Pekan Ini, Paus Berkunjung ke Myanmar-Bangladesh, Temui Pengungsi Rohingya

REUTERS/Jorge Silva

Seorang biksu berjalan melewati papan spanduk berisi sambutan selamat datang bagi Paus Fransiskus, yang akan berkunjung ke Myanmar, di Yangon, Myanmar, Minggu (26/11).

VATIKAN, MINGGU -- Paus Fransiskus melakukan kunjungan resmi ke Myanmar dan Bangladesh, 27 November-2 Desember, di saat dunia internasional mengecam pembersihan etnis yang dilakukan militer Myanmar terhadap warga Rohingya. Paus dijadwalkan akan bertemu dengan Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, juga pemimpin militer Myanmar, dan sekelompok warga Rohingya di Bangladesh.

Masyarakat internasional berharap Paus, yang selama ini berbicara keras terhadap ketidakadilan, akan melakukan hal serupa ketika menyentuh isu Rohingya. Namun, sejumlah pihak mengingatkan bahwa Paus merupakan tamu Pemerintah Myanmar dan dirinya harus mempertimbangkan risiko bagi umat Katolik yang minoritas di Myanmar.

Jumlah umat Katolik di negeri itu sekitar 659.000 jiwa. Myanmar berpenduduk sekitar 51 juta jiwa. "Bisa dikatakan, secara diplomatik, perjalanan ini sungguh menarik," kata juru bicara Vatikan, Greg Burke, ketika ditanya tentang apakah perjalanan keluar negeri Paus kali ini merupakan yang tersulit.

Komentator dari Jesuit Amerika, Thomas Reese, mengatakan, pembawaan Paus yang tidak kenal kompromi dalam membela mereka yang tertindas bisa menimbulkan risiko bagi minoritas Kristiani di Myanmar jika Paus terlalu jauh dalam membela warga etnis Rohingya dan mengecam pembersihan etnis di Negara Bagian Rakhine.

"Jika ia terlalu membela, akan menimbulkan risiko bagi umat Kristiani. Jika Paus diam terhadap persekusi yang terjadi di sana, dia akan kehilangan kredibilitas moral," kata Reese.

"Saya sangat mengagumi Paus dan keahliannya, tetapi seseorang seharusnya mengingatkannya terkait perjalanan ini," tulis Reese belum lama ini di kantor berita Religion News Service.

Penyebutan "Rohingya"

Kardinal Charles Bo dari Gereja Katolik Myanmar telah mengingatkan Paus soal penyebutan "Rohingya" yang ditentang oleh semua pihak di Myanmar. "Paus mempertimbangkan masukan ini dengan sangat serius. Kita lihat saja nanti," kata Greg Burke di Vatikan.

Sebelum ini, Paus Fransiskus beberapa kali menyebut kata Rohingya ketika ia mengecam "persekusi terhadap saudara-saudara kita Rohingya" dan mendesak agar kaum Rohingya mendapat hak penuh sebagai warga negara.

Pemerintah Myanmar dan juga mayoritas pemeluk Buddha di sana tidak mengakui Rohingya sebagai kelompok etnis. Mereka berkeras bahwa Rohingya merupakan migran Bengali dari Bangladesh yang hidup secara ilegal di Myanmar.

Pemerintah Myanmar menolak memberikan kewarganegaraan meskipun warga Rohingya telah bermukim selama beberapa generasi di negeri yang dulu disebut sebagai Burma itu.

Jalan keluar

Menteri Luar Negeri Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, mengatakan, Paus Fransiskus kemungkinan besar akan menyerukan jalan keluar yang lestari bagi warga Muslim di Rakhine.

"Saya berharap kaum Rohingya bisa kembali ke Myanmar, komunitas internasional menginginkan hal itu," kata Uskup Agung Dhaka, Kardinal Patrick D\'Rozario.

Situasi pasca persekusi yang dilakukan militer Myanmar terhadap warga Rohingya, Agustus lalu, terus memburuk. Lebih dari 620.000 warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Di negeri ini, mereka menempati kamp pengungsi yang minim fasilitas.

Pekan ini, utusan PBB menyatakan telah terjadi perkosaan dan kekerasan seksual yang masif terhadap perempuan dan para gadis oleh militer Myanmar yang bisa mengarah pada kejahatan perang dan genosida.

Kardinal Bo, yang ditunjuk Paus Fransiskus pada 2015, menghindari menyebut kekerasan terhadap warga Rohingya sebagai "pembersihan etnis". Ia menyatakan, respons militer "tidak proporsional". Ia juga mengatakan, terlalu prematur untuk memberi label pada kejadian itu.

Bo juga membela Suu Kyi sebagai satu-satunya harapan bagi demokrasi. Menurut Bo, kritik terhadap Suu Kyi tidak adil, dan ia menganggap Suu Kyi telah berupaya mengimplementasikan rekomendasi yang diberikan komisi independen pimpinan mantan Sekjen PBB Kofi Annan untuk memperbaiki peluang bagi penganut agama minoritas. (AFP/AP)