Polisi India memukuli seorang warga Dalit yang turut dalam unjuk rasa di Ahmadabad, India, Senin (2/4/2018). Kekerasan meletus di India menyusul unjuk rasa itu. Warga Dalit memprotes putusan Mahkamah Agung yang melemahkan perlindungan hukum untuk komunitas terpinggirkan.
Sekitar 5.000 warga Dalit turun ke jalan dan membakar dua rumah tokoh dari Dalit, yakni anggota parlemen negara bagian dan mantan anggota parlemen.
”Kami sudah menangkap para tersangka yang membakar kedua rumah dan melakukan kekerasan lain. Sudah kami berlakukan jam malam dan akan diturunkan 600-700 aparat keamanan tambahan,” kata Abhimanyu Kumar dari Pemerintah Distrik Karauli.
Pembakaran rumah dan tindak kekerasan lain itu menyusul gelombang protes besar-besaran di sejumlah wilayah di India yang diikuti puluhan ribu warga Dalit, Senin lalu. Aksi protes berbuntut gejolak kekerasan itu muncul setelah Mahkamah Agung memutuskan melarang penahanan segera para tersangka pelaku kekerasan dan diskriminasi terhadap warga Dalit.
Kekerasan itu menyebabkan sembilan orang tewas. Ajakan untuk turun ke jalan itu disebarkan oleh organisasi kelompok masyarakat Dalit, kasta terendah di India yang selama ini kerap mengalami perlakuan tak adil dan kekerasan.
Di India, jumlah penduduk Dalit tak sedikit, sekitar 200 juta dari 1,25 miliar jiwa total jumlah penduduk India. Karena ada di kasta terbawah, warga Dalit tidak boleh menikmati semua yang dinikmati oleh kasta-kasta di atasnya. Pekerjaan warga Dalit juga sebagian besar pekerjaan ”kotor” yang tidak akan dilakukan kasta lain, seperti membersihkan toilet atau mengurus hewan mati.
Jelang pemilu
Aturan hukum menjadi harapan warga Dalit untuk mendapat jaminan perlindungan. Namun, putusan MA membuyarkan harapan mereka karena MA justru melemahkan hukum yang bisa melindungi masyarakat kasta rendah. MA, bulan lalu, tidak memperbolehkan penangkapan dan penahanan secara langsung para tersangka yang menyerang atau melakukan kekerasan pada warga Dalit dan kelompok masyarakat marjinal lain.
Pada waktu itu, MA beralasan tujuan pelarangan itu adalah untuk mengantisipasi adanya kasus palsu. Masyarakat Dalit menilai alasan itu hanya buatan MA saja. Kini, para pemimpin dan tokoh Dalit khawatir posisi warga Dalit akan semakin terancam.
Menjelang pemilihan yang diagendakan berlangsung sebelum 29 Mei mendatang, tindakan diskriminatif dan kekerasan menjadi isu politik. Partai Bharatiya Janata dari sayap kanan yang kini sedang berkuasa menuding partai-partai oposisi sengaja membuat suasana rusuh dengan memancing gelombang protes Dalit di sejumlah wilayah.
Untuk ”mengambil hati” warga Dalit, pemerintahan Partai Bharatiya Janata mengaku telah menyampaikan petisi yang meminta MA untuk mencabut atau mengubah putusannya.
Harian Times of India menyebutkan Perdana Menteri India Narendra Modi mengingatkan bahwa pemerintahannya selalu memperjuangkan perdamaian dan kebersamaan, khususnya untuk kelompok masyarakat paling miskin di India. ”Kita sudah berjalan sesuai ajaran Babasaheb Ambedkar (tokoh Dalit yang juga merumuskan konstitusi India),” kata Modi. Ini kali pertama Modi menyinggung isu sensitif ini secara langsung.
Untuk menenangkan massa, Menteri Dalam Negeri India
Rajnath Singh mengumumkan kepada publik pengadilan tinggi bersedia mendengarkan kembali kasus yang sudah diputuskan di tingkat MA. ”Saya memberikan jaminan kepada rakyat, pemerintah justru mau memperkuat aturan hukum yang melindungi masyarakat termarjinalisasi,” ujarnya. (AFP/LUK)
