Kesepakatan ini menumbuhkan harapan bahwa pemerintahan baru Jerman bisa terbentuk pada April mendatang.
”Kami, Sosial Demokrat, telah sepakat memberikan rekomendasi kepada kongres partai agar memberikan mandat pada pimpinan partai untuk melakukan negosiasi membentuk pemerintahan. Ini hasil yang luar biasa,” kata Schulz.
Meski demikian, kubu SPD masih harus memperoleh ”lampu hijau” dari internal partai. SPD akan melakukan voting terhadap semua poin yang ada dalam cetak biru pada 21 Januari nanti.
Jika lampu hijau diperoleh, kedua kubu akan melanjutkan perundingan formal dan menegosiasikan dengan lebih rinci setiap isu, termasuk pembagian kekuasaan. Namun, jika SPD tidak memperoleh lampu hijau dari partai, kubu Merkel hanya memiliki sisa opsi membentuk pemerintahan minoritas atau melaksanakan pemilu baru.
Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier kepada para diplomat asing mengatakan, tertundanya pembentukan pemerintahan belum pernah terjadi sebelumnya. Akan tetapi, Jerman memiliki konstitusi yang jelas untuk menghadapi situasi seperti itu.
”Oleh karena itu, pihak-pihak yang bertanggung jawab, baik di institusi maupun partai, harus menyadari bahwa tanggung jawab yang mereka miliki bukan hanya kepada partainya sendiri atau terhadap masa depan politik mereka, melainkan selalu ada tanggung jawab untuk Eropa, untuk kemitraan, untuk bisa diandalkan, untuk terlibat dengan politik internasional,” kata Steinmeier.
Merkel yang telah berkuasa selama 12 tahun dan disegani di level internasional berupaya keras agar negosiasi ini berhasil. Ketidakpastian politik bukan saja akan menggerus popularitasnya, melainkan juga menggerus pengaruh Jerman di dunia internasional, termasuk Uni Eropa.
Ketua Partai Uni Sosial Demokrat (CSU) Horst Seehofer menyatakan, pemerintahan Jerman bisa terbentuk pada April.
Kesepakatan
Berdasarkan cetak biru, kedua pihak sepakat untuk tidak menaikkan pajak. ”Kami sepakat anggaran yang seimbang dan tanpa utang baru.”
Selain itu, kedua pihak juga berupaya untuk secara bertahap menghapus ”pajak solidaritas” yang diterapkan pada tahun 1990 setelah terjadi reunifikasi Jerman, untuk membantu negara-negara bagian yang miskin di wilayah timur.
Untuk kebijakan luar negeri, Jerman akan membatasi ekspor senjata dan mengakhiri secepatnya penjualan senjata kepada negara-negara yang terlibat dalam konflik di Yaman. Mereka juga akan mengekang proses keanggotaan Turki di UE.
Jerman juga akan semakin menguatkan hubungannya dengan Perancis, termasuk mendukung gagasan Presiden Perancis Emmanuel Macron untuk membentuk anggaran khusus bagi zona euro.
Sebelumnya CDU/CSU dan SPD telah sepakat menghapus rencana pengurangan emisi karbon 40 persen sampai tahun 2020. Mereka juga sepakat membuat undang-undang yang mendorong penerimaan migran yang memiliki keterampilan.