WASHINGTON DC, KAMIS — Senat Amerika Serikat, Rabu (28/2), mengeluarkan rancangan undang-undang tentang hubungan AS dengan Taiwan. RUU tersebut mengizinkan pejabat AS di semua tingkat melakukan perjalanan ke Taiwan untuk bertemu dengan mitra mereka di Taiwan serta mengizinkan pejabat tinggi Taiwan untuk memasuki AS dan bertemu dengan pejabat AS. Tak hanya itu, RUU tersebut juga mendorong ekonomi Taiwan dan perwakilan budaya untuk melakukan bisnis di AS.
Senat meloloskan RUU itu dengan suara bulat. RUU itu pun sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat AS bulan Januari lalu, juga tanpa tentangan. RUU tersebut kini hanya membutuhkan tanda tangan Presiden AS Donald Trump untuk resmi menjadi UU.
Pejabat Gedung Putih belum menanggapi saat ditanya apakah Trump akan menandatangani RUU itu. Tidak biasa bagi seorang Presiden AS untuk memveto RUU yang telah diloloskan dengan suara bulat.
Langkah Senat AS mendapat apresiasi otoritas Taiwan yang berjanji untuk memperdalam kerja sama dengan AS. Kementerian Luar Negeri Taiwan mengucapkan terima kasih kepada Senat AS atas dukungan suara bulat untuk RUU terse-
but serta memuji sikap Pemerintah AS yang semakin bersahabat dan terbuka terhadap Taiwan.
”Kementerian Luar Negeri Taiwan akan terus mengembangkan hubungan kerja sama yang lebih substantif dengan Amerika Serikat, untuk mempromosikan nilai bersama kedua belah pihak dan kepentingan yang saling menguntungkan,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Taiwan.
Kantor Kepresidenan Taiwan mengatakan, AS adalah sekutu internasional yang paling penting dan memperkuat hubungan lebih lanjut. AS tidak memiliki hubungan formal dengan Taiwan, tetapi terikat oleh undang-undang untuk membantu Taiwan mempertahankan diri dan merupakan sumber utama senjata.
Ancam stabilitas
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri China belum berkomentar terkait RUU Senat AS tersebut. China justru memperingatkan bahwa hal tersebut dapat mengancam stabilitas di Selat Taiwan.
Beijing menganggap Taiwan sebagai provinsi dan bagian integral dari ”satu China”. Beijing pun menilai Taiwan tidak memenuhi syarat untuk melakukan hubungan antarnegara. Atas apa yang dilakukan oleh Taiwan, Beijing sepertinya tidak akan ragu menggunakan kekuatan untuk membawa pulau Taiwan berada di bawah kendali China.
China sendiri terus mengatakan bahwa Taiwan adalah isu paling sensitif dalam hubungan China dengan Washington. Hubungan China dengan Taiwan kian memburuk sejak pemilihan Presiden Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik yang pro-kemerdekaan pada tahun 2016.
China mencurigai Tsai ingin mendorong kemerdekaan formal, yang merupakan peringatan merah bagi pemimpin Partai Komunis di Beijing, meskipun Tsai mengatakan bahwa dia ingin mempertahankan status quo dan berkomitmen untuk menjamin perdamaian.
