Penumpang dan komuter, Selasa (3/4/2018), berdesakan menunggu di Stasiun Kereta Api Gare de Lyon, Paris, Perancis. Kepadatan itu merupakan dampak pemogokan massal serikat pekerja. Pemogokan itu akan jadi pemandangan rutin karena serikat pekerja menetapkan akan mogok selama dua kali setiap minggu hingga Juni, memprotes rencana pemerintah menghilangkan beberapa manfaat pekerja KA.
Otoritas Perusahaan Kereta Api Nasional Perancis (SCNF) menyebutkan, selama pemogokan, hanya sekitar 12 persen kereta api cepat yang beroperasi. Adapun untuk kereta antarwilayah, hanya 20 persen yang beroperasi. Gangguan juga terjadi di lintasan kereta Eurostar yang menuju Inggris dan Jerman.
Media-media lokal menyebut peristiwa tersebut sebagai ”Selasa hitam”. ”Ini benar-benar bencana. Kami ini cuma jadi korban. Kami ini harus mencari nafkah,” kata penumpang komuter, Aziza Fleris (56), di Paris.
Status khusus
Para pekerja memprotes rencana pemerintah mereformasi aturan kepegawaian kereta api. Pemerintah akan menghapus status khusus karyawan kereta api yang sudah dinikmati selama beberapa dekade, yaitu jaminan pekerjaan seumur hidup.
Status khusus tersebut diberlakukan karena kereta api dianggap sebagai pilar esensial bagi infrastruktur negara dan pelayanan publik.
Namun, pemerintahan Macron menganggap hak istimewa itu tak bisa dipertahankan lagi seiring dengan globalisasi, kompetisi, dan otomatisasi. Selain itu, Uni Eropa juga meminta semua negara anggota untuk memberi ruang pada kompetisi di bidang kereta api yang disubsidi pemerintah, paling lambat pada 2020. Status khusus yang dinikmati SCNF dianggap tidak akan bisa bersaing dengan para kompetitor swasta.
Menteri Transportasi Elizabeth Borne mengatakan, aturan itu akan diberlakukan bagi pegawai baru, sedangkan status pegawai lama tidak berubah. Borne juga menegaskan reformasi tidak bisa ditangguhkan.
Utang besar
Perusahaan kereta api Perancis, SNCF, saat ini menanggung beban utang 46,6 miliar euro atau 57,5 miliar dollar AS. Biaya operasi SNCF juga 30 persen lebih mahal dibandingkan seluruh kereta api di Eropa. ”Kami ingin terbebas dari budaya mogok negeri ini,” ujar Gabriel Attal, juru bicara partai Macron, Republique en Marche.
Namun, gabungan serikat pekerja Perancis menuduh Macron berupaya menghancurkan kereta api publik melalui ideologi yang dogmatis. Mereka khawatir rencana reformasi SNCF yang merupakan milik negara itu akan mengubah perusahaan tersebut menjadi swasta.
Terkait utang SNCF yang sangat banyak, ketua serikat pekerja terbesar di Perancis, Philippe Martinez, menyalahkan pemerintahan sebelumnya, Presiden Francois Hollande, yang dianggap lebih memprioritaskan pengembangan kereta api cepat dengan ongkos yang sangat tinggi. ”Kami mendukung perusahaan nasional. Kami tidak mau diswastanisasi. Jadi, tergantung pemerintah. Kami bersedia berdiskusi,” ujar Martinez.
