Negara-negara Eropa Galang Pakta Pertahanan Baru

BRUSSELS, SENIN — Ambisi Eropa untuk menyatukan pertahanan mereka kian mendekati kenyataan, Senin (13/11). Hal ini terjadi berkat penandatanganan pakta pertahanan baru di antara anggota Uni Eropa sehingga mereka bisa bersama-sama mendanai, mengembangkan, dan mengerahkan angkatan bersenjata. Ambisi Eropa itu dapat mulai terwujud setelah Inggris menyatakan keluar dari Uni Eropa (UE). Selama ini, Inggris menolak rencana penyatuan pertahanan Eropa tersebut. Rencana pertahanan Eropa pertama kali diusulkan pada 1950-an dan terus mendapat penolakan dari Inggris. Rencana ini kian dimatangkan setelah Amerika Serikat meminta Eropa untuk membayar lebih banyak bagi pembiayaan operasi keamanan. Langkah bersejarahPara menteri pertahanan dan menteri luar negeri UE berkumpul di Brussels, kemarin, dalam seremoni penandatanganan. Mereka mewakili 23 negara yang bergabung dalam pakta tersebut. Seremoni ini merupakan pendahuluan sebelum penandatanganan dilakukan para pemimpin negara pada Desember mendatang. Untuk pertama kali, pemerintahan negara-negara UE mengikatkan diri dalam proyek bersama, serta sepakat untuk meningkatkan belanja pertahanan maupun memberi dukungan bagi pengerahan pasukan secara cepat. "Hari ini kita mengambil langkah yang bersejarah. Ini merupakan tonggak penting dalam perkembangan Eropa," ujar Menlu Jerman Sigmar Gabriel.Pakta tersebut meliputi semua anggota UE, kecuali Inggris yang sedang dalam proses hengkang, Denmark yang memilih menarik diri dari masalah pertahanan, serta Irlandia, Portugal, dan Malta. Austria yang biasanya netral ditambahkan belakangan dalam pakta. Para pendukung kelompok pertahanan ini menyatakan, jika berhasil, kelompok 23 negara Eropa itu akan memberikan UE peranan lebih luas dalam penanganan krisis internasional. Kelompok pertahanan ini bakal didukung dana 5 miliar euro. Anggaran sebanyak itu digunakan untuk membeli persenjataan dan membiayai operasi militer. Adapun dana militer dari anggaran UE akan dipakai untuk keperluan riset pertahanan. Para anggota pakta akan diminta untuk mengajukan rencana pertahanan nasional, yang kemudian ditinjau bersama sehingga UE dapat menentukan titik-titik lemah kekuatan angkatan bersenjata Eropa. Kesenjangan kekuatan militer selanjutnya diatasi bersama-sama. Banyak dari anggota UE menyatakan bahwa pendudukan wilayah Crimea oleh Rusia pada 2014 merupakan titik balik. Sebelum itu, selama bertahun-tahun, diterapkan kebijakan pengurangan anggaran pertahanan sehingga Eropa tak memiliki kapabilitas militer yang memadai. "Pakta ini merupakan komitmen bagi negara-negara untuk bekerja lebih baik secara bersama-sama," kata Menlu Perancis Jean-Yves Le Drian.Ia mengakui, saat ini telah muncul bentuk ketegangan baru. Pernyataan Le Drian itu merujuk pada kebangkitan militer Rusia dan kehadiran kelompok ekstrem yang telah menyerang sejumlah kota di Eropa. Pejabat UE berkeyakinan, kerja sama pertahanan itu menjadi investasi nyata yang akan membantu pengembangan industri pertahanan Eropa. Selain itu, riset serta pengembangan kemampuan militer Eropa diyakini juga akan ikut berkembang. Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Federica Mogherini menilai, langkah baru Eropa ini akan melengkapi NATO. Menurut dia, UE kini memiliki perangkat untuk melawan perang "hibrida", yakni penggunaan senjata konvensional yang dipadu dengan serangan siber ataupun propaganda, sebuah kemampuan yang tidak dimiliki NATO. (AFP/AP/Reuters/Ato)