Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah wakil pemerintah di Asia Pasifik menyatakan, pemerintahan yang terbuka telah mendorong transparansi jalannya pemerintahan sekaligus mendorong lebih besar keterlibatan warga dalam proses pembangunan. Pemerintahan yang terbuka dinilai bukan pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk diterapkan pada zaman digital.
Hal itu mengemuka dalam Forum Pemimpin Asia Pasifik dalam Pemerintah yang Terbuka (APLF) di Jakarta, Kamis (14/12). Acara itu dihadiri perwakilan pemerintahan, masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan pembangunan lainnya dari 14 negara anggota Kemitraan Pemerintahan yang Terbuka di seluruh Asia Pasifik.
Menteri Kehakiman Georgia Thea Tsulukiani menyatakan, pelayanan terhadap warga dalam program pembangunan sekaligus proses-proses penyusunan program-program pemerintah berkembang berkat keterlibatan warga yang lebih besar dari masa sebelumnya. Tidak melulu di tingkat pusat atau kota-kota besar, sejumlah wilayah dari daerah pinggiran, bahkan di tingkat lokal, dapat ikut mendorong pembangunan yang lebih baik.
"Hal ini dirasakan warga kami di bagian Georgia barat. Keterlibatan itu membuat mereka bersemangat dalam bernegara. Pemerintah di tingkat lokal juga mendorong keterbukaan di tingkat pusat," ujar Tsulukiani.
Kondisi yang sama ditemui di Korea Selatan. Sebagaimana diungkapkan Wakil Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Korsel Iljae Kim, keterlibatan itu terasa nyata dengan dukungan teknologi informasi sejak penyusunan kebijakan hingga pengawasan terhadap program-program pemerintah.
"Kami mendapatkan usulan dan masukan dalam agenda nasional kami. Penggunaan teknologi, khususnya internet, menjadikan proses tersebut berlangsung lebih cepat," kata Kim seraya menegaskan sistem digital nyata-nyata ikut mempromosikan keterbukaan pemerintah.
Menteri Anggaran dan Manajemen Filipina Benjamin Diokno mengklaim, pemerintahan yang terbuka digunakan untuk menghindarkan perekonomian Filipina dari kondisi jebakan kelas menengah, yakni kondisi ketika sebuah negara gagal mencapai tahapan negara maju. Lewat pemerintahan terbuka, menurut Diokno, pemerintahnya menargetkan program pembangunan dan penciptaan lapangan kerja sehingga dapat mengurangi kemiskinan hingga 14 persen.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro yakin pemerintahan yang terbuka penting dan menjadi keharusan diterapkan. Lewat keterbukaan, komunikasi yang baik diharapkan terjalin antara pemerintah dan masyarakat sipil sehingga tercapai kesepahaman antara target dan capaian pembangunan.
Indonesia memiliki Open Government Indonesia, inisiatif yang mendorong dan memperluas praktik keterbukaan secara holistik dengan merangkum empat pilar utama keterbukaan, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inovasi. LAPOR! adalah salah satu aplikasi untuk saluran aspirasi dan pengaduan warga. (BEN)
