Pemimpin oposisi Rusia, Alexei Navalny, berjalan bersama pendukungnya, Senin (25/12), di Moskwa, setelah Komisi Pemilu Rusia menolak keikutsertaannya dalam pemilihan presiden tahun 2018. Navalny kemudian menyerukan agar pendukungnya memboikot pemilihan tersebut.
Seperti yang dikhawatirkan para pendukungnya, Komisi Pemilu Rusia melarang Navalny (41) untuk mencalonkan diri sebagai kandidat independen dalam pilpres, Maret 2018.
Alasannya, Navalny sudah didakwa oleh pengadilan dalam kasus penggelapan uang meski hukumannya ditangguhkan. Navalny dijatuhi hukuman pada 2013 karena dituduh menggelapkan anggaran daerah Kirov sebesar 270.000 dollar AS.
Navalny mengaku dirinya tidak bersalah dan menganggap tuduhan ini merupakan rekayasa untuk mengganjalnya sehingga tidak bisa mencalonkan diri.
Pengadilan HAM Eropa tahun lalu mengecam keputusan itu karena dinilai tidak adil. Mahkamah Agung Rusia kemudian memerintahkan pengadilan ulang. Sidang pengadilan ulang menjatuhkan hukuman yang sama.
UE mempertanyakan
Ketua Komisi Pemilu Ella Pamfilova mengatakan kepada Navalny, ”Mungkin kami tertarik jika melihat Anda bisa berkompetisi, tetapi dakwaan terhadap Anda membuat Komisi Pemilu harus melarang hal itu.”
Uni Eropa (UE) memberikan respons dengan mempertanyakan keputusan Komisi Pemilu Rusia yang melarang Navalny mengikuti pilpres. ”Hal itu menimbulkan keraguan serius atas keberagaman politik di Rusia,” ungkap Layanan Tindakan Eksternal UE, Selasa.
Navalny mengecam keras Komisi Pemilu Rusia. ”Anda bukan robot. Anda manusia yang merdeka. Sekali ini dalam kehidupan Anda, cobalah melakukan hal yang benar,” ucapnya.
Navalny lantas menyerukan kepada pendukungnya untuk memboikot pemilu. ”Kami tahu hal seperti ini bisa terjadi sehingga kami melanjutkan dengan rencana berikutnya. Kami menyerukan boikot,” ujarnya.
Menurut Navalny, pilpres 2018 bukan pemilihan riil. ”Pemilu ini hanya untuk Putin dan kandidat yang dipilihnya,” ujarnya.
Ia mengatakan, kantornya di sejumlah kota akan dipakai sebagai sarana untuk menyerukan boikot dan memonitor partisipasi pemilih pada hari pemungutan suara, 18 Maret 2018.
Kremlin, Selasa, langsung bereaksi. Otoritas penegak hukum diminta untuk mengkaji apakah seruan boikot melanggar aturan atau tidak. ”Seruan boikot memerlukan studi yang teliti guna menentukan apakah seruan itu melanggar hukum atau tidak,” kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, kepada wartawan.
Tidak membahayakan
Dengan terganjalnya Navalny, Presiden Vladimir Putin yang sudah menyatakan bakal mencalonkan diri untuk keempat kalinya tidak akan menemui rival politik yang berarti. Hampir semua kandidat yang sudah disetujui Komisi Pemilu adalah mereka yang tidak membahayakan posisi Putin.
Dalam sejumlah jajak pendapat, popularitas Putin tetap tinggi, sekitar 80 persen. Ia diyakini akan memperpanjang masa kekuasaan enam tahun lagi, sampai dengan 2024, saat usianya 72 tahun. Putin akan menjadi presiden terlama dalam sejarah Rusia setelah Joseph Stalin.
Menghadapi pemilu 2018, kemarin, Putin meminta otoritas keamanan untuk memonitor aktivitas sejumlah perusahaan di media sosial yang dicurigai berupaya memengaruhi politik domestik Rusia. Ia tak menyebut nama-nama perusahaan itu, tetapi menyatakan prihatin dengan aktivitas mereka.
Rusia selama ini dituduh ikut campur dalam pemilihan umum di sejumlah negara, antara lain AS, tetapi Putin menyangkal keterlibatan Kremlin.
Bulan lalu, Putin menandatangani undang-undang yang mengizinkan otoritas Rusia menyatakan media asing sebagai agen asing. Hal ini merupakan respons atas perlakuan Pemerintah AS terhadap media Rusia.
Rusia sebelumnya mengatakan, Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) dan Voice of America (VOA), keduanya organisasi yang didukung AS, sebagai agen-agen asing. (AP/AFP/REUTERS/ATO/MYR)
