Dari Perlucutan Kekuasaan Badan Spionase sampai Kecaman atas Ucapan Rasis Trump

REPRO THE KOREA TIMES/KSP

Berita utama The Korea Times, Senin, 15 Januari 2018.

JAKARTA, KOMPAS — Media-media cetak di mancanegara menurunkan berita utama seputar persoalan domestik negara sampai persoalan internasional, mulai dari perlucutan kekuasaan badan mata-mata Korea Selatan untuk menyelidiki kasus spionase dalam negeri sampai pada tenggelamnya kapal tanker Iran di Laut China Selatan.

Harian The Korea Times, salah satu dari tiga surat kabar Korea Selatan berbahasa Inggris yang tertua (terbit tahun 1960), menurunkan berita utama berjudul ”Spy agency to be stripped of espionage cases” (Kekuasaan badan mata-mata menyelidiki kasus-kasus spionase domestik dilucuti).

Pemerintah Korea Selatan mengumumkan serangkaian langkah untuk mereformasi badan mata-mata negara itu dan mendelegasikan beberapa fungsi investigasi lembaga itu kepada polisi sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Sesuai rencana reformasi untuk menata ulang tiga lembaga penyidik di Korea Selatan, National Intelligence Service (NIS) tidak lagi diizinkan untuk menyelidik kasus-kasus spionase domestik atau mengumpulkan informasi tentang politisi dan warga negara.

REPRO SHANGHAI DAILY/KSP

Berita utama Shanghai Daily, Senin, 15 Januari 2018.

Harian Shanghai Daily, surat kabar China berbahasa Inggris yang terbit di Shanghai, menurunkan berita utama berjudul ”Oil Burning at Sea After Tanker Sinks” (Minyak Terbakar di Laut Setelah Tanker Tenggelam). Berita itu dilengkapi dengan foto.

Kapal tanker minyak Iran yang terbakar di lepas pantai Shanghai tenggelam di Laut China Selatan, kemarin, atau delapan hari setelah tanker itu terbakar menyusul tabrakan dengan sebuah kapal kargo.

Sebelumnya, seorang pejabat Iran mengatakan, tidak ada harapan untuk menyelamatkan sekitar 30 awak kapal tanker yang hilang sebelum tanker itu tenggelam.

Tanker Sanchi yang membawa 136.000 ton minyak mentah ringan dari Iran hangus terbakar setelah bertabrakan dengan kapal kargo CF Crystal yang terdaftar di Hong Kong, sekitar 300 kilometer sebelah timur muara Sungai Yangtze, 6 Januari lalu.

REPRO USA TODAY/KSP

Berita utama USA Today, Senin, 15 Januari 2018.

USA Today edisi Senin, 15 Januari 2018, menurunkan berita berjudul ”African diplomats decry Trump’s ’racist’ remarks” (Diplomat Afrika mengecam ucapan ’rasis’ Trump).

USA Today, surat kabar harian Amerika Serikat yang bertiras 958.784 eksemplar (cetak) dan 2.477.194 (cetak dan digital) yang menyasar pasar kelas menengah, melaporkan, komentar Presiden AS Donald Trump tentang negara-negara Afrika dan Haiti memicu kecaman dari sekelompok duta besar negara-negara di Afrika untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Trump menyebut mereka ”keterlaluan, rasis, dan xenophobia.” Mereka menuntut Trump mencabut ucapannya dan menyampaikan permintaan maaf.

Samantha Power, yang menjabat Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pemerintahan Presiden Barack Obama, berbagi pernyataan para duta besar itu di Twitter-nya. ”Whoa. Saya belum pernah melihat pernyataan seperti ini, yang disampaikan langsung oleh negara-negara Afrika kepada Amerika Serikat,” tulis Samantha.

Pernyataan tersebut dikeluarkan pada Jumat (12/1) malam waktu setempat. ”Kami khawatir dengan tren yang berlanjut dan berkembang dari Pemerintah Amerika Serikat terhadap Afrika dan orang-orang keturunan Afrika, yang merendahkan Benua Afrika dan orang-orang berkulit berwarna.”

REPRO THE BANGKOK POST/KSP

Halaman muka The Bangkok Post, Senin, 15 Januari 2018.

Sementara itu, harian The Bangkok Post, surat kabar berbahasa Inggris yang terbit pertama kali tahun 1946, menurunkan berita utama berjudul ”PM plots path to post-election power”. Berita utama itu memuat pernyataan Perdana Menteri Thailand  Prayut Chan-o-cha menjelang pemilihan umum. Prayut Chan-o-cha, yang sebelumnya Panglima Militer Thailand, mengambil alih kekuasaan pemerintah pada Mei 2014 dari Yingluck Shinawatra.

”Saya harus berubah karena saya bukan lagi seorang tentara. Saya adalah seorang politikus yang dulunya seorang tentara,” kata Jenderal Prayut.

Sedikitnya dua partai politik besar, Demokrat dan Pheu Thai, bereaksi positif terhadap pernyataan Prayut dan melihatnya sebagai jaminan bahwa pemilihan nasional yang tertunda, yang dijadwalkan digelar November 2018, akan terealisasi.