Penduduk lokal di Marib, Yaman, Jumat (23/2), melihat sisa-sisa rudal balistik milisi Houthi yang berhasil dirontokkan oleh sistem pertahanan udara koalisi pimpinan Arab Saudi. Ada dugaan bahwa Iran memberi pasokan senjata untuk milisi Houthi.
NEW YORK, RABU — Wakil tetap pemerintah Amerika Serikat, Perancis, Inggris, dan Jerman untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, Iran tidak memenuhi ketentuan soal embargo. Mereka menuding Teheran memasok peluru kendali dan pesawat nirawak untuk pemberontak Houthi di Yaman.
Sebagai catatan, keempat negara itu—bersama dengan Rusia dan China—terlibat dalam kesepakatan nuklir dengan Iran pada 2015. Terkait dengan kesepakatan itu, secara berkala tim ahli PBB menerbitkan penilaian mereka atas kepatuhan Iran pada syarat-syarat yang ditetapkan. Kepatuhan itu dibutuhkan untuk pencabutan sanksi.
Syaratnya, antara lain, Iran mengizinkan tim internasional memantau program nuklir dan persenjataan Iran.
Pada pertengahan Mei 2018, Pemerintah AS akan membuat aturan baru soal pencabutan sanksi. Presiden AS Donald Trump pernah mengatakan tidak akan menandatangani aturan itu sampai ada pembahasan ketentuan baru soal nuklir Iran.
Sementara para wakil Eropa pernah menyatakan akan tetap pada perjanjian 2015. Pada tahun yang sama, PBB menetapkan embargo senjata untuk Yaman.
Menjelang pembahasan aturan baru itu, diterbitkan laporan dari tim ahli PBB yang menyimpulkan Iran tidak mematuhi embargo. Teheran disebut tak mencegah pasokan persenjataan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Houthi. Tim ahli PBB menyebut kegagalan Iran itu mengakibatkan risiko serius pada keamanan dan stabilitas kawasan.
Para wakil tetap itu meminta Iran segera menghentikan segala aktivitas yang berpotensi melanggar ketentuan. Mereka menekankan, serangan rudal Houthi ke Arab Saudi dapat memperluas cakupan konflik, dari konflik lokal menjadi konflik kawasan.
Namun, Wakil Tetap Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia tidak sepakat dengan pernyataan itu.
Menurut dia, kajian mereka tidak utuh dan mudah diperdebatkan. Kesimpulan yang diambil tidak bisa diverifikasi dan tidak dikuatkan fakta pendukung. Ia pun mengingatkan, penerapan resolusi PBB akan menimbulkan bahaya dan mengacaukan keadaan yang sudah tidak menentu di Yaman.
Koalisi Saudi
Yang menarik, terkait konflik Yaman, baik tim ahli maupun wakil tetap AS, Inggris, Perancis, dan Jerman, tidak menyinggung keterlibatan koalisi Saudi. Mereka hanya meminta para pihak yang terlibat dalam perang Yaman mematuhi Hukum Humaniter Internasional serta membuka akses bantuan dan barang komersial melalui pelabuhan dan bandara.
Hampir semua bandara dan bandara Yaman masih diblokade koalisi Saudi. Selain memblokade, koalisi Saudi rutin membombardir Yaman dengan alasan menarget Houthi.
Serangan udara oleh koalisi Saudi masih terus berlangsung. Dalam serangan udara ke Saada, Selasa (27/2), 5 warga Yaman tewas dan 14 warga lainnya terluka. Koalisi Saudi juga membidik distrik Sohar, salah satu wilayah yang dikontrol Houthi. Setidaknya 10.000 warga tewas sejak konflik meletus di Yaman.
Sementara di Sanaa, sejumlah dokter menawarkan perawatan kesehatan gratis. Sebagian layanan yang ditawarkan tidak bisa dijangkau warga Yaman akibat kerusakan sejumlah infrastruktur layanan publik. Selain itu, blokade Saudi membuat aneka kebutuhan, termasuk obat-obatan, tidak bisa masuk atau setidaknya sangat terbatas.
Selain alasan itu, banyak warga Yaman tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan karena tidak punya uang untuk membayar layanan kesehatan. Perang membuat banyak orang tidak menerima upah selama bertahun-tahun. Rial Yaman juga semakin tidak bernilai karena inflasi melonjak selama perang. ”Saya datang ke sini (layanan kesehatan gratis) karena tidak mampu ke rumah sakit,” kata Mohammed Fuad, seorang pasien.
”Keuangan kami sangat buruk dan tidak ada penghasilan. Karena itu, kami menyediakan klinik amal,” kata Mohammed al-Aqabi, pemimpin relawan itu.
