Ilustrasi: Menlu RI Retno LP Marsudi berbincang dengan Menlu Tunisia Khemaies Jhinaouni, di kantor Kemlu Tunisia di Tunis, Senin (2/10/2017).
TUNIS, SELASA — Demonstrasi merebak di sedikitnya 10 kota di Tunisia, Senin (8/1), untuk menolak kenaikan pajak dan harga kebutuhan yang diterapkan pemerintah untuk mengurangi defisit dan krisis ekonomi. Seorang pengunjuk rasa tewas di kota Tebourba, sekitar 40 kilometer sebelah barat Tunis.
Pemerintah Tunisia berjanji sesegera mungkin mengurangi tekanan ekonomi yang dirasakan warga dan dijadikan alasan utama gerakan massa sepanjang awal pekan ini. Unjuk rasa itu jauh lebih kecil dibandingkan aksi protes pada akhir 2010 yang menggulingkan pemimpin autokrat Zine al-Abidine Ben Ali pada tahun 2011 dan menjadi awal Musim Semi Arab.
Demonstrasi awal pekan ini merebak sebagai bentuk protes warga atas naiknya harga-harga kebutuhan dan tarif pajak. Kebijakan itu diambil pemerintah untuk mengurangi defisit keuangan negara yang telah berujung pada krisis perekonomian di Tunisia.
”Warga harus mengerti bahwa situasi ini memang luar biasa dan mereka harus tahu bahwa negeri ini tengah menghadapi kesulitan. Namun, kita harus percaya bahwa tahun 2018 ini akan menjadi tahun sulit yang terakhir bagi seluruh warga Tunisia,” kata Perdana Menteri Tunisia Youssef Chahed kepada media, kemarin.
Chahed menyatakan, demonstrasi secara damai diizinkan di Tunisia, tetapi pihaknya tidak menoleransi kekerasan. Seorang pria demonstran berusia 43 tahun di Tebourba tewas dalam unjuk rasa. Kementerian kesehatan menyebutkan, ia mengalami gangguan pernapasan kronis dan tewas akibat sesak napas setelah menghirup gas air mata.
Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Tunisia, Khelifa Chibani, mengungkapkan, sedikitnya 44 pengunjuk rasa ditangkap polisi karena membawa senjata tajam, seperti pisau, sehingga dianggap membahayakan. Mereka ditangkap, antara lain, juga karena terlibat pembakaran sejumlah bangunan pemerintah dan pertokoan. Demonstran juga membakar kantor kepolisian.
Kemarahan warga meledak sejak awal tahun ini. Pemicu terbesar adalah kebijakan pemerintah per 1 Januari perihal pemberlakuan kenaikan harga bahan bakar dan sejumlah barang. Kenaikan juga berlaku untuk pajak kendaraan, tarif telepon, tarif internet, hingga tarif menginap di hotel. Kenaikan itu menjadi bagian dari kesepakatan otoritas dengan pihak asing pemberi pinjaman.
Kubu oposisi yang turut ambil bagian sebagai inisiator demonstrasi bersikeras tetap akan melanjutkan aksi mereka. Hal itu akan dilakukan sampai tuntutan-tuntutan mereka dipenuhi. Partai utama oposisi, Partai Front Populer, menyatakan tuntutan utama mereka adalah dianulirnya anggaran yang telah disahkan per awal tahun ini, termasuk kenaikan harga-harga itu. (REUTERS/AFP/BEN)
