(Dari kanan) Presiden Dewan Eropa Donald Tusk berbicara dengan PM Kroasia Andrej Plenkovic, PM Hongaria Viktor Orban, dan Kanselir Austria Sebastian Kurz dalam sebuah pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa di Bruxelles, tanggal 23 Maret 2018.
BRUSSELS, JUMAT -- Friksi yang makin keras antara negara-negara eks Eropa Timur dan Brussels, membuat Uni Eropa, Jumat (27/4/2018) megeluarkan senjata ampuhnya untuk menekan negara-negara itu, yaitu anggaran.
Bagi UE, apa yang terjadi di negara-negara Eropa timur itu telah mengarah pada nasionalisme sempit yang mengancam nila-nilai fundamental UE, seperti prinsip-prinsip demokrasi.
UE pada Desember lalu menjatuhkan sanksi kepada Polandia dengan mengaktifkan Pasal 7 Traktat Uni Eropa karena menilai terjadi ancaman sistemik terhadap independensi peradilan di Polandia. Polandia diberi waktu untuk memperbaiki sistem peradilannya.
Terpilihnya kembali Viktor Orban sebagai PM Hongaria juga semakin memperkuat pembangkangan kubu ini. Orban yang berhaluan kanan terus mengembangkan kebijakan nasionalistik yang mengancam pluralisme. Selain menentang keras kebijakan Brussels soal pengungsi, semasa kampanye Orban menyerukan pada rakyatnya untuk menjaga "kemurnian" identitas Hongaria agar tak tercampur dengan migran. Ketua HAM PBB menyebut ucapan Orban sebagai "rasis".
Rencananya, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker— yang didukung oleh Jerman, Perancis dan negara-negara Eropa kaya lain—akan mengumumkan rancangan anggaran 2021-2027 pada Rabu (2/5/2018) depan.
"Persyaratan akan melekat di situ, karena UE melihat ada sejumlah pemimpin yang mempermainkan nilai-nilai. Ancaman ini lebih besar bagi UE dibandingkan Brexit," kata seorang pejabat senior UE.
Ditolak
Para pejabat Eropa merasa yakin, upaya mereka untuk menekan pembangkangan kubu Visegrad, khususnya Hongaria dan Polandia, akan behasil. Setidaknya semua gugatan Orban mengenai kuota pengungsi dan juga langkah untuk menyingkirkan hakim senior telah ditolak oleh Mahkamah Eropa.
Namun, kelompok oposisi Hongaria melihat langkah UE terlalu lunak. Mereka menuntut UE menyelidiki penyalahgunaan anggaran UE yang dimanfaatkan para pebisnis yang dekat dengan Orban.
Dibandingkan dengan Hongaria, Polandia lebih responsif melihat reaksi Brussels. Partai berkuasa di Polandia, Partai Keadilan, telah mengganti perdana menteri mereka agar lebih kooperatif dengan Brussels dan bisa terhindar dari sanksi yang akan berpengaruh pada ekonomi mereka.
Beberapa pemimpin Eropa timur lainnya juga telah mendesak Warsawa untuk "lebih lunak" karena sikap Polandia ataupun Hongaria akan berdampak terhadap anggaran negara mereka juga. (AFP/REUTERS)
