ISLAMABAD, JUMAT - Militer Pakistan diberikan kewenangan lebih besar untuk menindak pelanggaran di tempat pemungutan suara. Pemberian kewenangan ini dikritik banyak pihak yang trauma atas intervensi militer terhadap politik negara itu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pakistan mengumumkan pemberian kewenangan itu pada Jumat (20/7/2018) di Islamabad, Pakistan. Pengumuman itu disampaikan lima hari sebelum pemilu digelar pada Rabu (25/7).
Dengan kewenangan itu, militer Pakistan tidak hanya akan menyebar 371.000 prajurit untuk menjaga pemilihan. Militer Pakistan juga berhak menangkap orang yang diduga melanggar aturan pemilu di tempat pemungutan suara. Mereka yang terbukti bersalah dapat dipenjara hingga enam bulan.
Juru bicara KPU Pakistan, Altaf Khan, meyakini militer tidak akan menyalahgunakan kewenangan itu. Ia menyebut militer sebagai saudara sesama Pakistan.
Juru bicara militer Pakistan, Mayor Jenderal Asif Ghafoor, mengatakan, militer akan tetap netral. ”Peran militer untuk mendukung KPU sesuai tugas yang mereka minta kepada kami,” katanya.
Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), salah satu peserta pemilu, juga mendukung perluasan kewenangan itu. ”KPU harus memastikan prinsip bebas dan adil pada pemilu. Langkah ini mengarah ke sana,” kata juru bicara PTI, Naeem Ul Haq
Namun, sejumlah politisi keberatan dengan keputusan itu. Selama ini, seharusnya keterlibatan militer hanya soal pengamanan pemilu. ”Ini hal baru. Pemerintah, masyarakat, dan politik sudah termiliterisasi pada taraf membahayakan,” kata politisi Partai Rakyat Pakistan (PPP), Farhatullah Babar.
Komnas HAM Pakistan menyebut perluasan kewenangan militer adalah hal yang mengkhawatirkan. Hal itu tidak pernah terjadi dan amat membahayakan tata kelola pada urusan yang secara tegas disebut sebagai mandat sipil.
Seorang pengacara Pakistan, Haider Imtiaz, menyatakan hal itu amat mengganggu. Sebab, militer diberi kekuasaan kehakiman. ”Hal itu melanggar semangat konstitusi,” ujarnya.
Pemilu Pakistan 2018 dipandang sebagai ajang persaingan dua partai utama, PTI dan Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N). PTI dipimpin bintang kriket Imran Khan, sementara PML-N dipimpin mantan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif. Selain itu, ada pula PPP yang antara lain digawangi keluarga mantan PM Pakistan Benazir Bhuto.
Partai-partai itu mencalonkan total 12.000 calon anggota legislatif yang berebut 849 kursi di parlemen di tingkat nasional ataupun provinsi. Mereka mencari dukungan dari hampir 100 juta pemilih.
Kekerasan
Pemilu Pakistan dibayang-bayangi rangkaian kekerasan yang terus terjadi. Setelah ledakan bom yang menewaskan puluhan orang beberapa waktu lalu, Pakistan kembali diguncang bom pada Jumat (20/7).
Bom meledak di pinggir jalan yang dilewati konvoi aparat Pakistan di Baluchistan. Sedikitnya enam orang terluka dan 10 toko rusak akibat bom di kota dekat perbatasan Pakistan-Afghanistan itu.
Sampai sekarang, tidak ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas insiden tersebut. Sejumlah pihak menyebut kelompok separatis terlibat dalam serangan itu. (AP/REUTERS/RAZ)