Menyambut Eropa yang Makin Eksklusif
Para pengunjuk rasa pro-Uni Eropa menggelar demonstrasi di luar Gedung Parlemen, London, Inggris, Senin (11/9/2017), menentang pemungutan suara tentang Rancangan Undang-Undang untuk mengakhiri keanggotaan Inggris di Uni Eropa.
Tahun penuh pemilu telah dilalui Eropa dengan ”selamat”, dalam arti gelombang populisme yang mencemaskan berhasil diredam, meskipun tidak bisa dihilangkan. Namun, persoalan besar tetap menanti pada 2018 dengan makin dekatnya Brexit, melemahnya duo Perancis-Jerman, dan terpecahnya Uni Eropa dalam menyikapi reformasi internal.
Tahun 2017 merupakan tahun berat bagi UE. Serangan terorisme menerjang di sejumlah negara yang selama ini dianggap aman, seperti Inggris, Swedia, dan Jerman. Sementara itu, meski gelombang migran dan pengungsi berhasil ditekan, kehadiran lebih dari sejuta migran di Eropa telah menimbulkan reaksi balik yang mencemaskan, yaitu melejitnya popularitas partai-partai ekstrem kanan yang antimigran, anti-Muslim, dan anti-integrasi Eropa.
Tak mengherankan jika pelaksanaan pemilu di Eropa sepanjang 2017, yaitu di Belanda, Perancis, dan Jerman, menjadi sorotan internasional. Sungguh melegakan, pemenangnya adalah partai-partai yang pro-Eropa dan pro-integrasi. Namun, kenyataan bahwa partai-partai ekstrem kanan berhasil meraih kursi di parlemen nasional, bahkan di Austria ikut dalam koalisi pemerintahan, menjadi lampu kuning demokrasi.
Namun, pemilu di Jerman tak seperti yang diharapkan. Partai Kanselir Angela Merkel (koalisi Uni Demokratik Kristen/CDU dan Uni Sosial Kristen/CSU), meskipun meraih kursi terbanyak, tak mampu meraih mayoritas. Krisis politik kini terjadi di Jerman karena CDU/CSU masih berjuang memperoleh mitra koalisi untuk membentuk pemerintahan. Jika upaya membentuk koalisi dengan Partai Sosial Demokrat (SPD) gagal, kemungkinan akan terjadi pemilu baru pada 2018 dan upaya Merkel menjadi kanselir keempat kali bisa terganjal.
Dampaknya adalah pada dinamika kekuasaan di blok UE. Awalnya, duo Jerman-Perancis (Angela Merkel dan Presiden Emmanuel Macron) diharapkan bisa membawa blok ini lebih reformis dan makin terintegrasi. Terlebih, pada 2018, perundingan Brexit akan mencapai titik yang menentukan. Semua perundingan harus tuntas pada musim gugur 2018 demi memberi kesempatan bagi ke-27 negara untuk berkonsultasi dengan parlemen masing-masing.
Friksi sangat mungkin muncul karena kini blok UE terbelah antara kelompok Visegrad 4 (Polandia, Ceko, Slowakia, dan Hongaria) yang memiliki pemerintahan kanan dan sering mbalelo terhadap keputusan Brussels. Pendulum akan bergerak makin ke kanan dengan tambahan Austria dan kemungkinan Italia, yang akan melaksanakan pemilu pada Mei 2018, di mana partai ekstrem kanan terus memimpin.
Semakin kuatnya kelompok ini terlihat pada KTT UE, 14 Desember lalu. Penolakan kubu Visegrad menampung pengungsi Suriah berdasarkan kuota diam-diam mendapat banyak dukungan. Jika negara-negara yang satu visi dengan Visegrad kian banyak, pengaruh duo Jerman-Perancis yang biasanya jadi lokomotif percepatan di blok itu akan melemah.
Salah satunya adalah gagasan reformasi ekonomi dari Macron, untuk membentuk anggaran khusus bagi zona euro, sehingga ketika ada guncangan, mata tunggal euro tak terdampak. Gagalnya Jerman membentuk pemerintahan membuat usulan Macron itu—meski dibahas khusus—kehilangan momentum.
Pasca-Brexit
Salah satu pekerjaan rumah besar bagi UE adalah mendefinisikan hubungannya kembali dengan Inggris pasca-Brexit. Fase pertama perundingan telah berhasil dilalui dengan menuntaskan tiga isu utama, yaitu biaya perceraian yang harus dibayar Inggris, isu perbatasan Irlandia Utara, dan nasib sekitar 3 juta warga UE di Inggris. Fase berikutnya adalah masa depan perdagangan Inggris-UE.
Secara mengejutkan Inggris menyatakan tak akan masuk pasar tunggal Eropa ataupun bea cukai bersama. Inggris lebih memilih kerja sama perdagangan model Kanada. Kerja sama model ini tidak saja meliputi perdagangan bebas, tetapi juga mencakup soal keamanan. Namun, perkembangan terakhir menunjukkan, cetak biru yang diusulkan May tak didukung parlemen Inggris. Lewat voting, kubu oposisi unggul 309-305 akibat membelotnya sejumlah anggota Konservatif.
Artinya, mulai kini, parlemen mengontrol perundingan dengan menjadi pemberi ”kata akhir”. Setiap poin perundingan yang disepakati Inggris-UE harus dikonsultasikan kembali oleh May kepada parlemen. Posisi ini membuat segala kemungkinan terbuka, apakah Inggris akan keluar dengan soft Brexit (tetap terkoneksi dengan UE), hard Brexit (sepakat independen dari UE), atau bahkan walkout dari perundingan.
Dengan demikian, fase kedua akan lebih alot bagi kedua pihak. Di pihak Inggris, May membutuhkan dukungan solid dari kubu Konservatif dan juga anggota kabinetnya untuk membawa satu pesan ke meja perundingan. Sementara di kubu UE, suara yang bulat sangat dibutuhkan. Konsep perdagangan Inggris pasca-Brexit adalah bisa menjalin perdagangan langsung dengan setiap anggota UE dan target penetrasi adalah negara-negara di Eropa timur.
Jika perundingan fase kedua gagal, pertanyaannya, apakah kesepakatan atastiga isu utama di fase awal tetap berlaku? Ini juga akan menjadi tarik-menarik alot dan keras.
Dengan segala dinamika yang menghadang, UE kembali akan memasuki tahun yang penuh tantangan. Satu hal yang pasti, wajah Eropa kini berubah menjadi semakin eksklusif. Kebijakan yang makin keras dan ketat terhadap migran dan pengungsi, juga kebijakan keamanan dan perbatasan, akan menjadi prioritas blok. Di saat pengaruh duo Jerman-Perancis melemah, pendulum akan makin berayun ke kanan. (MYRNA RATNA)
