan penyakit karena tidak bisa mendapatkan makanan dan obat-obatan.
Inflasi sudah mencapai tiga digit. Sedemikian parahnya keadaan, sampai banyak orang mengais-ngais tempat sampah untuk mendapatkan makanan sisa.
Pemandangan ini sangat kontras dengan era pendahulu Maduro, Hugo Chavez. Saat itu, negara dilimpahi keuntungan penjualan minyak. Banyak orang bisa bepergian ke luar negeri dan berganti-ganti telepon genggam.
Pertemuan Presiden Maduro dengan para kreditor yang mewakili 15 perusahaan keuangan berjalan sejak Jumat lalu dan diputuskan untuk dilanjutkan pada Senin. Dalam pertemuan, kreditor ingin mengetahui pasti, apakah kewajiban 1,2 miliar dollar AS yang harus dibayar perusahaan minyak PDVSA, pekan lalu, sudah masuk ke rekening para pemilik obligasi. Pada Jumat lalu, informasi itu belum lengkap dan saling bertolak belakang.
Saat ini, semua lembaga pemeringkat memprediksi, gagal bayar merupakan sesuatu yang tak terelakkan bagi Venezuela. Hanya saja, di antara mereka, terdapat perbedaan pendapat tentang kapan hal itu akan terjadi. Dengan cadangan uang kurang dari 10 miliar dollar AS, Venezuela diramalkan oleh lembaga pemeringkat akan segera mengalami gagal bayar.
Penghentian layanan utang akan memberikan tambahan sebesar 1,6 miliar dollar AS pada akhir tahun ini. Sumber daya itu bisa digunakan untuk memasok bahan-bahan pokok. Dengan terpenuhinya bahan pokok, hal ini akan menguntungkan posisi Maduro yang diperkirakan akan mencalonkan diri lagi pada 2018.
Sanksi Eropa
Di Brussels, 28 menteri luar negeri Uni Eropa (UE), Senin, sepakat untuk memberikan sanksi ekonomi, termasuk embargo senjata, kepada Venezuela. Dasar pemberian sanksi itu terkait dengan laporan ditemukannya penyimpangan dalam pemilihan lokal di Venezuela pada 15 Oktober lalu.
"Semua yang kami lakukan bertujuan agar terjadi dialog antara pemerintah dan pihak oposisi untuk mendapatkan demokrasi dan solusi damai," kata Menlu Spanyol Alfonso Dastis.
Spanyol termasuk negara yang sudah lama mendorong penerapan sanksi terhadap orang- orang dekat Maduro. Namun, sejumlah negara UE terbelah menyangkut orang-orang yang disasar.
Langkah berikutnya, para menlu UE akan memutuskan nama-nama orang yang terkena sanksi tidak boleh pergi ke Eropa. Mereka akan fokus pada aparat keamanan dan menteri-menteri serta pemimpin-pemimpin lembaga yang dianggap melanggar hak asasi serta tidak menghormati prinsip-prinsip demokrasi.
Larangan penjualan perlengkapan militer bagi Venezuela dikeluarkan karena khawatir akan digunakan untuk menindak atau memata-matai rakyat. Dalam pernyataan bersama, ke-28 menlu menyebutkan, sanksi bisa dicabut tergantung bagaimana Maduro menyikapi tuntutan demokratisasi.
Keputusan UE tampaknya menguntungkan pihak oposisi yang pada pemilu lokal bulan lalu, menurut hasil jajak pendapat, seharusnya menang mayoritas. (AFP/AP/REUTERS/RET)
