Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter Cayetano (kiri) berjabatan tangan dengan Menlu dan Penasihat Negara China Wang Yi dalam jumpa pers bersama di Diaoyutai State Guesthouse, Beijing, China, Rabu (21/3).
BEIJING, RABU — Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter Cayetano, Rabu (21/3), berada di Beijing, China, untuk membicarakan peluang proyek pembangunan bersama di Laut China Selatan. Hal ini terjadi di tengah meredanya ketegangan di antara kedua negara atas sengketa perairan Laut China Selatan.
Cayetano bertemu dengan Menlu China Wang Yi pada Rabu. Ia kemudian dijadwalkan menemui Wakil Presiden China yang baru, Wang Qishan.
China dan Filipina sejak lama bersitegang mengenai kepemilikan sejumlah pulau dan karang di Laut China Selatan. Selain Filipina, anggota ASEAN yang bersengketa dengan China dalam klaim kawasan perairan Laut China Selatan adalah Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
Kompas
Peta China dan Filipina.
Pada 2016, China menolak putusan Mahkamah Internasional yang mementahkan klaim Beijing atas kawasan Laut China Selatan. Filipina membawa kasus terkait sengketa Laut China Selatan itu ke mahkamah internasional beberapa tahun sebelumnya. Ketika itu, Filipina di bawah pemerintahan Presiden Benigno Aquino III.
Sejak berkuasa pada 2013, Presiden Xi Jinping mengambil sikap tegas dalam isu-isu terkait kedaulatan China. Dalam sidang parlemen China, Selasa, Xi menyatakan tidak akan menyerahkan satu inci pun wilayah negara itu.
Sebelum berangkat ke Beijing, Cayetano pada Selasa mengatakan, Filipina dan China akan mendiskusikan area kerja sama yang luas. Namun, sebagaimana disampaikan situs berita daring Rappler, Cayetano tidak memberikan penjelasan detail mengenai kerja sama tersebut.
Menurut Cayetano, sengketa wilayah akan didiskusikan dalam konteks bagaimana kedua pihak berupaya memperbaiki situasi. China dan Filipina sedang berusaha untuk menemukan kerangka kerja yang dapat diterima bersama sehingga memungkinkan keduanya melakukan eksplorasi gabungan meski mereka tetap tidak bersepakat terkait sengketa perairan Laut China Selatan. Berbeda dengan Aquino, Presiden Rodrigo Duterte selama ini mengambil kebijakan yang mendorong kerja sama lebih erat antara Manila dan Beijing. (ap/ATO)
