Suasana ruang sidang Dewan Hak Asasi Manusia satu hari setelah AS mengumumkan penarikan mereka di PBB di Jenewa, Swiss, Rabu (20/6/2018) lalu.
Dalam dua tahun terakhir, Amerika Serikat mundur dari sejumlah forum dan kesepakatan internasional. AS menarik diri dari Kesepakatan Paris dan kesepakatan nuklir Iran. AS juga mundur dari UNESCO dan Dewan HAM PBB.
WASHINGTON, RABU Terakhir, Amerika Serikat mengundurkan diri dari Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut siaran pers Kementerian Luar Negeri AS yang diterima Kompas, Rabu (20/6/2018) pagi, AS mundur sebagai anggota Dewan HAM PBB sejak Selasa pukul 17.00 waktu AS bagian timur atau Rabu pukul 04.00 WIB.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Wakil Tetap AS untuk PBB Nikki Haley mengumumkan keputusan itu. Keputusan itu menambah daftar kebijakan AS yang tidak sesuai prinsip multilateralisme. Keputusan itu juga dinyatakan sebagai bukti AS lebih peduli pada kepentingan Israel.
REUTERS/TOYA SARNO JORDAN
Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley (kiri) memberikan pernyataan kepada pers, Selasa (19/6/2018) bersama dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo (kanan) di Departemen Luar Negeri di Washington, AS. Mereka mengumumkan penarikan AS dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Sejak awal 2017, AS sudah menyatakan akan mundur dari dewan itu. Setelah 1,5 tahun, akhirnya rencana itu diwujudkan.
Haley membenarkan salah satu alasan pengunduran diri AS adalah kegagalan mereformasi Dewan HAM PBB. Selama setahun terakhir, Haley berusaha mendekati anggota PBB untuk mengubah Dewan HAM PBB.
Menurut Haley, paling tidak, ada dua penyebab utama upaya AS gagal. Pertama, banyak negara yang tidak mengenal kebebasan dan tidak ingin Dewan HAM PBB bekerja secara efektif. Kedua, negara yang setuju dengan ide reformasi Dewan HAM PBB tidak mau bekerja sama dengan AS untuk mewujudkan hal itu.
Unilateral
Dengan mundur dari Dewan HAM PBB, AS kembali meninggalkan forum dan mekanisme multilateral untuk berbagai persoalan global. Dalam pernyataan tertulisnya, Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB menunjukkan pendekatan unilateral AS pada urusan global. Dewan itu dinyatakan sebagai pelantar kerja sama internasional untuk melindungi HAM.
Sebelumnya, AS sudah melakukan pendekatan unilateral dengan mundur dari UNESCO, Kesepakatan Paris, dan kesepakatan nuklir Iran. Pada 2018, tindakan unilateral AS berupa pemberlakuan bea masuk impor yang memicu perang dagang. AS memilih menghadapi setiap negara satu per satu dan menghindari forum multilateral seperti WTO. Tindakan unilateral lain adalah pengakuan Jerusalem sebagai ibu kota Israel.
Kompas
Ekspansi Israel di Jerusalem Timur
Soal Israel juga menjadi salah satu alasan AS keluar dari Dewan HAM PBB. Pompeo menyebut Dewan HAM PBB bias terhadap Israel. AS menyebutkan, dewan itu membuat lebih banyak resolusi mengutuk Israel dibandingkan dengan gabungan kecaman untuk negara-negara lain. ”Sepertinya yang dipedulikan (Presiden AS Donald Trump) hanyalah membela Israel,” kata Direktur Eksekutif Human Rights Watch (HRW) Kenneth Roth.
Bersama 11 organisasi lain, HRW menyebut keputusan itu berseberangan dengan kepentingan politik luar negeri dan keamanan dalam negeri AS. Keputusan itu semakin menyulitkan peningkatan pembelaan HAM dan korban kesewenangan di berbagai penjuru dunia.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan, AS menunjukkan ketidakhormatan kepada Dewan HAM PBB dan PBB serta lembaga-lembaga yang dinaunginya. AS dituding berusaha mengarahkan Dewan HAM PBB sesuai kemauannya saja.
Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia disebut langkah AS itu amat disayangkan. Dewan HAM merupakan forum kerja sama multilateralisme dan komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan dan memajukan perlindungan HAM. Lebih penting, Dewan HAM juga menjadi harapan bagi masyarakat lemah di seluruh dunia untuk mendapat perhatian bagi perlindungan dari berbagai pelanggaran HAM.
Indonesia menyadari bahwa kerja Dewan HAM belum sempurna. Akan tetapi, proses reformasi seperti yang dibutuhkan badan PBB lainnya, antara lain Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, justru membutuhkan komitmen politis dan semangat kerja sama multilateralisme dari anggota PBB.
Kinerja buruk
Pompeo mengatakan, AS yakin Dewan HAM PBB memiliki visi mulia. Akan tetapi, belakangan, dewan itu menjadi pembela HAM yang buruk. Dewan itu menjadi contoh kemunafikan karena mengabaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM. Bahkan, sejumlah negara pelanggar HAM menjadi anggota dewan. Dalam dewan HAM terdapat sejumlah negara yang dituding Washington otoriter, seperti Kuba, Venezuela, China, dan Kongo. Bahkan, di Kongo ditemukan kuburan massal korban pembantaian.
AFP/GETTY IMAGES
Michael Richard Pompeo
Pompeo mengatakan, AS setuju dengan prinsip PBB untuk melindungi HAM. AS sangat ingin bekerja sama untuk mencapai tujuan itu. Namun, AS tidak akan tinggal diam apabila PBB dipakai untuk melemahkan kepentingan AS dan sekutunya. AS tidak akan menerima petuah dari lembaga munafik terkait HAM. Alasannya, karena AS merasa telah berkorban untuk mempertahankan HAM.
Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengatakan, AS akan menghentikan pendanaan Dewan HAM PBB. Pada 2017, AS memberikan 20,1 juta dollar AS. Sementara sepanjang 2018, AS baru memberikan 1 juta dollar AS. Dana untuk Dewan HAM di luar kucuran dana lain bagi PBB bernilai ratusan juta dollar AS per tahun. Sejak era Trump, AS terus memangkas kucuran anggaran untuk PBB. (AP/AFP/REUTER/RAZ)
