Perdana Menteri Inggris Theresa May (kanan) dan Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker tiba di Kantor Komisi Eropa, Brussels, Belgia, Senin (4/12), untuk menggelar perundingan Brexit. Perundingan antara May dan Juncker itu digelar pada hari tenggat yang ditetapkan untuk mencapai kesepakatan perceraian Inggris dari Uni Eropa (Brexit). Keduanya gagal mencapai kesepakatan.
Uni Eropa (UE) telah memberi tenggat kepada Theresa May pada Senin itu. Jika tiga isu utama perundingan Brexit—yang sudah dibahas selama sembilan bulan tanpa kemajuan berarti—tidak bisa diselesaikan pada Senin, tuntutan Inggris agar perundingan Brexit masuk ke tahap berikutnya terkait pasar tunggal Eropa tidak bisa diwujudkan. Ketiga isu utama itu mencakup perbatasan Irlandia Utara, biaya perceraian, dan nasib warga UE di Inggris.
Sebetulnya sejumlah sumber, baik di kubu Irlandia maupun Inggris, pada Senin malam sudah membocorkan kepada pers bahwa kedua pihak telah mencapai kesepakatan.
Dalam draf bocoran disebutkan bahwa Inggris akan menjamin tidak ada perubahan terkait aturan perdagangan ataupun bea cukai di Irlandia Utara, saat ini ataupun di masa depan, guna mendukung kerja sama Irlandia utara dan selatan dan menjaga Kesepakatan Damai Jumat Agung.
Namun, dalam jumpa pers seusai perundingan, May dan Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker menyampaikan bahwa mereka gagal mencapai kesepakatan. ”Terlepas dari upaya keras kami dan kemajuan signifikan yang telah dicapai kedua pihak, kami tidak mungkin mencapai kesepakatan,” kata Juncker.
Kegagalan itu membuat PM Irlandia Leo Varadkar, yang sebelumnya sangat optimistis, menyatakan sangat kecewa dan membatalkan jumpa pers. ”Saya sungguh terkejut dan kecewa, Pemerintah Inggris ternyata tidak mampu mengikat kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya,” ujar Varadkar.
DUP menolak
Rupanya, menjelang kesepakatan hampir tercapai, Partai Unionis Demokratik Irlandia Utara (DUP)—yang memiliki 10 kursi di parlemen Inggris dan saat ini menjadi bagian pemerintahan minoritas May—menolak kesepakatan tersebut. Tanpa dukungan DUP, pemerintahan May bisa jatuh.
DUP menolak semua kesepakatan terkait Irlandia Utara dan menentang status khusus yang akan membuat Irlandia Utara semakin dekat kepada Republik Irlandia serta menjauh dari Inggris. ”Kami tidak akan menerima semua bentuk peraturan yang berbeda, yang memisahkan Irlandia Utara secara ekonomi ataupun politik dengan wilayah lain di Inggris,” kata Pemimpin DUP Arlene Foster.
Ketika Inggris keluar dari UE pada 2019, ada sekitar 530 kilometer batas terluar (Irlandia Utara) yang menjadi satu-satunya perbatasan Inggris dengan UE. Selama 30 tahun, berlangsung konflik berdarah di wilayah itu antara pasukan Inggris dan milisi Irlandia Utara (IRA). Konflik itu dikenal dengan sebutan ”The Troubles” dan telah menewaskan 3.600 orang serta menyebabkan ribuan orang terluka.
Konflik berdarah tersebut bisa diselesaikan dalam Kesepakatan Damai Jumat Agung pada Mei 1998. Salah satu persyaratan penting kesepakatan itu adalah tidak adanya militer Inggris di perbatasan antara Irlandia Utara (Inggris) dan Republik Irlandia.
Sampai Oktober
Menanggapi kegagalan tersebut, Ketua Parlemen Eropa Guy Verhofstadt mengingatkan Inggris, jika tiga isu utama tidak terselesaikan, tak akan ada lampu hijau pada Oktober 2018.
Seluruh kesepakatan Brexit harus tercapai pada musim gugur 2018 agar setiap negara UE memiliki kesempatan untuk menyetujuinya di parlemen masing-masing sebelum tanggal final perceraian pada Maret 2019.
Pihak UE memberi kesempatan kepada Theresa May untuk menyelesaikan persoalan di dalam negerinya. Namun, mereka mengingatkan bahwa kini Inggris dan UE berkejaran dengan waktu untuk menyelesaikan semua poin perundingan.
