MANILA, SENIN — Kesepakatan eksplorasi gas antara Filipina dan China di Reed Bank, Laut China Selatan, bakal tidak sah atau ilegal jika China tak mengakui hak kedaulatan Filipina di area tersebut. Hal ini diingatkan Hakim Agung Antonio Carpio dalam wawancara di televisi ANC, Senin (5/3).
Pekan lalu, pejabat di Manila mengungkapkan adanya rencana kerja sama eksplorasi gas antara Filipina dan China di dua area di Laut China Selatan (LCS). Masalah kedaulatan sama sekali tak disinggung. Padahal, Reed Bank diklaim oleh kedua pihak.
Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) telah memutuskan area itu berada di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina. Namun, China bersikukuh, area tersebut masuk di dalam wilayah yang kerap mereka sebut ”sembilan garis putus- putus” di peta berdasarkan hak sejarah mereka.
Carpio, salah seorang hakim senior Mahkamah Agung (MA) Filipina, mengatakan, tidak ada masalah bagi menteri energi Filipina berunding dengan perusahaan minyak milik pemerintah China, CNOOC, yang dijajaki sebagai subkontraktor. ”Tak masalah sepanjang CNOOC akan mengakui area itu sebagai zona ekonomi eksklusif kita,” kata Carpio.
”Namun, hal itu menjadi masalah karena CNOOC tidak akan mengakui (yurisdiksi Filipina),” tambahnya.
Dalam wawancara itu, Carpio berbicara sebagai pakar hukum internasional dan penganjur utama ketegasan klaim kedaulatan maritim Filipina. Dia adalah salah seorang ahli hukum yang terlibat dalam gugatan melawan China di Mahkamah Arbitrase Internasional, Den Haag, pada 2013 sampai Filipina memenangi klaimnya tahun 2016.
China merupakan penanda tangan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS). Namun, mereka tidak pernah mau mengakui putusan PCA.
”Ganjalannya selalu pada sikap bergeming China bahwa kita mengakui hak kedaulatan mereka,” kata Carpio.
Menurut hakim agung ini, seharusnya Pemerintah Filipina tidak bisa melakukan hal itu lagi karena konstitusi sudah jelas menyatakan, pemerintah harus melindungi kekayaan maritim dan zona ekonomi eksklusif.
Reed Bank merupakan area eksplorasi yang dikelola perusahaan Filipina, PXP Energy Corp. Perusahaan ini diminta mengevaluasi cadangan gas di blok itu. Aktivitas mereka dihentikan Kementerian Energi Filipina pada akhir 2014 terkait pengajuan kasus ke PCA. PXP telah berbicara dengan CNOOC tentang kemungkinan kerja sama eksplorasi dan pengembangan, tetapi keputusan PCA telah menghentikan negosiasi mereka.
Carpio mengatakan, pihak mana yang seharusnya mengumpulkan pajak juga merupakan isu penting.
Pekan lalu, juru bicara kepresidenan Harry Roque mengatakan, kemungkinan adanya kesepakatan antara Manila dan Beijing harus disetujui dengan sebuah perusahaan, bukan dengan Pemerintah China. Hari Senin lalu, ia menyebutkan, Filipina dan China akan menandatangani kesepakatan kerja sama eksplorasi dan pengembangan di Reed Bank.
(REUTERS/RET)
