Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad terlihat di layar video dalam acara Konferensi CEO The Wall Street Journal di Tokyo, Jepang, Selasa (15/5/2018).
KUALA LUMPUR, SELASA Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim (70) berpeluang bebas pada Rabu (16/5/2018). Pembebasan itu akan menjadi awal Anwar kembali ke panggung politik.
Dewan Pengampunan Kerajaan Malaysia dijadwalkan menggelar rapat pada Rabu siang di Putrajaya, pusat pemerintahan Malaysia. Pengampunan kerajaan akan menghapuskan kesalahan Anwar dan menyebabkan ia kembali layak aktif di politik. ”Semua dokumen untuk pengampunan kerajaan sudah lengkap,” kata anggota Partai Keadilan Rakyat (PKR), Sivarasa Rasiah.
PKR merupakan partai bentukan Anwar dan kini secara resmi dipimpin istrinya, Wan Azizah Wan Ismail. Pada pemilu 2018, PKR bersama Partai Pribumi Bersatu Malaysia bentukan Mahathir Mohamad (92) dan sejumlah partai lain membuat koalisi Pakatan Harapan.
Pekan lalu, koalisi itu mengalahkan koalisi Barisan Nasional untuk pertama kalinya dalam sejarah Malaysia. Pembebasan Anwar merupakan salah satu janji kampanye koalisi itu.
Anwar Ibrahim divonis 5 tahun penjara pada 2015. Ia dinyatakan bersalah melakukan hubungan intim sesama jenis. Itu vonis keduanya setelah tahun 1998, di tengah perselisihannya dengan PM kala itu, Mahathir, Anwar dihukum dengan dakwaan korupsi dan sodomi. Anwar dan para pendukungnya menyebut dakwaan-dakwaan itu bermotif politis.
Mahathir, yang dilantik menjadi PM pekan lalu, sebelum pemilu mengatakan akan menyerahkan jabatan PM kepada Anwar. ”Sebagai langkah awal, mungkin bertahan satu atau dua tahun, saya menjadi perdana menteri,” kata Mahathir melalui video dari Kuala Lumpur untuk konferensi CEO Wall Street Journal di Tokyo, Selasa.
”Saya akan memainkan peran di belakang layar setelah saya mundur,” tambah Mahathir.
Menurut beberapa analis, bisa terjadi kemungkinan ketegangan di tubuh pemerintahan baru akibat dominasi dua pemimpin, antara Mahathir sebagai ketua koalisi dan Anwar sebagai pemimpin de facto koalisi. Selasa kemarin, Mahathir menegaskan, dialah yang bertanggung jawab.
”Saya berharap dia akan memainkan peran yang sama seperti peran pemimpin tiga partai lain. Tidak ada kekuasaan khusus diberikan selain yang diberikan kepada para menteri atau deputi menteri,” kata Mahathir.
Koran The Wall Street Journal mengutip rekaman suara yang disebut berasal dari Anwar menyatakan, Mahathir harus diberi waktu untuk melaksanakan rencana-rencananya. ”Saya tidak terburu-buru,” ujar Anwar.
Skandal 1MDB
Terkait perkembangan pengusutan dugaan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan oleh mantan PM Najib Razak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Malaysia menyatakan, ada bukti transfer 42 juta ringgit atau 10,6 juta dollar AS dari SRC International, anak perusahaan investasi Pemerintah Malaysia, 1MDB, ke rekening Najib pada akhir 2015. Pada 2016, Najib pernah membantah menerima dana itu.
Bukti itu sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Namun, Jaksa Agung Malaysia kala itu, Mohamed Apandi Ali, disebut menolak menindaklanjuti rekomendasi agar menyelidiki kasus itu.
Sebelumnya, Najib disebut menerima 681 juta dollar AS. Najib berkeras dana itu berasal dari sumbangan keluarga kerajaan Arab Saudi.
”Jaksa Agung menolak menginvestigasi lebih lanjut meski bukti menunjukkan Najib menerima langsung atau tidak langsung 42 juta ringgit dari SRC,” kata Lim Chee Wee, salah seorang anggota tim ahli kasus itu.
Menurut Lim, Apandi juga menolak rekomendasi KPK Malaysia agar Kejaksaan Agung bekerja sama dengan penegak hukum negara lain untuk melacak dana 1MBD yang hilang. Tim ahli dan KPK Malaysia tidak bisa mengikuti jejak uang itu karena dilarikan ke luar negeri.
Apandi telah dicopot sebagai jaksa agung pada Senin lalu. Saat ini penegak hukum Swiss berusaha mengontak mitranya di Malaysia terkait kasus itu. Swiss disebut dalam daftar negara yang dipakai untuk mencuci uang hasil dugaan korupsi 1MDB.
