Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak berbicara kepada wartawan saat meninggalkan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (MACC) di Putrajaya, Malaysia, Kamis (24/5/2018). Pada hari itu, Najib kembali diperiksa para penyidik MACC terkait kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dana perusahaan investasi Pemerintah Malaysia, 1MDB.
Dalam sepekan terakhir, warga Malaysia dibuat terkejut dan marah oleh temuan penyidik Polis Diraja Malaysia. Kejutan pertama kala penyidik menyita uang, perhiasan, arloji, dan tas mahal dari tempat-tempat terkait mantan Perdana Menteri Najib Razak. Kejutan kedua, penyidik mengumumkan uang sitaan setara pendapatan Najib selama 238 tahun.
Nilai sitaan itu diumumkan Kepala Badan Reserse Kriminal Polis Diraja Malaysia (PDRM) Amar Singh, Jumat (25/5/2018), di Kuala Lumpur, Malaysia. Uang tunai dalam bentuk mata uang 26 negara bernilai total 114 juta ringgit atau 28,6 juta dollar AS (Rp 402 miliar) disita dari 12 tempat terkait Najib dan kerabatnya. Penggeledahan itu adalah bagian dari penyelidikan dugaan korupsi dana perusahaan investasi Pemerintah Malaysia, 1MDB, dan anak-anak perusahaannya.
Nilai uang sitaan jauh melebihi pendapatan tahunan Najib. Sebagai Perdana Menteri Malaysia, anggota DPR, dan menteri, pendapatan Najib ditaksir 120.000 dollar AS per tahun. Di Malaysia, PM memang harus anggota DPR dan dapat merangkap menjadi menteri. Dengan kata lain, Najib harus bekerja 238 tahun untuk mendapatkan uang senilai yang disita itu.
Polisi membutuhkan 35 koper, yang juga disita dari rumah Najib dan kerabatnya, untuk membawa semua dana itu. Arloji mewah dan aneka perhiasan mahal disita dan dimasukkan dalam 37 koper. Masih ada pula tas-tas mewah yang juga disita. Dari seluruh lokasi penggeledahan, polisi membawa 72 koper serta 284 kotak berisi uang, arloji, perhiasan, dan tas mewah.
AP Photo
Aparat kepolisian Malaysia mengangkut barang-barang sitaan dari sejumlah tempat terkait mantan PM Najib Razak ke sebuah truk di Kuala Lumpur, Malaysia, 18 Mei 2018.
Penyidik belum tahu nilai semua barang mewah itu. PDRM tengah meminta bantuan pakar di sejumlah negara untuk menaksir nilai tas-tas tersebut. Yang jelas, semua uang, perhiasan, arloji, hingga tas-tas mewah itu bisa bernilai setara penghasilan resmi Najib selama lebih dari tiga abad.
”Barang-barang ini akan dikembalikan jika ada bukti dibeli dengan uang mereka,” kata Singh seraya menambahkan, penyelidikan itu juga menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang.
”Semua rahasia akhirnya terungkap. Saya pikir sekarang kami berkesempatan menyaksikan semuanya. Kami tidak mau melewatkan ini,” kata Sara Rashid, seorang pekerja kedai kopi.
Ia mengaku hanya ternganga menyaksikan video polisi menyita banyak tas mahal dari rumah Najib. Dalam 72 tas itulah terdapat uang, arloji, dan perhiasan mewah.
REUTERS/LAI SENG SIN
Seorang polisi memasukkan kertas suara dalam pemungutan suara di Markas Kepolisian Bukit Aman, Kuala Lumpur, Malaysia, 5 Mei 2018. Pemilu kali ini mengakhiri dominasi UMNO di panggung politik Malaysia.
Pacu pemilih
Lembaga kajian politik Malaysia, Merdeka Center, menemukan 20 persen pemilih dalam pemilu Malaysia 2018 prihatin dengan korupsi. Isu korupsi menjadi salah satu pemicu pemilih menggunakan suaranya dalam pemilu 9 Mei 2018. Mereka berharap bisa mengganti pemerintahan lewat pemilu itu.
”Saya mau Malaysia berubah,” kata Amiruddin, warga Kuala Lumpur yang pada pemilu lalu harus antre lebih dari dua jam sebelum masuk bilik suara.
Pakatan Harapan, koalisi pemenang pemilu, menjadikan isu korupsi sebagai salah satu bahan kampanye. Secara khusus, Pakatan menyoroti kasus 1MDB yang dinyatakan amat mempermalukan Malaysia.
Ketua Pusat Pemberantasan Korupsi dan Nepotisme (C4), LSM antikorupsi Malaysia, Cynthia Gabriel menyebut, para pegiat demokrasi dan antikorupsi Malaysia bekerja bersama politisi oposisi untuk mengganti pemerintahan lewat pemilu. Mereka percaya, hanya pergantian pemerintahan yang memungkinkan perlindungan lebih baik pada pengungkap korupsi, mengakhiri kekebalan koruptor, dan penegakan hukum.
Pergantian pemerintahan juga membuka kesempatan untuk penguatan aneka lembaga penegak hukum sehingga lebih independen. Demokrasi Malaysia akan benar-benar bernilai jika korupsi juga diberantas.
REUTERS/LAI SENG SIN
Mahathir Mohamad kembali menduduki kursi Perdana Menteri Malaysia setelah koalisi oposisi Pakatan Harapan memenangi Pemilu Malaysia tanggal 9 Mei 2018.
Pemicu korupsi
Cynthia menyebut ada sejumlah faktor pemicu korupsi di Malaysia. Faktor utama adalah kekebalan pejabat. Kekebalan itu disokong jejaring kekuasaan yang bisa menekan penegak hukum sehingga tidak bisa independen dan bekerja sesuai hukum.
Aparat di masa pemerintahan Najib malah memeriksa pelapor dugaan korupsi pembelian kapal selam Scorpene buatan Perancis. Mereka ditanya kelayakan mengajukan pengaduan hingga dituding mencemarkan nama baik dan berkhianat.
Perlakuan berbeda diterima Cynthia dan rekan-rekannya kala mengadu di Perancis. Di sana, ia justru diberi tahu tentang penyelidikan dugaan korupsi 114 juta euro dari transaksi yang terjadi kala Najib menjadi Menteri Pertahanan tahun 2002. Penyidik Perancis menyebut, sejumlah petinggi sudah diperiksa dan ada indikasi keterlibatan Najib.
Perlindungan terhadap aparat pada kasus korupsi juga terindikasi kala Jaksa Agung (nonaktif) Malaysia Apandi Ali menyimpulkan Najib tidak bersalah dalam dugaan korupsi 1MDB. Pernyataan itu disampaikan kala penegak hukum di sejumlah negara terus menemukan bukti megakorupsi di 1MDB dan anak perusahaannya. Bahkan, penyidik Amerika Serikat sampai menyebut ada pejabat nomor 1 Malaysia dalam pusaran korupsi 1MDB.
Selain kekebalan pejabat dan birokrat, korupsi juga dipicu ketiadaan kebebasan berbicara. Tidak banyak orang Malaysia berani mengungkap korupsi. Sebab, pelapor malah berpotensi dijerat dengan tuduhan penyebaran kabar bohong hingga konspirasi penggulingan kekuasan.
Tuduhan terlibat penggulingan kekuasaan itu, antara lain, dialami Mohamad Shukri Abdul. Sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (MACC), Shukri sudah mendapat bukti awal keterlibatan Najib dalam korupsi 1MDB pada 2015.
Penyelidikan oleh Shukri terpaksa berhenti karena ia dan saksi-saksi diancam. ”Saya dikirimi amplop berisi peluru. Saya tidak pernah memberi tahu ini kepada keluarga, tidak pernah melapor polisi,” ujarnya.
Shukri melarikan diri ke AS karena mendengar kabar akan ditangkap dengan tuduhan terlibat upaya menggulingkan pemerintah. Di AS, ia meminta perlindungan karena khawatir akan dicelakai oknum suruhan Najib.
Anggota DPR Malaysia dari Partai Aksi Demokratik, Nga Kor Ming, menyebut, peringkat Malaysia dalam indeks persepsi korupsi yang disusun Transparansi Internasional menurun. Dari peringkat ke-54 pada 2015 menjadi peringkat ke-62 pada 2017.
Data laporan Global Financial Integrity 2017 lebih mengkhawatirkan. Sepanjang 2005-2014, hingga 358 miliar dollar AS keluar dari Malaysia secara ilegal. ”Malaysia termasuk negara terburuk dalam daftar sumber aliran dana ilegal,” kata Nga.
Korupsi di Malaysia, menurut dia, seperti kanker stadium empat.
