Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (tengah), Kamis (17/5/2018), memperlihatkan dokumen pendaftaran koalisi Pakatan Harapan dalam jumpa pers di Petailing Jaya, Malaysia, Kamis (17/5/2018). Mahathir sudah setuju menyerahkan kekuasaan kepada Anwar Ibrahim. Kubu Pakatan Harapan memenangi pemungutan suara pada 9 Mei 2018. Untuk pertama kalinya, sejak Malaysia merdeka lebih dari enam dekade lalu, koalisi Barisan Nasional kehilangan kekuasaan.
KUALA LUMPUR, KAMIS Polisi Malaysia mulai mengumpulkan bukti dugaan pelanggaran hukum oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Penyidik menggeledah lima lokasi sejak Rabu (16/5/2018) malam hingga Kamis (17/5/2018).
Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Malaysia Amar Singh mengatakan, penyidik mendatangi lima tempat, salah satunya rumah keluarga Najib di Kuala Lumpur. Aparat juga menyambangi bekas kantor dan kediaman resmi Najib.
Polisi bersenjata mendatangi tempat-tempat itu sejak Rabu malam. Mereka masih di sana sampai Kamis dini hari. Mereka berdatangan setelah Najib tiba di rumah selepas shalat Tarawih.
”Pelecehan ini sudah berlangsung hampir 18 jam dan tidak ada hal berharga dari penggeledahan serta penyitaan yang sepertinya benda-benda pribadi yang tidak signifikan,” ucap pengacara Najib, Harpal Singh Grewal, Kamis siang.
Ia mengakui Najib marah dan lelah oleh penggeledahan itu. Apalagi, polisi mencoba membuka brankas di kediamannya.
Meskipun demikian, menurut dia, Najib bekerja sama dengan penyidik. Para penyidik juga dinyatakan profesional. ”Penyelidikan itu ditujukan untuk dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Mereka (penyidik) tidak menemukan apa pun,” kata Grewal.
Penyelidikan itu kelanjutan langkah hukum atas Najib dan istrinya, Rosmah Mansor. Pekan lalu, mereka masuk daftar pencegahan keluar dari Malaysia.
Dari rumah Najib, polisi dinyatakan menyita sejumlah tas perempuan dan barang-barang pribadi lain. ”Tidak ada yang serius, (barang sitaan) sekitar dua atau tiga kotak,” ucap pengacara Najib.
Ia juga menyebut tidak ada tanda-tanda polisi akan menahan Najib. Seluruh keluarga, termasuk Najib, bekerja sama penuh dengan polisi.
Cara pengumpulan bukti yang dilakukan aparat hingga dini hari menuai protes dari Nurul Izzah, yang tak lain merupakan lawan politik Najib.
”Sebagai mantan korban penggeledahan dini hari oleh polisi, saya menekankan ketidaksetujuan pada penggerebekan rumah di waktu yang pantas. Prinsip keadilan dan pelayanan harus selalu diterapkan Kepolisian Malaysia,” tulisnya di akun media sosial.
Selama bertahun-tahun, Nurul Izzah bersama ayahnya, Anwar Ibrahim, dan ibunya, Wan Azizah, berseberangan dengan pemerintahan Najib. Najib dan Barisan Nasional yang dipimpinnya akhirnya kalah dalam pemilu 2018, sementara kubu oposisi, Pakatan Harapan, yang meliputi pula Anwar Ibrahim, berhasil merebut kekuasaan.
Pada kesempatan terpisah, Anwar menyebut masalah hukum yang dihadapi Najib amat pelik dan tidak ada yang melindunginya lagi. Bahkan, menurut dia, Najib akan menempati sel penjara yang baru ditinggalkannya.
”Dia pasti akan dihukum. Sangat sulit baginya untuk mengelak (dari jeratan hukum),” ucap Anwar.
Jeratan hukum terhadap Najib terlihat semakin nyata dalam sepekan terakhir. Ia terutama dituding menilap dana milik lembaga investasi pemerintah, 1MDB. Najib dan manajemen 1MDB berkali-kali membantahnya.
Segera aktif
Anwar, kemarin, mengungkapkan sinyal berbeda mengenai rencana keterlibatannya kembali dalam dunia politik. Pada Rabu lalu, saat resmi bebas dari penjara, ia menyatakan ingin istirahat dulu. Namun, Kamis, ia menyatakan akan segera menjadi anggota parlemen.
”Beri saya beberapa bulan, saya akan segera kembali menjadi anggota parlemen. Hal itu harus dilakukan,” ucapnya. Anwar tidak menjelaskan lebih lanjut langkahnya menjadi anggota parlemen.
Sesuai konstitusi Malaysia, ada dua cara untuk menjadi anggota parlemen tanpa harus menunggu pemilu setiap lima tahun. Pertama, Anwar menjadi senator yang ditunjuk Kepala Negara Malaysia Yang di-Pertuan Agong. Namun, senator tidak bisa menjadi PM. Padahal, Anwar dan para pendukungnya menginginkan kursi PM.
Langkah kedua, mengikuti pemilu sela untuk menjadi anggota DPR. Dengan menjadi ang-
gota DPR, Anwar bisa menjadi PM. Pemilu sela dimungkinkan jika ada anggota DPR mengundurkan diri atau berhalangan tetap.
Meskipun menyiratkan akan segera aktif, Anwar kembali menegaskan tetap mendukung pemerintahan Mahathir Mohamad. ”Saya menyampaikan ke Mahathir, ia harus tetap bebas mengurus negara ini. Saya akan mendukungnya,” ujarnya.
Anwar juga menyatakan, meski akan bergabung dalam parlemen, ia belum berminat dengan posisi di kabinet.
Kepala Analis Sosial dan Politik Penang Institute Wong Chin Huat meyakini, Anwar dan Mahathir bisa bekerja sama. Mereka bisa mengatur transisi kekuasaan dengan baik.
