Antisipasi Korut, Anggaran Pertahanan Akan Ditambah

KCNA via REUTERS

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un (keempat dari kiri) menyampaikan pengarahan, bersama Ri Hong Sop (kedua dari kiri) dan Hong Sung Mu (kanan), mengenai program senjata nuklir dalam foto tanpa tanggal yang dirilis kantor berita Korea Utara, Korean Central News Agency (KCNA), di Pyongyang, Korut, pada 3 September 2017.

TOKYO, SABTU - Mengantisipasi ancaman dari Korea Utara, Pemerintah Jepang pada tahun depan menyiapkan anggaran pertahanan hingga 46 miliar dollar AS atau 5,19 triliun yen. Tambahan anggaran akan dimanfaatkan untuk memperkuat pertahanan antirudal. Salah satunya dengan membangun sistem pencegah rudal dari darat, Aegis Ashore, yang digunakan oleh Amerika Serikat.

Harian bisnis di Jepang, Nikkei, Sabtu (16/12), melaporkan, anggaran 5,19 triliun yen yang disisihkan untuk pertahanan itu tertulis dalam proposal anggaran awal tahun fiskal April 2018. Dengan anggaran ini, berarti Jepang memiliki anggaran pertahanan yang terus-menerus meningkat selama enam tahun berturut-turut. Pada tahun ini, anggaran pertahanan Jepang adalah 5,12 triliun yen.

Penambahan anggaran pertahanan antara lain dialokasikan untuk pembelian rudal jarak jauh yang berdaya jangkau 900 kilometer. Hal ini dikemukakan Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera, pekan lalu.

Rudal-rudal jarak jauh itu akan dibeli dari sejumlah perusahaan di AS. ”Akan dicoba rudal serangan bersama yang dipasang di pesawat tempur stealth F-35A. Rudal itu bisa ditembakkan hingga melampaui jangkauan ancaman musuh,” ujar Onodera.

Akan dicoba rudal serangan bersama yang dipasang di pesawat tempur stealth F-35A. Rudal itu bisa ditembakkan hingga melampaui jangkauan ancaman musuh.

Selain itu, menurut Onodera, anggaran juga akan dialokasikan untuk membiayai penelitian kemungkinan mempersenjatai pesawat tempur segala cuaca, Mitsubishi F-15J, milik Pasukan Bela Diri Udara Jepang dengan rudal jarak menengah milik AS.

KCNA/via REUTERS

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un (duduk) memantau uji coba penembakan rudal balistik Pukguksong-2 dalam foto yang tidak disebutkan tanggal dan lokasinya oleh kantor berita Korut, KCNA, yang merilis, Senin (22/5/2017).

Kantor berita Kyodo mengutip Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Jumat lalu, yang menegaskan pemerintah akan melakukan apa saja untuk melindungi rakyat Jepang dari ancaman Korea Utara (Korut). ”Kita akan memutuskan pertahanan apa yang perlu diperkuat,” kata Abe.

Langkah ini bertentangan dengan konstitusi pasifis Jepang yang melarang penggunaan kekuatan sebagai cara menyelesaikan perselisihan internasional.

Stop uji senjata

Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson, Jumat lalu, mendesak Korut untuk menghentikan semua uji coba senjata agar negara itu dan AS bisa bertemu membahas program rudal Pyongyang.

Pernyataan Tillerson tersebut berubah dari pernyataannya pada awal pekan ini yang menawarkan dialog langsung tanpa syarat. Pernyataan lunak Tillerson ini berbeda jauh dari posisi AS yang selalu meminta Korut menghentikan semua uji coba sebelum berunding. Gedung Putih membantah pernyataan lunak Tillerson dengan menyatakan bahwa sekarang bukan waktu untuk berunding.

Kini, Tillerson telah kembali pada sikap AS bahwa Washington hanya mau berunding jika Korut menghentikan pengembangan rudal dan senjata nuklirnya. ”Korut harus berusaha sendiri mencari cara untuk kembali berunding. Tekanan tidak akan kami hentikan sampai Korut melucuti nuklir,” ucap Tillerson dalam pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Ia mendesak China dan Rusia untuk menekan Korut dengan menerapkan langkah yang lebih jauh dari sanksi yang telah dijatuhkan DK PBB. Namun, Wakil Duta Besar China untuk PBB Wu Haitao mengingatkan, langkah yang melampaui sanksi DK PBB atau langkah unilateral dapat merusak persatuan DK PBB serta menodai hak dan kepentingan negara lain.

Duta Besar Korut untuk PBB Ja Song Nam menyampaikan, Korut tidak akan mengancam negara mana pun selama kepentingan Pyongyang juga tidak diganggu.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendorong dibangunnya kembali komunikasi dengan Korut, termasuk melalui jalur antarwarga dan militer-militer untuk mengurangi risiko kesalahpahaman yang dapat memperparah situasi hingga menjadi konflik. (REUTERS/AFP/LUK)