Warga kasta terendah di India, Dalit, berunjuk rasa sambil membakar ban dan memblokir arus lalu lintas selama pemogokan nasional di Ahmedabad, India, Senin (2/4/2018). Warga Dalit memprotes perintah dari pengadilan tinggi negara yang melemahkan upaya perlindungan hukum untuk komunitas mereka yang terpinggirkan.
Markas polisi dibakar dan jalur kereta api diblokir setelah Mahkamah Agung memutuskan pelarangan penangkapan para tersangka pelaku diskriminasi terhadap warga dari kasta Dalit, 20 Maret lalu. Gejolak kekerasan meluas hingga ke sejumlah kota, seperti Rajasthan, Uttar Pradesh, Jharkhand, Punjab, dan Bihar.
Menteri Dalam Negeri India Rajnath Singh menjelaskan, pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi sudah memberikan petisi peninjauan kembali atas putusan MA itu. Mereka meminta MA mengubah putusan yang memicu aksi protes itu.
Putusan MA menyebutkan, ketentuan hukum yang akan mengatur penahanan terhadap mereka yang memperlakukan kasta Dalit dengan diskriminatif dan tindak kekerasan harus disertai dengan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat pemerintah terkait. Putusan MA juga melarang penahanan mereka yang dituding sebagai pelaku.
Dalit merupakan kasta terendah di India dan kerap memperoleh perlakuan diskriminatif, segregasi, boikot sosial, dan tindak kekerasan lain. Warga Dalit bahkan dilarang berkontak secara fisik atau sosial dengan warga dari kasta yang lebih tinggi. Bahkan bayangan tubuh mereka saja tidak boleh sampai terlihat berdekatan dengan bayangan tubuh orang dari kasta lain. Populasi warga Dalit besar, mencapai seperempat atau 200 juta jiwa dari total jumlah populasi India, yaitu 1,3 miliar jiwa.
Pekerjaan rendahan
Akibat sistem kasta Hindu itu pula, warga Dalit terpaksa mencari penghasilan dari pekerjaan rendahan dan yang dianggap kotor oleh kasta yang lain, seperti membersihkan toilet, menguliti hewan mati, dan mengurus pemakaman. Mereka juga tidak diperbolehkan masuk ke kuil untuk beribadah dan tidak boleh belajar teks-teks agama.
Perlakuan diskriminatif terhadap Dalit sudah tak bisa ditoleransi dan harus dilawan. Mantan menteri di Uttar Pradesh dan politisi dari Dalit, Mayawati Das, mendukung aksi protes itu karena tindak kekerasan terhadap Dalit tak bisa dibiarkan. Hingga akhir 2016, sekitar 90 persen dari 145.000 kasus terkait Dalit masih menunggu proses sidang. Sampai saat ini belum ada tindak lanjut.
Aturan hukum menjadi harapan warga Dalit mendapat jaminan keamanan. Aturan khusus bagi warga masyarakat yang mengalami marjinalisasi yang disahkan pada 1989, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, dibuat untuk melindungi kelompok masyarakat seperti Dalit yang mengalami pelecehan dan kekerasan. Namun, para pemimpin Dalit menyesalkan aturan hukum itu justru seperti tidak berguna karena meningkatkan ancaman serangan dan kekerasan terhadap warga kasta Dalit.
Pekan lalu, ada seorang pemuda Dalit yang sehari-hari bekerja sebagai petani di Gujarat dipukuli habis-habisan hanya karena memelihara seekor kuda. Bagi masyarakat India, kuda merupakan simbol kekuatan, kekuasaan,
dan kesejahteraan, serta status sosial. (REUTERS/AFP/AP/LUK)
