Austria Memasuki Era Baru
VIENNA, SENIN — Presiden Austria Alexander Van der Bellen, Senin (18/12), melantik Sebastian Kurz dan Heinz-Christian Strache sebagai Kanselir dan Wakil Kanselir Austria. Pelantikan ini menandai era baru koalisi pemerintahan berhaluan kanan. Sekitar 6.000 orang berunjuk rasa menentang pemimpin baru yang dinilai membawa paham Nazi.
Dalam usia 31 tahun, Kurz dari Partai Rakyat Austria (OVP) menjadi pemimpin termuda di dunia ketika populisme dan nasionalisme berkembang di Eropa. Dia berduet dengan Strache (48) dari partai ekstrem kanan, Partai Kebebasan Austria (FPO). Kurz dan Strache meraih dukungan suara besar dengan mengampanyekan keprihatinan terhadap gelombang kedatangan imigran ke Eropa sejak tahun 2015.
Koalisi baru itu sepakat untuk menghentikan imigran ilegal, memotong pajak, dan menentang sentralisasi Uni Eropa (UE). Kendati demikian, Kurz dan Strache menyatakan akan tetap pro-UE dan tidak akan menyelenggarakan referendum langsung terkait keanggotaan Austria di UE, sebagaimana yang pernah dilakukan Inggris.
Pelantikan di Istana Kerajaan Hapsburg pukul 11.00 waktu setempat diwarnai unjuk rasa sekitar 6.000 orang yang merasa khawatir dengan bangkitnya kembali pemerintahan seperti era Nazi. ”Selamat datang pengungsi”, begitu antara lain tulisan spanduk yang dibawa pengunjuk rasa.
Dibanding jumlah pengunjuk rasa tahun 2000 yang mencapai puluhan ribu orang dalam protes menentang masuknya FPO di koalisi pemerintahan, angka pengunjuk rasa kemarin sangat kecil. Kali ini juga tidak terdengar kritik di belahan Eropa.
Jerman dan Perancis, dua negara berpengaruh besar di UE, telah mengeluarkan pernyataan. ”Saya menginginkan kerja sama yang bagus dengan tetangga Austria. Kami akan mengikuti bagaimana kebijakan UE soal perkembangan Austria,” kata Kanselir Jerman Angela Merkel.
Saya menginginkan kerja sama yang bagus dengan tetangga Austria. Kami akan mengikuti bagaimana kebijakan UE soal perkembangan Austria.
”Perancis mengucapkan selamat pada Sebastian Kurz. Kanselir baru pada beberapa kesempatan menegaskan keterikatannya pada nilai-nilai Eropa dan proyek Eropa yang sedang diusung melalui program pemerintahannya,” ujar Alexandre Giorgini, wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Perancis.
Pangkas tunjangan
Sebelum dilantik, hari Minggu, Strache mengatakan, pemerintah baru akan memangkas tunjangan bagi pencari suaka. ”Tidak akan ada lagi para migran yang tidak pernah bekerja di sini atau tidak membayar sistem sosial mendapat kesejahteraan ribuan euro,” tulis Strache di akun Facebooknya yang mempunyai 750.000 pengikut. Unggahannya langsung mendapat 4.000 penyuka.
Saat ini, pemerintah memberikan tunjangan sebesar 845 euro per bulan kepada pencari suaka yang masuk ke Austria. Dalam kesepakatan baru, pemerintah koalisi akan memotong tunjangan itu menjadi 365 euro plus ”bonus integrasi” 155 euro.
Dalam pembagian kekuasaan kabinet koalisi, FPO mendapat jatah posisi strategis menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan. Adapun OVP memegang kebijakan ekonomi, termasuk menteri keuangan dan perekonomian, ditambah menteri kehakiman.
Strache secara spesifik menolak kedatangan Muslim. ”Mereka tidak mempunyai tempat di Eropa,” katanya, Jumat pekan lalu. Dalam soal imigran, dia sangat berseberangan dengan Merkel. Dia bahkan menyebut Merkel ”perempuan paling berbahaya di Eropa”.
Austria menjadi negara pertama di Eropa Barat yang memberi tempat partai kanan untuk memerintah. Partai Kebebasan di Belanda yang dipimpin Geert Wilders pernah juga menjadi partai pemenang kedua. Di Perancis, Front Nasional pimpinan Marine Le Pen juga berjaya, tetapi akhirnya kandas. Wilders menyebut naiknya Strache di pemerintah sebagai sebuah keberhasilan gemilang.
Kurz dan Strache membuat sejumlah program baru dan menyatakan akan tetap mendukung sanksi UE terhadap Rusia terkait isu Ukraina. Dalam hal ini, Kurz akhirnya berkompromi dengan apa yang dia tawarkan sebelumnya untuk mencabut sanksi kepada Rusia. Kendati demikian, kedua pemimpin baru ini bertekad akan secara aktif meringankan sanksi bagi Rusia.
Program penting ke depan lainnya yang akan mereka perjuangkan adalah mengakhiri secara definitif dukungan bergabungnya Turki ke dalam UE.
Tahun depan, Austria akan mendapat giliran memimpin UE. Kurz menginginkan kelak UE tak terlalu dominan dalam mengatur hal-hal yang seharusnya diserahkan kepada setiap anggota. (AFP/AP/REUTERS/RET)