Oligarki Membelenggu Wakil Rakyat AS dari Republik
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F04%2FMON.jpg){kind=logo}
Simon Saragih, Wartawan Senior Kompas
Presiden AS Donald Trump sedang tersenyum. Dia menjanjikan mengundang-undangkan penurunan tarif pajak korporasi sebelum 2017 berakhir. DPR AS (House of Representatives) dan Senat AS dari Partai Republik sudah sukses mengegolkannya pada 16 November dan 2 Desember lalu. Tak satupun Demokrat yang setuju tetapi suara Demokrat tak memadai di dua badan legislatif.
Bereslah misi Republiken memuaskan pendukungnya walau menuai kritikan besar. Percuma lah untuk sementara segala debat tentang baik tidaknya penurunan tarif pajak korporasi, dari 35 persen menjadi 20 persen. Toh, sudah lolos di Kongres AS.
Hal menarik, mengapa lolos? Ada apa di balik itu semua? Mengapa Republiken tidak kritis?
Di situs harian AS yang bermarkas di Boston, The Globe and Mail, edisi 2 Desember, kolumnis John Ibbitson menuliskan artikel berjudul “U.S. tax reforms expose a Republican party held hostage by a few oligarchs”. Dia menuliskan Kongres AS dari Republik memang ambisius sekaligus tak acuh pada kritikan soal penurunan pajak yang kontroversial.
Dia tuliskan, kelompok Republiken sudah dibelenggu para oligarki. Dalam beberapa bulan terakhir beberapa kelompok orang terkaya AS yang rutin membiayai karir politik Republiken semakin frustrasi. Ini karena tidak ada kemajuan untuk menghapuskan Obamacare dan pengurangan pajak yang mengancam keuangan mereka, si kaum kaya pendukung itu.
“Setiap orang tahu saya sedang tidak senang,” kata pensiunan taipan minyak dan gas, Thomas Wachtell, kepada situs berita Politico, 5 Oktober. Wachtell mengatakan itu saat terjadi ketegangan antara Kongres AS dari Partai Republik dengan sekelompok donatur di Los Angeles bulan Oktober lalu.
“Anda tidak akan memiliki orang yang lebih simpatik pada Republiken ketimbang saya,” kata Wachtell seraya menambahkan bahwa, “Namun saya sudah penat menunggu karena tidak ada kemajuan.”
Presiden AS Donald Trump berbicara kepada para reporter sebelum meninggalkan Gedung Putih untuk lawatan ke New York, AS, 2 Desember 2017.
Kantor berita Associated Press melaporkan jaringan donor yang bermuara pada kekuatan Koch Bersaudara, salah satu keluarga terkaya AS, telah menyatakan sikap. Para donor ini marah pada upaya gagal menghapuskan Obamacare (Affordable Care Act). Pada pertemuan Oktober lalu mereka memberikan peringatan. Kegagalan meloloskan rencana penurunan pajak akan memiliki konsekuensi, yakni pendanaan dana kampanye politik partai konservatif itu akan terhenti.
Situs berita AS, Politico, edisi 5 Oktober menuliskan kalimat Wachtell pada pertemuan makan malam di rumah Robert Addison Day yang dihadiri belasan tamu. Wachtell menyampaikan pesan kepada Ketua Senat AS Mitch McConnell dengan kalimat, “Lakukan sesuatu.”
Peringatan ini mengancam aliran kocek ke Partai Republik yang akan menghadapi pemilu legislatif (midterm election) di tahun 2018. Para pejabat partai mulai was-was. Senator Republiken dari Negara Bagian North Carolina, Thom Tillis, mengawasi penggalangan dana untuk National Republican Senatorial Committee.
Kepada para koleganya dia mengatakan aliran dana sudah menurun setelah kegagalan pembatalan Obamacare, yang dimotori Senator Republiken asal Arizona, John McCain, pada 22 September lalu. Untuk pajak, McCain berbeda, dia mendukung.
Dana politik untuk Republiken yang terkumpul pada Juli dan Agustus hanya 2 juta dollar AS, setengah dari yang terkumpul pada Juni 2017. Republiken mulai grogi. Kekecewaan para donatur setelah kegagalan itu berentet. Kekecewaan juga disampaikan eksekutif sebuah perusahaan energi berbasis di Houston, Texas, Dan Eberhart. Dia juga jengkel dengan kegagalan pemberangusan Obamacare. Kekecewaan juga dinyatakan donatur Republiken, raja kasino Las Vegas Sheldon Adelson.
Bahkan sempat ada niat penggeseran atas tokoh Republiken yang tidak bisa “diatur”
Bruce Rastetter, pengusaha agribisnis dari Iowa juga mengatakan kepada dua senator asal negara bagian itu, Chuck Grassley dan Joni Ernst, bahwa ia tak akan membiayai lagi dana kampanye dua senator itu jika Republiken tidak berhasil meloloskan undang-undang baru soal penurunan pajak. Situs Politico menyebutkan banyak nama donatur lain Partai Republik yang menggerutu.
Tekanan dari para donatur ini juga muncul di situs berita harian Inggris, The Mail, edisi 5 Oktober. Sasaran kemarahan adalah Mitch McConnell, Senator Republiken asal Kentucky yang kini menjadi Ketua Mayoritas Senat AS. Bahkan Kepala Staf Wapres AS bernama Nick Ayers kepergok Politico saat memberi pesan pada donatur dengan kalimat, “Jangan sumbang jika mereka tidak bisa mendorong perubahan kepemimpinan.”
Ini merujuk pada niat menggeser posisi McConnell dan Ketua DPR AS, Paul Ryan. Ayers mengatakan, dia bicara bukan mewakili Wapres Mike Pence dan Presiden Trump. Akan tetapi ini hanya menegaskan, “Jika saya Anda, pasti akan melakukan hal serupa.”
Bahkan sempat ada niat penggeseran atas tokoh Republiken yang tidak bisa “diatur”. Tanpa aliran kas dari para oligarki, Republiken dalam risiko untuk kehilangan dominasi kursi DPR bahkan Senat AS pada pemilu legislatif 2018.
Akan menambah utang
Salah satu kebingungan soal pelolosan RUU penurunan pajak ini adalah risiko penambahan utang negara AS hingga 1,4 triliun dollar AS. Utang negara AS kini sudah berjumlah 20 triliun dollar AS. Utang akan bertambah jika pajak diturunkan. Dan ironisnya akan ada transfer kekayaan ke kelompok kaya dengan penurunan tarif pajak itu.
Masih ada yang mencoba berjuang seperti Senator Ron Johnson (Wisconsin) dan Senator Steve Daines (Montana). Keduanya mencoba memberi keberpihakan pada usaha kelas kecil walau penurunan pajak sudah lolos.
Hal ini lah yang membuat beberapa Republiken sempat berpikir bahwa prosesnya tidak akan semudah itu. Situs The Hill, Minggu (3/12), menunjukkan, masih ada yang mencoba berjuang seperti Senator Ron Johnson (Wisconsin) dan Senator Steve Daines (Montana). Keduanya mencoba memberi keberpihakan pada usaha kelas kecil walau penurunan pajak sudah lolos.
Juga ada Senator Susan Collins (Maine) yang menuntut pemberian perhatian bagi mereka yang terkena efek penurunan pajak bagi pembiyaan “health-care”.
Meski demikian, pengurangan pajak telah lolos di Senat pada hari Sabtu (2/12) dengan suara 51 berbanding 49. Ini melanjutkan pelolosan serupa pada 16 September di tingkat DPR AS dengan suara 227 berbanding 205.
Lolosnya penurunan pajak mengingatkan sebagian pihak pada janji kampanye Trump. Trump melakukan sedikit saja untuk kelas menengah dan tidak populer bagi pemilih, demikian Bloomberg, edisi 3 Desember.
Republiken memang bisa dikatakan sangat abai pada kepentingan orang biasa di AS. Mereka akan tetap melakukan itu, pengurangan pajak demi tujuan politik. “Kita tidak boleh gagal,” kata Senator Lindsay Graham dari Republiken saat menekankan bahwa rencana pelolosan undang-undang pajak ini lebih penting ketimbang isinya sendiri.
Para demonstran memprotes RUU "reformasi pajak" yang baru saja lolos di Kongres AS dalam aksi unjuk rasa di Los Angeles, AS, 4 Desember 2017.
Mereka bahkan sangat percaya diri melebih-lebihkan manfaat penurunan pajak dengan tujuan agar lolos. “Karena jika gagal akan mengecewakan donatur Republikan,” lanjut Bloomberg.
Ditambahkan, bahkan untuk Trump penurunan pajak itu akan memperkaya dirinya dan keluarga sekitar 20 juta dollar AS. Keuntungan untuk kerajaan bisnisnya dari penurunan pajak sekitar 1 miliar dollar AS. “Dia melakukan itu dengan melanggar janji kampanye, di mana saat kampanye dia katakan tidak akan ada pengurangan pajak, bahkan kelas kakap akan dipajaki. Trump juga mengatakan pengurangan pajak tidak akan menaikkan defisit anggaran pemerintah,” lanjut Bloomberg.
Seorang analis dari Kongres AS mengatakan, penurunan pajak akan menaikkan utang negara lebih dari 1 triliun dollar AS karena akan terjadi penurunan penerimaan negara dari pajak. Ini mengkhawatirkan AS karena penurunan penerimaan akan berfek pada pembiyaaan layanan kesehatan (Obamacare). Trump berjanji tidak akan mengutak-atik Obamacare. Akan tetapi pengurangan pajak akan memaksa pengurangan pembiayaannya.
“Pengurangan pajak bukan misi utama pendukungnya saat pemilu 2016, dan ini tidak akan menguntungkan kelas menengah, pekerja. Pengurangan pajak akan menurunkan potensi alokasi dana untuk bea siswa dan pembiayaan transportasi publik,” demikian Bloomberg mengkritik Trump.
Situs The Hill pada 3 Desember, menunjukkan betapa ngototnya kubu Republiken. Ketua DPR AS Paul Ryan bahkan mengatakan akan ada keuntungan bagi semua warga dari penurunan pajak . “Akan tetapi yang sesungguhnya akan mendapat keuntungan terbesar adalah kelompok khusus,” demikian dituliskan Ned Ryun mantan penulis bagi Presiden George W Bush. Ryun juga pendiri serta CEO American Majority di situs The Hill.
Di banyak negara di Eropa, pajak lebih dari 40 persen dari PDB, berdasarkan data 2015. Dan semua negara ini memberi keberpihakan pada kelompok kurang mampu di negaranya.
Kampanye penurunan pajak dari Republiken sangat gencar dan berani mendengung-dengungkan bahwa pajak di AS itu terlalu tinggi. Ini tidak benar. Lembaga bernama Tax Policy Center menegaskan bahwa total penerimaan negara AS dari pajak hanya 26 persen dari produk domestik bruto (PDB), di bawah rata-rata negara maju 34 persen.
Berdasarkan data dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Korea Selatan, Chile, Meksiko, dan Irlandia menerima pajak setara AS dalam perbandingan terhadap PDB. Di banyak negara di Eropa, pajak lebih dari 40 persen dari PDB, berdasarkan data 2015. Dan semua negara ini memberi keberpihakan pada kelompok kurang mampu di negaranya.
Kampanye juga dilakukan lewat para ekonom pro-Republiken seperti diberitakan situs The Business Insider, edisi 29 November. Hingga ada lebih dari 100 ekonom yang menyurati Kongres AS dengan petisi agar Kongres AS meloloskan penurunan pajak demi mendorong perekonomian.
Akan tetapi harian ini mencuatkan kecurigaan bahwa petisi ini hanyalah akal-akalan Partai Republik. Nama salah satu peneken adalah Gil Sylvia, disebutkan dari University of Georgia. Perwakilan universitas ini kepada The Intercept mengatakan nama itu tidak ada di universitas. Memang ada nama Gil Sylvia dari Oregon State University dengan status ahli ekonomi sumber daya kelautan. Akan tetapi nama ini tidak menjawab apakah dia turut meneken petisi.
Para demonstran memprotes RUU "reformasi pajak" yang baru saja lolos di Kongres AS dalam aksi unjuk rasa di Los Angeles, AS, 4 Desember 2017.
Di majalah Forbes edisi 2 Desember, disebut nama peneken lain Seth Bied, bukan seorang ekonom. Dia seorang pejabat rendah di Departemen Perpajakan Negara Bagian New York. Jubirnya mengatakan Bied lupa apakah pernah meneken petisi itu.
Ekonom lain yang meneken jauh dari sikap independen seperti ekonom dari sebuah perusahaan keuangan di Illinois. Satu lagi Peter E Kretzmer, ekonom di Bank of America. Nama lain yang dipertanyakan adalah James Miller III seorang pejabat di Americans for Prosperity, sebuah kelompok advokasi yang didorong oleh Koch Bersaudara. Ada lagi, Douglas Holtz-Eakin, Ketua American Action Forum, afiliasi American Action Network yang mendanai misi politik Paul Ryan.
Ekonom independen menolak
Faktanya ada 38 ekonom AS lainnya yang netral. Kepada mereka ditanyakan apakah penurunan pajak akan menaikkan aktivitas perekonomian. Mayoritas mengatakan sangat tidak setuju (19 persen), tidak setuju (33 persen), tidak pasti (36 persen). Dari ekonom ini tak satu pun yang mengatakan sangat setuju, dan yang setuju hanya 2 persen. Itulah hasil survei yang dilakukan sebuah lembaga di Chicago bernama Initiatives on Global Markets (IGM), sebuah lembaga bergensi dan didukung nama-nama besar yang independen.
Tentu ekonom Jan Hatzius dari Goldman Sachs setuju pajak dikurangi. Dia mengatakan kepada CNBC pada hari Selasa (28/11) bahwa ekonomi sedang bergairah dan akan terus bergairah. Situs Bloomberg edisi 30 November 2018 menuliskan bahwa cara lain mendorong pertumbuhan adalah dengan mendorong kaum miskin, bukan kaya.
Spanduk dengan foto Presiden AS Donald Trump dan penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner dibawa para demonstran yang menentang RUU reformasi perpajakan yang baru saja lolos di Kongres AS dalam aksi unjuk rasa dekat New York Stock Exchange di Manhattan, New York CIty, AS, 2 Desember 2017.
Bloomberg menuliskan bahwa AS harusnya belajar dari pengalaman negara-negara lain. Hasil studi Dana Moneter Internasional (IMF) di tahun 2015 memperlihatkan jika 20 persen kelompok termiskin di setiap negara mengalami kenaikan pendapatan maka akan akan terjadi peningkatan pertumbuhan selama lima tahun. Brazil menjadi contoh baik untuk itu seperti dituturkan oleh Era Dabla-Norris, salah satu penyusun hasil studi IMF itu. Brazil menolong warga termiskinnya lewat program Bolsa Família, berupa bantuan keuangan bagi keluarga yang anak-anaknya dibantu terkait pendidikan dan dapat vaksinasi.
Pola di China juga memperlihatkan hal serupa itu, kata Dabla-Norris. Benar bahwa di China ketimpangan makin meningkat sebab ada kelompok kaya semakin kaya. Akan tetapi standar kehidupan kelompok termiskin membaik, tidak merosot. Ini sangat membantu pertumbuhan makro China.
Namun bagi Republikan, tidak ada saran yang perlu didengar. Misi mereka satu, memuaskan para pendukung dana kampanye, oligarki. (REUTERS/AP/AFP)
