Tim ahli senjata kimia Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mengenakan masker gas memegang kantong plastik berisi sampel dari salah satu lokasi serangan senjata kimia yang diduga terjadi di lingkungan Ain Tarma di Damaskus, Suriah, pada Kamis, 29 Agustus 2013.
Tim panel PBB juga mendapat laporan adanya bukti penjualan senjata Korut ke Myanmar, seperti senjata konvensional, termasuk peluncur roket dan rudal darat ke udara yang merupakan tambahan untuk sistem rudal balistik. Hasil investigasi tim
panel dilaporkan kantor berita The Associated Press, 2 Februari. Ini membuktikan bahwa Korut meremehkan sanksi PBB yang melarang kerja sama penjualan minyak dan gas serta rudal balistik dengan Myanmar dan
Suriah.
Dalam laporan setebal lebih dari 200 halaman itu juga dipaparkan bahwa Korut secara ilegal mengekspor komoditas yang membuatnya kaya dengan meraup keuntungan hingga hampir 200 juta dollar AS. Keuntungan itu diperoleh hanya dalam waktu sembilan bulan pada 2017.
Laporan itu juga membeberkan temuan panel terkait senjata kimia di Suriah. Amerika Serikat dan Barat menuding Suriah menggunakan senjata kimia di wilayah yang dikuasai kelompok bersenjata, termasuk di Damaskus, Ghouta. Namun, hal ini dibantah oleh pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Laporan tim panel yang dibuat untuk Dewan Keamanan PBB itu akan dipublikasikan pada pertengahan Maret 2018 dengan menyertakan bukti baru kerja sama Korut dan Suriah yang terjalin sejak 2008. Menurut sumber informasi tim panel, delegasi teknis dari Korut berkunjung ke Suriah pada Agustus 2016. Delegasi Korut ini terlibat dalam pengiriman katup dan termometer khusus yang digunakan dalam program senjata kimia.
”Teknisi-teknisi Korut bekerja di fasilitas senjata kimia dan rudal di daerah Barzeh, Adra, dan Hama,” sebut laporan itu.
Bantahan
Namun, Pemerintah Suriah membantah laporan tim panel itu. Bantahan Suriah juga dilampirkan dalam laporan itu dengan pernyataan kutipan dari Suriah. ”Tak ada perusahaan teknis Korut di Suriah. Hanya ada sejumlah individu warga Korut di Suriah, tetapi untuk urusan olahraga. Mereka terikat kontrak individual untuk melatih atletik dan senam,” sebut Suriah.
Sampai saat ini, tim panel ahli menyatakan belum menerima satu pun bukti dokumen yang mendukung bantahan Suriah itu. Mereka juga belum menerima daftar nama orang-orang Korut yang berkunjung ke Suriah untuk alasan pelatihan itu.
Tim panel juga masih menyelidiki kegiatan pejabat Korut di Suriah untuk Korporasi Perdagangan Pembangunan Pertambangan Korea (KOMID), Ryu Jin. Ia adalah salah satu individu yang masuk daftar hitam sanksi PBB. Di dalam surat resmi untuk Mayor Jenderal Ali Salim di Biro Persediaan Militer Suriah, Ryu Jin menuliskan namanya sebagai jenderal.
KOMID merupakan pedagang senjata utama di Korut dan pengekspor barang-barang dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk rudal balistik dan senjata konvensional.
Terkait dengan pengiriman barang ke Korut, tim panel juga menyelidiki pengapalan dari perusahaan China, Cheng Tong Trading Co Ltd, yang berhasil dicegat negara-negara anggota PBB pada 2015 dan 2017. Tujuan kapal-kapal barang dari China itu ke Damaskus, Suriah. Ada 13 kapal kontainer yang penuh dengan ubin tahan asam untuk ”lantai” seluas 5.000 meter persegi. Ubin untuk ukuran seluas ini biasanya dipakai untuk proyek industri.
Hasil analisis dari ubin itu menyimpulkan, ubin-ubin itu digunakan untuk kegiatan di ruang bersuhu tinggi. Namun, ada hasil analisis lain yang menyebutkan material ubin itu bisa juga digunakan untuk membuat batu bata untuk dinding di bagian dalam ruangan pabrik kimia. Ryu Jin juga mengirimkan kabel serat optik dan bantalan bola ke Suriah.
Penyelidikan terhadap sejumlah pengiriman senjata yang tak dilaporkan dan kerja sama dengan perusahaan yang sedang dikenai sanksi PBB 2010-2017 membuktikan bahwa embargo senjata tidak efektif karena masih saja ada pengiriman material untuk program rudal balistik dan senjata kimia. Selama ini Perusahaan Corst Korut bertindak atas nama Komite Ekonomi Kedua, yang mendapat sanksi PBB, untuk mengirim barang-barang ”terlarang” ke Suriah.
Untuk mendukung kecurigaan itu, pada Juli 2017, tim panel itu pernah menerima dokumen bukti bahwa Corst mengirimkan barang terlarang ke peneliti di Dewan Penelitian Studi Ilmiah di Suriah. Lembaga itu merupakan lembaga pemerintah yang mengembangkan dan memproduksi senjata nonkonvensional hingga urusan pengiriman. (AP/LUK)
