KUCHING, KOMPAS — Konsultasi Tahunan Ke-12 Malaysia-Indonesia telah menghasilkan kesepakatan yang lebih maju. Kedua negara mendorong segera diselesaikan masalah perbatasan yang selama ini mengganjal. Kepala pemerintahan masing-masing menyadari pentingnya meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah perbatasan. Butir-butir kesepakatan itu dihasilkan dalam Konsultasi Tahunan Ke-12 Malaysia-Indonesia, Rabu (22/11) di Kuching, Sarawak, Malaysia.
”Begitu banyak kemajuan mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan kerja sama perbatasan. Kedua pemerintah ingin terus meningkatkan lagi hubungan sehingga semakin banyak peluang dan potensi yang dapat direalisasikan,” ujar Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dalam konferensi pers bersama Presiden Joko Widodo.
Wartawan Kompas, Wisnu Widiantoro, dari Kuching melaporkan, isu perbatasan diulas secara khusus dalam lima poin kesepakatan. Prinsipnya, kedua negara menyadari pentingnya pembangunan dan keamanan di wilayah perbatasan. Untuk itu, kedua pemimpin sepakat menyelesaikan masalah perbatasan. Keduanya mendorong para pejabat terkait menerima solusi persoalan perbatasan yang masih belum selesai, terutama di Kalimantan Utara (Indonesia) dan Sabah (Malaysia).
Untuk menjamin keamanan di perbatasan, kedua negara sepakat memperluas dan menambah pos pengamanan. Kedua negara juga menyepakati dilakukannya normalisasi perdagangan lintas batas antara Tebedu-Entikong dan Tawau-Nunukan.
Kedua negara sepakat mendorong penyelesaian dokumen kesepakatan lintas batas Indonesia-Malaysia, yang diharapkan dapat ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2018.
Presiden Joko Widodo mengharapkan rancangan Border Crossing Agreement yang sudah selesai dibahas untuk segera ditandatangani, termasuk penyelesaian dokumen Border Trade Agreement.
Presiden mengapresiasi hubungan kedua negara yang semakin kokoh. Hal itu antara lain ditandai dengan peningkatan nilai perdagangan yang lebih dari 21 persen pada semester pertama tahun 2017.
Oktober lalu, Indonesia mulai mengekspor 25.000 ton beras ke Malaysia. Presiden Joko Widodo mengharapkan setiap tahun angka ekspor tersebut terus meningkat.
Berlangsung akrab
Pertemuan konsultasi ini bertepatan dengan ulang tahun ke-60 hubungan Indonesia-Malaysia. Laporan Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menyebutkan, pertemuan kedua pemimpin berjalan dengan lancar. Hal itu menandai hubungan bilateral di antara kedua negara dalam keadaan yang sangat baik.
Konsultasi Tahunan Ke-12 Malaysia-Indonesia dimulai dengan pertemuan terbatas antara Presiden Joko Widodo dan PM Najib. Dalam pertemuan terbatas itu, Presien didampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana.
Pertemuan dilanjutkan dengan forum yang lebih besar. Selain menteri yang disebut di atas, Presiden juga didampingi Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong, serta Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Sebelum menyampaikan pernyataan kepada media, keduanya menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama Malaysia-Indonesia di bidang pendidikan tinggi Islam oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia Idris Jusoh. Rangkaian pertemuan ini ditutup dengan jamuan santap siang bersama dalam suasana akrab.
Selain isu perbatasan, kedua negara juga membahas peningkatan kerja sama bidang perdagangan. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, kedua negara sepakat bersama-sama menghadapi kampanye negatif produk minyak sawit mentah asal Indonesia dan Malaysia. Kampanye negatif yang dimaksud terutama datang dari negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Mereka secara diskriminatif telah memberi penilaian buruk pada produk sawit asal Malaysia dan Indonesia.
”Kampanye negatif tentang sawit dari Uni Eropa bukannya berkurang, tetapi semakin meningkat. Salah satu kampanye negatif itu ditemukan pada maskapai penerbangan di Eropa. Untuk itu, kedua kepala pemerintahan memerintahkan menteri-menteri terkait untuk menyusun langkah-langkah strategis mengatasi hal tersebut. Sebab, produk sawit berperanan besar dalam perekonomian kedua negara,” tutur Enggartiasto.
Terkait isu kelapa sawit, Presiden Joko Widodo menyampaikan, kedua negara memiliki kerja sama baru yang sangat strategis, yaitu penguatan kemitraan untuk kelapa sawit melalui pembentukan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).
Indonesia telah menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Menteri CPOPC dengan mengundang sejumlah negara penghasil sawit lainnya. ”Kita harus bersatu melawan kampanye hitam terhadap kelapa sawit,” ucap Presiden. (NDY)
Editor:
Bagikan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.