Mahathir Mohamad tidak pernah benar-benar pergi dari pentas politik Malaysia setelah pensiun pada 2003. Ia aktif menjungkalkan dua penggantinya, Abdullah Badawi dan Najib Razak. Kini, ia malah kembali berkuasa sepenuhnya. Dalam upacara yang tidak sampai 30 menit pada Kamis (10/5/2018) malam, Mahathir dilantik menjadi Perdana Menteri ke-7 Malaysia.
Setelah PM ke-4 Malaysia yang berkuasa pada 1981-2003 dilantik, banyak pertanyaan dilontarkan. Salah satunya soal nasib dua mantan muridnya, Anwar Ibrahim dan Najib Razak. Di masa pemerintahannya dulu, Mahathir memang menjadi mentor politik bagi keduanya. Anwar dan Najib yang awalnya berkawan selagi muda itu, sama-sama ditarik Mahathir ke pusat kekuasaan.
Belakangan, Anwar dipenjarakan Mahathir pada 1998 dan sejak itu tidak berhenti masuk-keluar penjara. Sementara Najib mulus perjalanannya sampai menjadi PM periode 2009-2018.
Dalam rangkaian kampanye pemilu 2018, Mahathir berulang kali menyinggung soal kedua mantan muridnya itu. Untuk Anwar, ia menjanjikan pengampunan penuh. Setelah Pakatan memastikan kemenangan pada Rabu (9/5/2018), Mahathir kembali menegaskan janji itu. "Kami akan meminta pengampunan penuh untuk Anwar. Setelah itu, Anwar bisa kembali ke politik," kata dia.
Mahathir menyebut pengampunan untuk Anwar akan diurus Juni 2018. Sangat penting untuk mengurus pengampunan bagi Anwar. Sebab, syarat mutlak untuk menjadi PM di Malaysia adalah menjadi anggota parlemen. Jalan tercepat Anwar untuk kembali ke parlemen adalah dengan menjadi senator yang ditunjuk kepala negara Malaysia, Yang Di Pertuan Agung. Jika tidak ditunjuk, ia harus menunggu pemilu 2023 untuk masuk ke parlemen.
Sementara untuk Najib, Mahathir menegaskan tidak akan ada membalas dendam. Akan tetapi, ia memastikan hukum akan ditegakkan. "Siapa pun yang melawan hukum, harus siap menanggung konsekuensinya," kata dia sembari menolak menegaskan maksud pernyataannya itu, meski ditanya berulang kali.
Selama berbulan-bulan, Mahathir dan sejumlah pihak menuding Najib korupsi. Salah satu tuduhannya terkait lembaga investasi Malaysia, 1MDB. Penegak hukum di berbagai negara sedang memproses dugaan korupsi 1MDB. Sementara Kejaksaan Agung Malaysia berulang kali menyatakan tidak ada yang salah dengan Najib. Dalam berbagai kesempatan, Najib juga menyatakan tidak melakukan kesalahan apa pun terkait lembaga investasi pemerintah itu.
Tantangan lain yang akan dihadapi Mahathir adalah mewujudkan janji menghapus pajak pelayanan pemerintah sebesar 6 persen. Pakatan berjanji penghapusan akan dilakukan dalam 100 hari sejak Pakatan resmi memerintah. "Saya sangat ingin melihat janji itu terpenuhi. Bagaimana cara mereka menghapus pajak yang memberikan 40 miliar ringgit ke APBN dan menjanjikan tambahan belanja?" kata Hamzah Zainuddin, mantan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Malaysia.
Sementara mantan Ketua Mahkamah Agung Malaysia Abdul Hamid Mohamad menyebut Mahathir PM pertama yang mengintervensi sistem hukum Malaysia. Abdul menyatakan Mahathir beberapa kali memengaruhi proses pemilihan hakim agung.
Bagaimana cara mereka menghapus pajak yang memberikan 40 miliar ringgit ke APBN dan menjanjikan tambahan belanja?
Ia mengaku khawatir kebiasaan mengintevensi hukum itu akan kembali terulang kali ini. Padahal, Mahathir berulang kali menyatakan akan menghormati hukum dan membiarkan semua hal sesuai hukum.
Banyak orang mengingat Mahathir sebagai penguasa yang keras. Pemenjaraan Anwar hanyalah salah satu jejak kerasnya Mahathir pada lawan politik. "Saya yakin Tun M (panggilan Mahathir) sudah berubah. Dia mau duduk dengan Anwar dan Lim Kit Siang yang dulu dimusuhi. Dia mau menziarahi Nik Omar yang semasa hidupnya sangat keras pada Tun M," kata Arlen (31), penduduk pinggiran Kuala Lumpur yang memilih Pakatan Harapan di pemilu 2018. (RAZ)